Bank Sulutgo ekspansi layanan kantor di perbatasan
Jumat, 18 September 2015 18:35 WIB
Johanis Salibana (1)
Manado, (AntaraSulut) - Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo) akan melakukan ekspansi layanan kantor di Kabupaten Kepulauan Sulut yang berbatasan langsung dengan Filipina.
"Rencananya dalam waktu dekat ini kami akan meresmikan dua kantor layanan baru di Kabupaten Kepulauan Talaud, yang berbatasan langsung dengan Filipina," kata Direktur Utama (Dirut) PT Bank Sulutgo di Manado Johanis Salibana di Manado, Sabtu.
Johanis mengatakan dengan ditambahnya nanti dua kantor layanan ini maka total kantor Bank Sulutgo di Kabupaten Kepulauan Talaud akan menjadi empat titik.
"Namun, ke depan akan terus kami tingkatkan karena dirasa empat kantor tersebut belum cukup untuk menjangkau semua masyarakat di daerah tersebut," jelasnya.
Dia menjelaskan jika suatu kantor layanan akan ditempuh selama tiga jam lebih untuk menjangkaunya, maka sudah seharusnya membuat kantor baru agar lebih dekat dengan masyarakat.
Memang, katanya, untuk mendirikan suatu kantor layanan baru harus memenuhi berbagai persyaratan dan menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Jika OJK menyetujui, Bank Sulutgo siap membuka layanan kantor hingga kecamatan di Sulut dan Gorontalo," jelasnya.
Sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) kami berharap akan menjadi regional champion di daerahnya sendiri.
Dengan ditambahnya kantor layanan di kabupaten kepulauan itu, maka Bank Sulutgo mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat akan layanan jasa perbankan di daerah tersebut.
"Bank Sulut jamin ketersediaan dana di wilayah perbatasan itu guna memenuhi kebutuhan masyarakat di sana," jelasnya.***
"Rencananya dalam waktu dekat ini kami akan meresmikan dua kantor layanan baru di Kabupaten Kepulauan Talaud, yang berbatasan langsung dengan Filipina," kata Direktur Utama (Dirut) PT Bank Sulutgo di Manado Johanis Salibana di Manado, Sabtu.
Johanis mengatakan dengan ditambahnya nanti dua kantor layanan ini maka total kantor Bank Sulutgo di Kabupaten Kepulauan Talaud akan menjadi empat titik.
"Namun, ke depan akan terus kami tingkatkan karena dirasa empat kantor tersebut belum cukup untuk menjangkau semua masyarakat di daerah tersebut," jelasnya.
Dia menjelaskan jika suatu kantor layanan akan ditempuh selama tiga jam lebih untuk menjangkaunya, maka sudah seharusnya membuat kantor baru agar lebih dekat dengan masyarakat.
Memang, katanya, untuk mendirikan suatu kantor layanan baru harus memenuhi berbagai persyaratan dan menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Jika OJK menyetujui, Bank Sulutgo siap membuka layanan kantor hingga kecamatan di Sulut dan Gorontalo," jelasnya.
Sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) kami berharap akan menjadi regional champion di daerahnya sendiri.
Dengan ditambahnya kantor layanan di kabupaten kepulauan itu, maka Bank Sulutgo mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat akan layanan jasa perbankan di daerah tersebut.
"Bank Sulut jamin ketersediaan dana di wilayah perbatasan itu guna memenuhi kebutuhan masyarakat di sana," jelasnya.***
Pewarta :
Editor : Guido Merung
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Gubernur Jabar mengatakan kesejahteraan buruh dan industri harus adil
17 November 2021 14:53 WIB, 2021
Wakil Ketua MPR: mengatakan Revisi UU Kejaksaan akan sisipkan keadilan restoratif
04 November 2021 13:30 WIB, 2021
Gubernur Kepri:mengatakan Orang mengira Tanjung Pinang adalah Pangkal Pinang
04 November 2021 13:09 WIB, 2021
Wapres:mengatakan Penanganan COVID-19 di Indonesia masuk kategori terbaik
02 November 2021 13:34 WIB, 2021
Akademisi:mengatakan Penerapan keadilan restoratif mendesak untuk dilakukan
01 November 2021 13:09 WIB, 2021
Adik Gus Dur: mengatakan Deklarasi Bakti Nuswantara untuk kawal Pancasila
29 October 2021 14:34 WIB, 2021
Weliansyah : mengatakan Hasil buruk Semen Padang FC tanggungjawab saya
29 October 2021 12:42 WIB, 2021
Wapres: Mengatakan Kemiskinan tidak selesai hanya dengan memberikan bansos
22 October 2021 15:38 WIB, 2021
Anggota Komisi I:mengatakan "Data profiling" perlu diatur dalam RUU PDP
19 October 2021 13:16 WIB, 2021
TNI perbatasan: mengatakan Kerajinan tangan menenun warisan budaya bangsa
18 October 2021 8:52 WIB, 2021
Kepala Komite 1 DPD RI: mengatakan Kendala hukum surat ijo harus segera diatasi
13 October 2021 14:14 WIB, 2021
Terpopuler - Ekonomi Bisnis
Lihat Juga
BI harapkan Pemkab Sangihe optimalkan penerimaan daerah melalui kanal digital
02 February 2026 10:03 WIB
Anggota DPR nilai perampingan BUMN ciptakan efisiensi Rp50 triliun tanpa PHK
02 February 2026 6:03 WIB
Airlangga: Pesan Presiden agar SRO jaga operasional bursa di tengah transisi
01 February 2026 7:48 WIB