Manado (ANTARA) - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Heddy Lukito, mengatakan, pihaknya akan meluncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) pada 24 Oktober 2024 nanti.
"Saat ini DKPP sedang menyusun indeks kepatuhan etik penyelenggara pemilu dan akan launching 24 Oktober 2024," kata Heddy Lukito, usai penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), di Manado, Selasa.
Heddy Lukito mengatakan, DKPP telah merancang IKEPP sejak 2020 silam. IKEPP sendiri adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dia menjelaskan, tujuan dari diadakan IKEPP adalah untuk mendeteksi kerentanan pelanggaran KEPP yang dilakukan penyelenggara Pemilu di seluruh wilayah Indonesia.
"Persoalan etik saat ini menjadi sorotan banyak pihak, bukan hanya di dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu saja, tetapi juga etik bernegara dan berbangsa yang menjadi persoalan publik," terang Heddy.
Dalam kesempatan ini, Heddy pun mengakui bahwa DKPP senantiasa terbuka terhadap sumbangsih saran dan pikiran dari semua kalangan, khususnya akademisi, guna semakin tegak Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Salah satu bentuknya keterbukaan DKPP adalah penandatanganan MoU dengan sejumlah kampus, termasuk Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado.
Bagi Heddy, Unsrat sendiri bukan sesuatu yang asing bagi DKPP karena Dekan Fisip Unsrat Dr. Ferry Liando telah menjadi salah satu tim ahli penyusun IKEPP yang sedang disusun DKPP.
"Perjanjian kerja sama dengan pihak Unsrat sebetulnya tinggal formalitas. Sebab sebelumnya DKPP sudah kerja sama dengan Unsrat karena sudah beberapa kali melibatkan akademisi Unsrat dalam kajian-kajian di DKPP," ungkapnya.
Ferry Daud Liando sendiri hadir dalam kesempatan ini. Ia juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) DKPP-Unsrat bersama Sekretaris DKPP David Yama.
Sementara MoU ditandantangani Heddy dengan Rektor Unsrat Prof. Dr. Berty Octovian Alexander Sompie.
"Saya sangat yakin sumbangsih dari para akademisi terutama Universitas Sam Ratulangi akan sangat besar terutama di Pilkada nanti. Karena Pilkada itu tidak boleh salah memilih pimpinan begitu salah memilih sekali akan menyesal selama lima tahun," kata Heddy.
"Saat ini DKPP sedang menyusun indeks kepatuhan etik penyelenggara pemilu dan akan launching 24 Oktober 2024," kata Heddy Lukito, usai penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), di Manado, Selasa.
Heddy Lukito mengatakan, DKPP telah merancang IKEPP sejak 2020 silam. IKEPP sendiri adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dia menjelaskan, tujuan dari diadakan IKEPP adalah untuk mendeteksi kerentanan pelanggaran KEPP yang dilakukan penyelenggara Pemilu di seluruh wilayah Indonesia.
"Persoalan etik saat ini menjadi sorotan banyak pihak, bukan hanya di dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu saja, tetapi juga etik bernegara dan berbangsa yang menjadi persoalan publik," terang Heddy.
Dalam kesempatan ini, Heddy pun mengakui bahwa DKPP senantiasa terbuka terhadap sumbangsih saran dan pikiran dari semua kalangan, khususnya akademisi, guna semakin tegak Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Salah satu bentuknya keterbukaan DKPP adalah penandatanganan MoU dengan sejumlah kampus, termasuk Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado.
Bagi Heddy, Unsrat sendiri bukan sesuatu yang asing bagi DKPP karena Dekan Fisip Unsrat Dr. Ferry Liando telah menjadi salah satu tim ahli penyusun IKEPP yang sedang disusun DKPP.
"Perjanjian kerja sama dengan pihak Unsrat sebetulnya tinggal formalitas. Sebab sebelumnya DKPP sudah kerja sama dengan Unsrat karena sudah beberapa kali melibatkan akademisi Unsrat dalam kajian-kajian di DKPP," ungkapnya.
Ferry Daud Liando sendiri hadir dalam kesempatan ini. Ia juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) DKPP-Unsrat bersama Sekretaris DKPP David Yama.
Sementara MoU ditandantangani Heddy dengan Rektor Unsrat Prof. Dr. Berty Octovian Alexander Sompie.
"Saya sangat yakin sumbangsih dari para akademisi terutama Universitas Sam Ratulangi akan sangat besar terutama di Pilkada nanti. Karena Pilkada itu tidak boleh salah memilih pimpinan begitu salah memilih sekali akan menyesal selama lima tahun," kata Heddy.