Manado (ANTARA) -
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sulawesi Utara memperkuat peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menurunkan stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
"Rakorev ini penting untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan TPPS serta mitra kerja lainnya di tingkat kabupaten/kota," kata Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, Diano Tino Tandaju di Manado, Sabtu.
Diano mengatakan, kecenderungan penurunan tengkes di Bolaang Mongondow Timur yang sejalan dengan data elektronik - Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) diharapkan mencapai hasil sesuai dengan Standar Kinerja Indikator (SKI) 2023.
"Data keluarga risiko stunting atau KRS verifikasi validasi tahun 2023 dan e - PPGBM dijadikan dasar untuk menentukan sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting," ujarnya.
Diano juga menegaskan, pentingnya pelaksanaan program Bantuan Operasional Keluarga Berencana atau BOKB tahun ini sesuai panduan, tepat waktu, dan tepat sasaran.
"Pentingnya mendorong partisipasi semua pihak, terutama yang terlibat dalam surat keputusan TPPS kabupaten untuk mengakselerasi pencegahan dan penurunan stunting," ujarnya.
Diano mengatakan, rakorev tersebut menjadi momentum meningkatkan sinergi antara berbagai pihak dalam upaya menangani masalah stunting di kabupaten tersebut.
"Diharapkan hasil rapat ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam percepatan penurunan angka stunting," harapnya.
Berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka prevalensi stunting Sulut sebesar 20,5 persen.
Angka prevalensi stunting tertinggi di 15 kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar 30,0 persen, sementara terendah berada di Kota Tomohon sebesar 13,7 persen.
Angka prevalensi stunting tertinggi di 15 kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar 30,0 persen, sementara terendah berada di Kota Tomohon sebesar 13,7 persen.