Manado (ANTARA) - Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Yudhiawan mengecek langsung kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana (sarpras) pengamanan tahap pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024, di Manado, Senin.
Pengecekan berlangsung melalui apel di Lapangan Presisi Mapolda Sulut, dihadiri Wakapolda Irjen Pol Jan de Fretes beserta para Pejabat Utama Polda Sulut, personel yang akan di-BKO ke jajaran serta kompi cadangan Satgas Polda.
“BKO Polda Sulut ke Polresta dan Polres jajaran dalam pengamanan Pemilu sebanyak 1.945 personel,” kata Kapolda Yudhiawan, usai apel pengecekan.
Ia mengatakan sesuai dengan Surat Telegram Kapolri bahwa, seluruh personel pengamanan tidak boleh membawa senjata api maupun senjata tajam.
“Kita tekankan kepada seluruh anggota bahwa, sesuai dengan Surat Telegram Kapolri, tidak boleh membawa senjata api termasuk senjata tajam bagi personel pengamanan TPS. Kadang-kadang ada anggota yang membawa senjata tajam, sangkur misalnya, itu tidak boleh, apalagi senjata api,” kata Kapolda didampingi Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Thamsil.
Sementara itu terkait netralitas anggota Polri dalam Pemilu, Kapolda Sulut menerangkan bahwa, hal tersebut sudah diatur dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) khususnya pada Pasal 28 ayat (1) dan (2).
“Bahwa Polri netral dalam pelaksanaan Pemilu, kemudian anggota Polri tidak memiliki hak memilih atau hak dipilih. Boleh memilih atau dipilih kalau sudah pensiun dari Polri,” katanya.
Pada kesempatan ini, Kapolda Sulut juga mengimbau bagi warga masyarakat yang memiliki hak pilih agar menggunakannya dengan baik serta jangan mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya.
“Masyarakat silahkan datang ke TPS sesuai yang terdaftar atau tempat tinggalnya, kita pasti akan menjamin keamanan. Gunakan hak pilih, satu suara menentukan masa depan Indonesia lima tahun ke depan," katanya.
Kemudian, lanjut Kapolda jangan ada yang golput ataupun mengikuti ajakan-ajakan orang yang tidak bertanggungjawab untuk tidak memilih, itu bukan sebagai warga negara yang baik.
Sebagai warga negara yang baik silahkan memilih sesuai dengan pilihan. Dan jangan mudah terhasut dengan berita hoax," kata Kapolda.
Pengecekan berlangsung melalui apel di Lapangan Presisi Mapolda Sulut, dihadiri Wakapolda Irjen Pol Jan de Fretes beserta para Pejabat Utama Polda Sulut, personel yang akan di-BKO ke jajaran serta kompi cadangan Satgas Polda.
“BKO Polda Sulut ke Polresta dan Polres jajaran dalam pengamanan Pemilu sebanyak 1.945 personel,” kata Kapolda Yudhiawan, usai apel pengecekan.
Ia mengatakan sesuai dengan Surat Telegram Kapolri bahwa, seluruh personel pengamanan tidak boleh membawa senjata api maupun senjata tajam.
“Kita tekankan kepada seluruh anggota bahwa, sesuai dengan Surat Telegram Kapolri, tidak boleh membawa senjata api termasuk senjata tajam bagi personel pengamanan TPS. Kadang-kadang ada anggota yang membawa senjata tajam, sangkur misalnya, itu tidak boleh, apalagi senjata api,” kata Kapolda didampingi Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Thamsil.
Sementara itu terkait netralitas anggota Polri dalam Pemilu, Kapolda Sulut menerangkan bahwa, hal tersebut sudah diatur dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) khususnya pada Pasal 28 ayat (1) dan (2).
“Bahwa Polri netral dalam pelaksanaan Pemilu, kemudian anggota Polri tidak memiliki hak memilih atau hak dipilih. Boleh memilih atau dipilih kalau sudah pensiun dari Polri,” katanya.
Pada kesempatan ini, Kapolda Sulut juga mengimbau bagi warga masyarakat yang memiliki hak pilih agar menggunakannya dengan baik serta jangan mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya.
“Masyarakat silahkan datang ke TPS sesuai yang terdaftar atau tempat tinggalnya, kita pasti akan menjamin keamanan. Gunakan hak pilih, satu suara menentukan masa depan Indonesia lima tahun ke depan," katanya.
Kemudian, lanjut Kapolda jangan ada yang golput ataupun mengikuti ajakan-ajakan orang yang tidak bertanggungjawab untuk tidak memilih, itu bukan sebagai warga negara yang baik.
Sebagai warga negara yang baik silahkan memilih sesuai dengan pilihan. Dan jangan mudah terhasut dengan berita hoax," kata Kapolda.