Manado (ANTARA) - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Manado, Sulawesi Utara, menargetkan meraih predikat 'Wilayah Birokrasi Bersih Melayani' atau WBBM.
"Kami sudah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi atau WBK pada tahun 2023," kata Kepala BBPOM Manado, Agus Yudi Prayudana, S.Farm, Apt, MM di Manado, Selasa.
Agus Yudi pada acara "Internalisasi Zona Integritas dan Harmonisasi Pengawasan Obat dan Makanan' mengatakan, predikat WBK adalah satu pengakuan dari Kemenpan-RB kepada satuan kerja yang sudah menerapkan nilai-nilai reformasi birokrasi.
Nilai-nilai reformasi birokrasi tersebut berupa zona integritas di enam area perubahan.
"Itu sudah kami penuhi dengan 16 inovasi yang berdampak langsung di internal dan eksternal yaitu masyarakat, pelaku UMKM atau pelayanan publik. Itu sudah kita raih (WBK) di tahun 2023," ujarnya.
Sebelum meraih predikat WBK, kata Agus Yudi, kurang lebih tiga tahun berupaya maksimal memenuhi aspek-aspek survei seperti survei antikorupsi serta survei pelayanan publik dari Kemenpan-RB.
Dia mengatakan setelah meraih predikat WBK, target selanjutnya adalah WBBM yang harus diikuti dengan menciptakan inovasi yang berdampak langsung kepada masyarakat.
"Jadi tantangannya (WBBM) luar biasa untuk meraih predikatnya. Di tahapan ini, inovasi yang dibuat harus benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat," katanya.
Agus menegaskan reformasi birokrasi tidak hanya di atas kertas, tidak hanya sebatas dokumen akan tetapi apakah inovasi tersebut berdampak kepada masyarakat atau tidak.
Dampak dari inovasi tersebut akan dilihat apakah mampu menurunkan angka stunting, meningkatkan daya beli dan ekonomi masyarakat serta meningkatkan pengadaan barang dan jasa menggunakan komponen dalam negeri.
"Jadi itu harus dibuktikan, mampu tidak kita menurunkan angka stunting. Mampu tidak kita meningkatkan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta meningkatkan pengadaan barang dan jasa menggunakan komponen dalam negeri," katanya menjelaskan.*
"Kami sudah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi atau WBK pada tahun 2023," kata Kepala BBPOM Manado, Agus Yudi Prayudana, S.Farm, Apt, MM di Manado, Selasa.
Agus Yudi pada acara "Internalisasi Zona Integritas dan Harmonisasi Pengawasan Obat dan Makanan' mengatakan, predikat WBK adalah satu pengakuan dari Kemenpan-RB kepada satuan kerja yang sudah menerapkan nilai-nilai reformasi birokrasi.
Nilai-nilai reformasi birokrasi tersebut berupa zona integritas di enam area perubahan.
"Itu sudah kami penuhi dengan 16 inovasi yang berdampak langsung di internal dan eksternal yaitu masyarakat, pelaku UMKM atau pelayanan publik. Itu sudah kita raih (WBK) di tahun 2023," ujarnya.
Sebelum meraih predikat WBK, kata Agus Yudi, kurang lebih tiga tahun berupaya maksimal memenuhi aspek-aspek survei seperti survei antikorupsi serta survei pelayanan publik dari Kemenpan-RB.
Dia mengatakan setelah meraih predikat WBK, target selanjutnya adalah WBBM yang harus diikuti dengan menciptakan inovasi yang berdampak langsung kepada masyarakat.
"Jadi tantangannya (WBBM) luar biasa untuk meraih predikatnya. Di tahapan ini, inovasi yang dibuat harus benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat," katanya.
Agus menegaskan reformasi birokrasi tidak hanya di atas kertas, tidak hanya sebatas dokumen akan tetapi apakah inovasi tersebut berdampak kepada masyarakat atau tidak.
Dampak dari inovasi tersebut akan dilihat apakah mampu menurunkan angka stunting, meningkatkan daya beli dan ekonomi masyarakat serta meningkatkan pengadaan barang dan jasa menggunakan komponen dalam negeri.
"Jadi itu harus dibuktikan, mampu tidak kita menurunkan angka stunting. Mampu tidak kita meningkatkan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta meningkatkan pengadaan barang dan jasa menggunakan komponen dalam negeri," katanya menjelaskan.*