Manado (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey mengatakan, optimalisasi peran posyandu dapat mengurangi kasus stunting di wilayah kabupaten dan kota setempat.
"Manakala peran peran posyandu dioptimalkan maka tidak hanya stunting, tapi kemiskinan ekstrem juga dapat ditekan," kata Gubernur Olly dalam Rakor Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Sulut di Manado, Rabu.
Karena itu, Gubernur berharap peran ibu-ibu PKK berpartisipasi langsung menekan stunting yang ada di kabupaten dan kota dengan menggerakkan kembali peran posyandu.
"Posyandu punya peran atau program penurunan stunting. Apalagi posyandu itu dekat dengan masyarakat yang ada di desa ataupun kelurahan di masing-masing kabupaten dan kota," ujarnya.
Posyandu, kata Gubernur Olly adalah organisasi yang saat ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, sebelumnya di Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri punya jaringan sampai ke desa-desa, sehingga dapat memudahkan koordinasi melaksanakan program posyandu.
Di daerah, kata dia, peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sangat diperlukan untuk menjembatani peran TP-PKK mengoptimalkan peran posyandu dalam penurunan angka stunting.
"Dana desa bisa digunakan untuk menggerakkan peran posyandu. Bisa dilakukan bersama-sama sehingga program posyandu bisa berjalan dengan baik," kata Gubernur.
Kunci optimalisasi peran posyandu, menurut Gubernur, terletak pada koordinasi karena sudah lebih sederhana, teknisnya perlu keterlibatan dinas kesehatan dan sisi operasionalnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Ketua TP-PKK Sulut, Ir Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan mengatakan, PKK merupakan salah satu gerakan sosial kemasyarakatan yang memiliki potensi luar biasa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dengan kekuatan kelembagaan yang terstruktur dari pusat sampai ke desa dan kelurahan bahkan sampai ke kelompok dasa wisma.
"Sebagai ujung tombak pelaksanaan gerakan PKK, kita didukung oleh kader-kader yang bekerja dengan penuh dedikasi, hal ini yang menjadikan gerakan PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan di daerah," ujarnya.
Data hasil Status Survei Gizi Indonesia tahun 2022, angka prevalensi stunting Provinsi Sulawesi Utara sebesar 20,5 persen, angka tersebut akan ditekan hingga di bawah 14 persen pada tahun 2024.
"Manakala peran peran posyandu dioptimalkan maka tidak hanya stunting, tapi kemiskinan ekstrem juga dapat ditekan," kata Gubernur Olly dalam Rakor Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Sulut di Manado, Rabu.
Karena itu, Gubernur berharap peran ibu-ibu PKK berpartisipasi langsung menekan stunting yang ada di kabupaten dan kota dengan menggerakkan kembali peran posyandu.
"Posyandu punya peran atau program penurunan stunting. Apalagi posyandu itu dekat dengan masyarakat yang ada di desa ataupun kelurahan di masing-masing kabupaten dan kota," ujarnya.
Posyandu, kata Gubernur Olly adalah organisasi yang saat ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, sebelumnya di Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri punya jaringan sampai ke desa-desa, sehingga dapat memudahkan koordinasi melaksanakan program posyandu.
Di daerah, kata dia, peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sangat diperlukan untuk menjembatani peran TP-PKK mengoptimalkan peran posyandu dalam penurunan angka stunting.
"Dana desa bisa digunakan untuk menggerakkan peran posyandu. Bisa dilakukan bersama-sama sehingga program posyandu bisa berjalan dengan baik," kata Gubernur.
Kunci optimalisasi peran posyandu, menurut Gubernur, terletak pada koordinasi karena sudah lebih sederhana, teknisnya perlu keterlibatan dinas kesehatan dan sisi operasionalnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Ketua TP-PKK Sulut, Ir Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan mengatakan, PKK merupakan salah satu gerakan sosial kemasyarakatan yang memiliki potensi luar biasa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dengan kekuatan kelembagaan yang terstruktur dari pusat sampai ke desa dan kelurahan bahkan sampai ke kelompok dasa wisma.
"Sebagai ujung tombak pelaksanaan gerakan PKK, kita didukung oleh kader-kader yang bekerja dengan penuh dedikasi, hal ini yang menjadikan gerakan PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan di daerah," ujarnya.
Data hasil Status Survei Gizi Indonesia tahun 2022, angka prevalensi stunting Provinsi Sulawesi Utara sebesar 20,5 persen, angka tersebut akan ditekan hingga di bawah 14 persen pada tahun 2024.