Gorontalo (ANTARA) - Penjabat Gubernur Ismail Pakaya resmi menetapkan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Gorontalo.
"Saya telah menandatangani surat penetapan status siaga darurat kekeringan dan karhutla di Provinsi Gorontalo," kata Penjabat Gubernur itu, di Gorontalo, Rabu.
Penetapan tersebut seusai menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diperluas, dengan mempertimbangkan surat yang sama dari empat kabupaten di Gorontalo.
“Saya telah tanda tangan surat penetapan status siaga darurat, karena saya memang menunggu hasil rapat Forkopimda diperluas untuk penetapan status tersebut di Provinsi Gorontalo," kata Ismail.
Salah satu syarat administrasi yang memerlukan surat ini yakni pengambilan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada Bulog.
Ia menganjurkan agar beberapa kecamatan dan desa yang telah dilanda kekeringan dapat menggunakan CBP tersebut.
Kepala Bulog Provinsi Gorontalo Munafri Syamsudin melaporkan ketersediaan CBP di Bulog akan terus ada hingga Desember dan Januari 2024.
Masing-masing kabupaten/kota bisa mengambil 100 ton dengan hitungan berapa yang terdampak, dikalikan 0,4 gram, kemudian dikalikan masa tanggap darurat, kemudian diajukan ke kantor Bulog.
Salah satu koordinasi nya dengan Kementerian Sosial dalam hal ini Dinas Sosial.
"Jadi itu wajib ada surat penetapan siaga darurat, kalau tidak saya juga bisa kena. Kalau provinsi itu bantuannya bisa sampai 200 ton, lebih di atas dari kabupaten/kota," kata Munafri.
Empat kabupaten di Provinsi Gorontalo telah menetapkan status siaga darurat kekeringan dan karhutla. Yaitu Kabupaten Pohuwato, Boalemo, Bone Bolango dan Gorontalo. ***
"Saya telah menandatangani surat penetapan status siaga darurat kekeringan dan karhutla di Provinsi Gorontalo," kata Penjabat Gubernur itu, di Gorontalo, Rabu.
Penetapan tersebut seusai menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diperluas, dengan mempertimbangkan surat yang sama dari empat kabupaten di Gorontalo.
“Saya telah tanda tangan surat penetapan status siaga darurat, karena saya memang menunggu hasil rapat Forkopimda diperluas untuk penetapan status tersebut di Provinsi Gorontalo," kata Ismail.
Salah satu syarat administrasi yang memerlukan surat ini yakni pengambilan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada Bulog.
Ia menganjurkan agar beberapa kecamatan dan desa yang telah dilanda kekeringan dapat menggunakan CBP tersebut.
Kepala Bulog Provinsi Gorontalo Munafri Syamsudin melaporkan ketersediaan CBP di Bulog akan terus ada hingga Desember dan Januari 2024.
Masing-masing kabupaten/kota bisa mengambil 100 ton dengan hitungan berapa yang terdampak, dikalikan 0,4 gram, kemudian dikalikan masa tanggap darurat, kemudian diajukan ke kantor Bulog.
Salah satu koordinasi nya dengan Kementerian Sosial dalam hal ini Dinas Sosial.
"Jadi itu wajib ada surat penetapan siaga darurat, kalau tidak saya juga bisa kena. Kalau provinsi itu bantuannya bisa sampai 200 ton, lebih di atas dari kabupaten/kota," kata Munafri.
Empat kabupaten di Provinsi Gorontalo telah menetapkan status siaga darurat kekeringan dan karhutla. Yaitu Kabupaten Pohuwato, Boalemo, Bone Bolango dan Gorontalo. ***