Manado (ANTARA) - Wakil Bendahara Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Ivanry Matu mengatakan waspada ancaman inflasi dan rawan pangan akibat dampak elnino.
"Elnino diperkirakan memuncak pada akhir Agustus hingga Oktober, pada masa ini bagi petani adalah masa tanam periode kedua di tahun 2023," kata Ivanry, di Manado, Rabu.
Dia mengatakan karena itu semua pihak harus mengantisipasi terutama pada wilayah-wilayah lumbung pangan dan sentra produksi.
Ivanry menjelaskan karena bila terjadi cuaca ekstrem, maka akan sulit bagi petani untuk merawat tanaman dan ini tentu berdampak pada menurunnya bahkan bisa gagal panen, padahal di akhir tahun itu biasanya terjadi peningkatan permintaan bahan pangan seperti beras, gula, bawang, cabai, tomat.
Ketika terjadi kelangkaan bahan pangan, katanya, akan selalu berdampak pada kenaikan harga yang tidak wajar dan ini memicu inflasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks harga konsumen di Juli 0,21 persen dan secara tahunan 3.08 persen yang kontribusinya karena belanja kebutuhan anak-anak masuk tahun ajaran baru.
Ada potensi, katanya, kemungkinan angka ini akan meningkat sampai akhir tahun yg akan dipengaruhi dari sektor pangan yg langka tapi sudah jadi kebutuhan pokok dan utama.
Apalagi, kata Ivanry, dengan kebijakan ekspor India yang melarang ekspor per 20 Juli 2023, hal ini tentu akan berpengaruh pada pasokan beras dunia, karena Indonesia masih impor beras dari India selain Thailand dan Vietnam, tahun ini sebanyak 500.000 ton, kemungkinan besar Indonesia akan kena getahnya yang berakibat pada melonjaknya harga beras di tanah air.
Dia mengatakan pemerintah harus punya atensi besar soal urusan pangan ini, memastikan posisi data pangan tanah air sampai akhir tahun itu harus aman, namun karena kita akan berurusan dengan iklim dan cuaca maka meskipun secara data itu aman tapi harus ada mitigasi pangan.
Urusan-urusan seperti pengaturan irigasi, dan masalah klasik soal pupuk dan benih, pestisida itu juga harus tuntas dan bebas dari para mafia.
Bulog, katanya, harus secara transparan membuka data agar semua pemangku kepentingan dan instansi teknis terkait dapat bekerjasama mengantasipasinya.
"Elnino diperkirakan memuncak pada akhir Agustus hingga Oktober, pada masa ini bagi petani adalah masa tanam periode kedua di tahun 2023," kata Ivanry, di Manado, Rabu.
Dia mengatakan karena itu semua pihak harus mengantisipasi terutama pada wilayah-wilayah lumbung pangan dan sentra produksi.
Ivanry menjelaskan karena bila terjadi cuaca ekstrem, maka akan sulit bagi petani untuk merawat tanaman dan ini tentu berdampak pada menurunnya bahkan bisa gagal panen, padahal di akhir tahun itu biasanya terjadi peningkatan permintaan bahan pangan seperti beras, gula, bawang, cabai, tomat.
Ketika terjadi kelangkaan bahan pangan, katanya, akan selalu berdampak pada kenaikan harga yang tidak wajar dan ini memicu inflasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks harga konsumen di Juli 0,21 persen dan secara tahunan 3.08 persen yang kontribusinya karena belanja kebutuhan anak-anak masuk tahun ajaran baru.
Ada potensi, katanya, kemungkinan angka ini akan meningkat sampai akhir tahun yg akan dipengaruhi dari sektor pangan yg langka tapi sudah jadi kebutuhan pokok dan utama.
Apalagi, kata Ivanry, dengan kebijakan ekspor India yang melarang ekspor per 20 Juli 2023, hal ini tentu akan berpengaruh pada pasokan beras dunia, karena Indonesia masih impor beras dari India selain Thailand dan Vietnam, tahun ini sebanyak 500.000 ton, kemungkinan besar Indonesia akan kena getahnya yang berakibat pada melonjaknya harga beras di tanah air.
Dia mengatakan pemerintah harus punya atensi besar soal urusan pangan ini, memastikan posisi data pangan tanah air sampai akhir tahun itu harus aman, namun karena kita akan berurusan dengan iklim dan cuaca maka meskipun secara data itu aman tapi harus ada mitigasi pangan.
Urusan-urusan seperti pengaturan irigasi, dan masalah klasik soal pupuk dan benih, pestisida itu juga harus tuntas dan bebas dari para mafia.
Bulog, katanya, harus secara transparan membuka data agar semua pemangku kepentingan dan instansi teknis terkait dapat bekerjasama mengantasipasinya.