Manado (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara membentuk satuan tugas percepatan penurunan stunting di daerah tersebut.
"Personel yang dilantik mencakup koordinator manajer program, manajer program, assistant office, dan technical assistant kabupaten dan kota," kata Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Diano T Tandaju di Manado, Minggu.
Ia mengatakan, setelah terbentuknya satgas tersebut diharapkan percepatan penurunan angka stunting di provinsi berpenduduk lebih 2,6 juta jiwa itu dapat terealisasi.
BKKBN, menurut dia, tidak bisa bekerja sendiri dalam penanganan stunting di daerah ini, sehingga peran institusi lain termasuk masyarakat sangat dibutuhkan.
Diano mengatakan, pemerintah menargetkan prevalensi angka stunting pada tahun 2024 sebesar 14 persen, sehingga BKKBN bersama dengan mitra yang ada berupaya maksimal mencapai angka tersebut.
"Peran satgas ini sangat dibutuhkan karena terkoordinasi hingga kabupaten dan kota. Kita bekerja bersama agar prevalensi stunting turun," kata Diano.
Sebagaimana data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi angka stunting di Provinsi Sulut berada pada angka 21,6 persen. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mempunyai angka stunting tertinggi dibandingkan kabupaten dan kota lainnya, yakni 37,4 persen.
Kemudian Kabupaten Bolaang Mongondow 26,6 persen, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (26,4 persen), Kabupaten Kepulauan Talaud (25,8 persen), Kabupaten Minahasa Tenggara (25,5 persen), dan Kota Kotamobagu (25,1 persen).
Daerah dengan prevalensi angka stunting paling rendah adalah Kabupaten Minahasa sebesar 17,5 persen.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BKKBN Sulut bentuk satgas percepatan penurunan stunting
"Personel yang dilantik mencakup koordinator manajer program, manajer program, assistant office, dan technical assistant kabupaten dan kota," kata Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Diano T Tandaju di Manado, Minggu.
Ia mengatakan, setelah terbentuknya satgas tersebut diharapkan percepatan penurunan angka stunting di provinsi berpenduduk lebih 2,6 juta jiwa itu dapat terealisasi.
BKKBN, menurut dia, tidak bisa bekerja sendiri dalam penanganan stunting di daerah ini, sehingga peran institusi lain termasuk masyarakat sangat dibutuhkan.
Diano mengatakan, pemerintah menargetkan prevalensi angka stunting pada tahun 2024 sebesar 14 persen, sehingga BKKBN bersama dengan mitra yang ada berupaya maksimal mencapai angka tersebut.
"Peran satgas ini sangat dibutuhkan karena terkoordinasi hingga kabupaten dan kota. Kita bekerja bersama agar prevalensi stunting turun," kata Diano.
Sebagaimana data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi angka stunting di Provinsi Sulut berada pada angka 21,6 persen. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mempunyai angka stunting tertinggi dibandingkan kabupaten dan kota lainnya, yakni 37,4 persen.
Kemudian Kabupaten Bolaang Mongondow 26,6 persen, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (26,4 persen), Kabupaten Kepulauan Talaud (25,8 persen), Kabupaten Minahasa Tenggara (25,5 persen), dan Kota Kotamobagu (25,1 persen).
Daerah dengan prevalensi angka stunting paling rendah adalah Kabupaten Minahasa sebesar 17,5 persen.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BKKBN Sulut bentuk satgas percepatan penurunan stunting