Manado (ANTARA) - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana guna menurunkan angka stunting di daerah tersebut.
"Salah satu bentuk dukungan program percepatan penurunan stunting adalah melalui koordinasi intensifikasi pelayanan KB di fasilitas kesehatan," sebut Sekretaris Perwakilan BKKBN Sulut, Lady Deiby Ante di Manado, Selasa.
BKKBN bersama mitra kerja terus meningkatkan komitmen organisasi perangkat daerah-keluarga berencana dan mitra kerja untuk memperluas pelayanan KB.
Selain itu, mengukur kemajuan program tahun 2022 serta melakukan evaluasi pelaksanaan intensifikasi pelayanan yang sudah dilakukan selama ini.
"Program keluarga berencana adalah salah satu program spesifik dalam upaya penurunan stunting. Karena itu itu masih perlu kerja keras untuk menurunkan prevalensinya," ujarnya.
Salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk menurunkan angka kekerdilan tersebut yaitu melalui peningkatan kepesertaan ber-KB untuk menunda atau menjarangkan kelahiran pada keluarga yang beresiko stunting.
Peningkatan kepesertaan ber-KB tersebut menurut dia, diperlukan ketersediaan sarana prasarana alat dan obat kontrasepsi (alokon) dan tenaga kesehatan terlatih yang dapat dengan mudah diakses oleh pasangan usia subur (PUS).
"Para pengelola keluarga berencana di kabupaten dan kota perlu melakukan intensifikasi pelayanan KB di faskes, memonitoring dan mengevaluasinya," harap Lady.
Dia juga berharap melalui rapat monitoring dan evaluasi koordinasi, intensifikasi pelayanan KB, mitra kerja BKKBN dapat mengidentifikasi masalah dan kendala intensifikasi pelayanan KB di faskes kemudian menetapkan rekomendasi atas permasalahan tersebut.
BKKBN Sulut terus berupaya maksimal bersama pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta mitra kerja menekan angka stunting di daerah ini dari angka 20 persen lebih menuju 14 persen di tahun 2024 mendatang.
"Salah satu bentuk dukungan program percepatan penurunan stunting adalah melalui koordinasi intensifikasi pelayanan KB di fasilitas kesehatan," sebut Sekretaris Perwakilan BKKBN Sulut, Lady Deiby Ante di Manado, Selasa.
BKKBN bersama mitra kerja terus meningkatkan komitmen organisasi perangkat daerah-keluarga berencana dan mitra kerja untuk memperluas pelayanan KB.
Selain itu, mengukur kemajuan program tahun 2022 serta melakukan evaluasi pelaksanaan intensifikasi pelayanan yang sudah dilakukan selama ini.
"Program keluarga berencana adalah salah satu program spesifik dalam upaya penurunan stunting. Karena itu itu masih perlu kerja keras untuk menurunkan prevalensinya," ujarnya.
Salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk menurunkan angka kekerdilan tersebut yaitu melalui peningkatan kepesertaan ber-KB untuk menunda atau menjarangkan kelahiran pada keluarga yang beresiko stunting.
Peningkatan kepesertaan ber-KB tersebut menurut dia, diperlukan ketersediaan sarana prasarana alat dan obat kontrasepsi (alokon) dan tenaga kesehatan terlatih yang dapat dengan mudah diakses oleh pasangan usia subur (PUS).
"Para pengelola keluarga berencana di kabupaten dan kota perlu melakukan intensifikasi pelayanan KB di faskes, memonitoring dan mengevaluasinya," harap Lady.
Dia juga berharap melalui rapat monitoring dan evaluasi koordinasi, intensifikasi pelayanan KB, mitra kerja BKKBN dapat mengidentifikasi masalah dan kendala intensifikasi pelayanan KB di faskes kemudian menetapkan rekomendasi atas permasalahan tersebut.
BKKBN Sulut terus berupaya maksimal bersama pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta mitra kerja menekan angka stunting di daerah ini dari angka 20 persen lebih menuju 14 persen di tahun 2024 mendatang.