Manado (ANTARA) - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Disdukcapil-KB Provinsi Sulawesi Utara menguatkan komitmen menurunkan stunting hingga 14 persen.
Kaper BKKBN Provinsi Sulut, Ir. Diano Tino Tandaju,M.Erg mengatakan, tujuan pelaksanaan rakor tersebut yakni melaksanakan evaluasi kegiatan lima tematik melalui aplikasi SIPASTI, mengevaluasi hasil rapat konsolidasi pada bulan Agustus 2022 dan penguatan 'Technichal Assistant' kabupaten/kota dalam percepatan penurunan stunting.
Selanjutnya, sinkronisasi harmonisasi percepatan penurunan stunting, serta komitmen Tim Satgas PPS dalam melakukan fungsi konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholders, adanya rekomendasi kegiatan rapat evaluasi melalui hasil pembahasan untuk ditindaklanjuti kabupaten dan kota.
Adapun peserta yang mengikuti pelaksanaan rakor dan evaluasi Satgas PPS berjumlah 30 orang terdiri dari Satgas Percepatan Penurunan Stunting dan instansi terkait.
"Kami memberikan apresiasi kepada semua peserta yang sudah mengikuti rakor dan evaluasi Satgas PPS. Tetap semangat dan jaga kesehatan," ajaknya.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil dan KB Provinsi Sulut, Lynda Watania memberikan apresiasi kepada BKKBN yang sudah melaksanakan rakorev Satgas PPS, dan semua pihak yang sudah mengupayakan solusi terbaik dalam pencegahan dan penanganan stunting di daerah tersebut.
Dia berharap kegiatan seperti ini mampu menguatkan komitmen dalam merealisasikan program dan menanggulangi permasalahan stunting secara bersama-sama.
Menurut dia, prevalensi stunting di Sulawesi Utara masih tercatat sekitar 21,6 persen yang artinya masih harus bekerja keras untuk menurunkan angka stunting di daerah, termasuk dalam mendukung pencapaian target 14 persen pada tahun 2024.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Koordinator Bidang Adpin Ignasius P Worung dan Manager Bidang Program dan Kegiatan, Murphy Kuhu.
Kaper BKKBN Provinsi Sulut, Ir. Diano Tino Tandaju,M.Erg mengatakan, tujuan pelaksanaan rakor tersebut yakni melaksanakan evaluasi kegiatan lima tematik melalui aplikasi SIPASTI, mengevaluasi hasil rapat konsolidasi pada bulan Agustus 2022 dan penguatan 'Technichal Assistant' kabupaten/kota dalam percepatan penurunan stunting.
Selanjutnya, sinkronisasi harmonisasi percepatan penurunan stunting, serta komitmen Tim Satgas PPS dalam melakukan fungsi konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholders, adanya rekomendasi kegiatan rapat evaluasi melalui hasil pembahasan untuk ditindaklanjuti kabupaten dan kota.
Adapun peserta yang mengikuti pelaksanaan rakor dan evaluasi Satgas PPS berjumlah 30 orang terdiri dari Satgas Percepatan Penurunan Stunting dan instansi terkait.
"Kami memberikan apresiasi kepada semua peserta yang sudah mengikuti rakor dan evaluasi Satgas PPS. Tetap semangat dan jaga kesehatan," ajaknya.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil dan KB Provinsi Sulut, Lynda Watania memberikan apresiasi kepada BKKBN yang sudah melaksanakan rakorev Satgas PPS, dan semua pihak yang sudah mengupayakan solusi terbaik dalam pencegahan dan penanganan stunting di daerah tersebut.
Dia berharap kegiatan seperti ini mampu menguatkan komitmen dalam merealisasikan program dan menanggulangi permasalahan stunting secara bersama-sama.
Menurut dia, prevalensi stunting di Sulawesi Utara masih tercatat sekitar 21,6 persen yang artinya masih harus bekerja keras untuk menurunkan angka stunting di daerah, termasuk dalam mendukung pencapaian target 14 persen pada tahun 2024.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Koordinator Bidang Adpin Ignasius P Worung dan Manager Bidang Program dan Kegiatan, Murphy Kuhu.