Manado (ANTARA) - Pemerintah daerah terus menjaga start up (usaha rintisan) dari pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) agar tetap bertahan dalam menghadapi gejolak ekonomi global.
"Banyak program-program pengembangan start up dan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Sulut, agar tetap bertahan dengan adanya gejolak ekonomi global," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulut Ronald Sorongan, di Manado, Rabu.
Dia mengatakan pertama program pemerintah menyiapkan pendampingan pengelolaan produksi dan pemasaran UMKM.
Ronald menjelaskan, dilakukan pendampingan pengelolaan produksi dan pemasaran UMKM dilakukan dengan memfasilitasi pelatihan tentang kewirausahaan dan pendamping dari tenaga penyuluh lapangan pada KUMKM.
Juga, katanya, memberikan fasilitasi gedung PLUT (Pusat Layanan Unit Terpadu) sebagai tempat UMKM memasarkan produk dan juga layanan pembuatan ijin seperti NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sebagai tempat konsultasi dan tukar informasi,serta fasilitasi bazar dan fasilitas promosi atau penjualan produk UMKM.
Kemudian, katanya, mendorong UMKM agar bisa masuk ke pasar digital dan pendampingan pengelolaan pemasaran produk UMKM sehingga layak ekspor dan bisa memenuhi permintaan pasar luar negeri.
Membantu para pelaku UMKM untuk onboarding dalam lokapasar bekerja sama dengan Gojek, Grab, Tokopedia, lokapasar pihak PT PLN, PT POS Indonesia. PT Telkomsel, masuk pada E-Katalog pengadaan barang dan jasa serta pelatihan pemasaran digital.
Pendampingan pengelolaan pemasaran dan produk UMKM sangat penting, katanya, sehingga layak ekspor dilakukan dengan memberikan fasilitas pembuatan perizinan yang diperlukan oleh produk UMKM agar bisa memenuhi persyaratan ekspor.
Pelatihan kompetensi ekspor bagi UMKM, lanjutnya, juga dilakukan oleh pihak Pemerintah Sulut dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun produk yang dijual.
Pemerintah juga, katanya, memberikan akses UMKM dan start up terhadap investasi dan permodalan perbankan. Pendampingan bagi UMKM dalam pengajuan bantuan permodalan di bank yang dilakukan oleh tenaga pendamping KUR serta bantuan akses permodalan ke pihak BUMN maupun BUMD dan bermitra dengan perusahaan besar.
Kebijakan pemerintah ini, katanya, akan mendorong konsumsi produk UMKM lokal oleh masyarakat sebagai substitusi barang impor.
"Banyak program-program pengembangan start up dan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Sulut, agar tetap bertahan dengan adanya gejolak ekonomi global," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulut Ronald Sorongan, di Manado, Rabu.
Dia mengatakan pertama program pemerintah menyiapkan pendampingan pengelolaan produksi dan pemasaran UMKM.
Ronald menjelaskan, dilakukan pendampingan pengelolaan produksi dan pemasaran UMKM dilakukan dengan memfasilitasi pelatihan tentang kewirausahaan dan pendamping dari tenaga penyuluh lapangan pada KUMKM.
Juga, katanya, memberikan fasilitasi gedung PLUT (Pusat Layanan Unit Terpadu) sebagai tempat UMKM memasarkan produk dan juga layanan pembuatan ijin seperti NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sebagai tempat konsultasi dan tukar informasi,serta fasilitasi bazar dan fasilitas promosi atau penjualan produk UMKM.
Kemudian, katanya, mendorong UMKM agar bisa masuk ke pasar digital dan pendampingan pengelolaan pemasaran produk UMKM sehingga layak ekspor dan bisa memenuhi permintaan pasar luar negeri.
Membantu para pelaku UMKM untuk onboarding dalam lokapasar bekerja sama dengan Gojek, Grab, Tokopedia, lokapasar pihak PT PLN, PT POS Indonesia. PT Telkomsel, masuk pada E-Katalog pengadaan barang dan jasa serta pelatihan pemasaran digital.
Pendampingan pengelolaan pemasaran dan produk UMKM sangat penting, katanya, sehingga layak ekspor dilakukan dengan memberikan fasilitas pembuatan perizinan yang diperlukan oleh produk UMKM agar bisa memenuhi persyaratan ekspor.
Pelatihan kompetensi ekspor bagi UMKM, lanjutnya, juga dilakukan oleh pihak Pemerintah Sulut dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun produk yang dijual.
Pemerintah juga, katanya, memberikan akses UMKM dan start up terhadap investasi dan permodalan perbankan. Pendampingan bagi UMKM dalam pengajuan bantuan permodalan di bank yang dilakukan oleh tenaga pendamping KUR serta bantuan akses permodalan ke pihak BUMN maupun BUMD dan bermitra dengan perusahaan besar.
Kebijakan pemerintah ini, katanya, akan mendorong konsumsi produk UMKM lokal oleh masyarakat sebagai substitusi barang impor.