Minahasa Tenggara (ANTARA) - Reses Ketua Komisi I DPRD Minahasa Tenggara Artly Kountur yang dilaksanakan di Kecamatan Belang, akhir pekan lalu mengangkat sejumlah isu, salah satunya terkait perangkat desa.
"Yang menjadi perhatian terkait dengan status perangkat desa yang sebagian belum mendapatkan SK. Ini menjadi salah satu isu yang banyak dibahas," kata Artly.
Ia mengungkapkan, status para perangkat desa yang belum mendapatkan SK ini terus menjadi perhatian, secara khusus Komisi I.
"Memang ini menjadi agenda kami ke pihak eksekutif agar dapat segera diselesaikan," ujarnya.
Lebih lanjut kata Artly, sejumlah isu lainnya terkait dengan pembangunan, dan program lainnya yang telah disampaikan pada reses kedua tersebut nantinya akan disampaikan ke pihak eksekutif.
"Sejumlah aspirasi lainnya juga terkait dengan pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pada sektor pertanian, dan perikanan akan disampaikan ke pihak eksekutif," jelasnya.
Selain itu sejumlah agenda yang telah disepakati pihak legislatif dan eksekutif, menurutnya akan direalisasikan pada Perubahan APBD 2022.
"Ada sejumlah program juga akan segera direalisasikan pada akhir tahun anggaran ini, dan kami pastikan dari dewan akan sepenuhnya mengawal setiap kegiatan ini," tandasnya.***2***
"Yang menjadi perhatian terkait dengan status perangkat desa yang sebagian belum mendapatkan SK. Ini menjadi salah satu isu yang banyak dibahas," kata Artly.
Ia mengungkapkan, status para perangkat desa yang belum mendapatkan SK ini terus menjadi perhatian, secara khusus Komisi I.
"Memang ini menjadi agenda kami ke pihak eksekutif agar dapat segera diselesaikan," ujarnya.
Lebih lanjut kata Artly, sejumlah isu lainnya terkait dengan pembangunan, dan program lainnya yang telah disampaikan pada reses kedua tersebut nantinya akan disampaikan ke pihak eksekutif.
"Sejumlah aspirasi lainnya juga terkait dengan pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pada sektor pertanian, dan perikanan akan disampaikan ke pihak eksekutif," jelasnya.
Selain itu sejumlah agenda yang telah disepakati pihak legislatif dan eksekutif, menurutnya akan direalisasikan pada Perubahan APBD 2022.
"Ada sejumlah program juga akan segera direalisasikan pada akhir tahun anggaran ini, dan kami pastikan dari dewan akan sepenuhnya mengawal setiap kegiatan ini," tandasnya.***2***