DPRRI akan tinjau KEK Bitung secepatnya
Selasa, 11 Maret 2014 10:13 WIB
Manado, (Antara) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dalam waktu dekat ini akan datang meninjau lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.
Ketua Tim Komisi XI DPR-RI Olly Dondokambey mengatakan DPR-RI sudah memutuskan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung telah ditetapkan di Provinsi Sulut.
"Soal status KEK Bitung sudah diputuskan dalam rapat DPR-RI dan 2014 harus sudah mulai jalan, dalam waktu dekat kami akan datang langsung meninjau lokasi KEK tersebut," katanya.
Peninjauan KEK Bitung, kata Olly, agar pemerintah tahu bahwa Sulut sudah siap memasuki kawasan ekonomi khusus.
Di awal 2014, sejumlah mega proyek di Kota Bitung akan mulai dibangun, seperti tol Manado-Bitung dan fasilitas penunjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"Jalan tol tahap pertama Manado-Bitung akan mulai dibangun, demikian pula dengan infrastruktur pendukukun KEK 2014 ini," kata Olly.
Dana pembangunan tol dan infrastruktur KEK tersebut, kata Olly anggarannya bersumber dari APBN 2014, telah diplot dalam APBN, tinggal menunggu pelaksanaannya.
Tahun lalu telah ditetapkan dua provinsi di Indonesia menjadi KEK yakni Sulut dan satu provinsi di Pulau Kalimantan, kata Olly.***2***
Ketua Tim Komisi XI DPR-RI Olly Dondokambey mengatakan DPR-RI sudah memutuskan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung telah ditetapkan di Provinsi Sulut.
"Soal status KEK Bitung sudah diputuskan dalam rapat DPR-RI dan 2014 harus sudah mulai jalan, dalam waktu dekat kami akan datang langsung meninjau lokasi KEK tersebut," katanya.
Peninjauan KEK Bitung, kata Olly, agar pemerintah tahu bahwa Sulut sudah siap memasuki kawasan ekonomi khusus.
Di awal 2014, sejumlah mega proyek di Kota Bitung akan mulai dibangun, seperti tol Manado-Bitung dan fasilitas penunjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"Jalan tol tahap pertama Manado-Bitung akan mulai dibangun, demikian pula dengan infrastruktur pendukukun KEK 2014 ini," kata Olly.
Dana pembangunan tol dan infrastruktur KEK tersebut, kata Olly anggarannya bersumber dari APBN 2014, telah diplot dalam APBN, tinggal menunggu pelaksanaannya.
Tahun lalu telah ditetapkan dua provinsi di Indonesia menjadi KEK yakni Sulut dan satu provinsi di Pulau Kalimantan, kata Olly.***2***
Pewarta : Nancy Tigauw
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Pengacara minta kliennya terdakwa perintangan hukum di Setwan Bitung dibebaskan
30 January 2026 14:45 WIB
Gubernur Sulut sebut "Direct Call" pangkas waktu pelayaran ke negara tujuan ekspor
21 January 2026 7:00 WIB
Terpopuler - Ekonomi Bisnis
Lihat Juga
BI harapkan Pemkab Sangihe optimalkan penerimaan daerah melalui kanal digital
02 February 2026 10:03 WIB
Anggota DPR nilai perampingan BUMN ciptakan efisiensi Rp50 triliun tanpa PHK
02 February 2026 6:03 WIB
Airlangga: Pesan Presiden agar SRO jaga operasional bursa di tengah transisi
01 February 2026 7:48 WIB