Manado (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Asiano G Kawatu mengatakan pemerintah daerah terus berupaya maksimal menurunkan angka stunting.
"Penanganan stunting memang menuntut adanya komitmen segenap komponen pembangunan termasuk seluruh lapisan masyarakat, bersama-sama secara konvergen melakukan pencegahan di daerah sesuai dengan arahan pemerintah pusat," kata Kawatu di Manado, Kamis.
Stunting, menurut dia, merupakan masalah nasional, dan satu dari 10 prioritas pemerintahan saat ini termasuk penurunan kekerdilan.
Pemprov Sulut selama ini terus berupaya melakukan percepatan penurunan angka stunting agar prevalensi kekerdilan turun secara signifikan.
Pada tahun 2017 angka stunting sebesar 31,4 persen, turun menjadi 19,73 persen pada tahun 2020, namun sedikit naik pada tahun 2021 menjadi 21,6 persen.
“Pemprov sudah berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan nyata di tingkat lapangan. Koordinasi dilakukan, tim sudah dibentuk. Karenanya dipertanyakan bagaimana efektivitas di lapangan,” ujarnya.
Menurut dia, yang mempunyai masyarakat bukan pemprov melainkan pemerintah kabupaten/kota sehingga sinergitas dan kolaborasi faktor kunci tercapainya tujuan dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulut.
Tuntutan percepatan penurunan stunting ini menjadi semakin nyata setelah Presiden Joko Widodo dalam arahannya meminta agar prevalensi kekerdilan harus turun sampai angka 14 persen pada akhir tahun 2024.
“Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Ketua TPP-PKK Rita Maya Tamuntuan bahkan sudah menyatakan kalau boleh 14 persen itu untuk Sulut bisa dicapai pada tahun 2023. Berarti tinggal menghitung satu tahunan, bulan demi bulan. Ini harus kita lihat sebagai tantangan,” kata Kawatu.
"Penanganan stunting memang menuntut adanya komitmen segenap komponen pembangunan termasuk seluruh lapisan masyarakat, bersama-sama secara konvergen melakukan pencegahan di daerah sesuai dengan arahan pemerintah pusat," kata Kawatu di Manado, Kamis.
Stunting, menurut dia, merupakan masalah nasional, dan satu dari 10 prioritas pemerintahan saat ini termasuk penurunan kekerdilan.
Pemprov Sulut selama ini terus berupaya melakukan percepatan penurunan angka stunting agar prevalensi kekerdilan turun secara signifikan.
Pada tahun 2017 angka stunting sebesar 31,4 persen, turun menjadi 19,73 persen pada tahun 2020, namun sedikit naik pada tahun 2021 menjadi 21,6 persen.
“Pemprov sudah berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan nyata di tingkat lapangan. Koordinasi dilakukan, tim sudah dibentuk. Karenanya dipertanyakan bagaimana efektivitas di lapangan,” ujarnya.
Menurut dia, yang mempunyai masyarakat bukan pemprov melainkan pemerintah kabupaten/kota sehingga sinergitas dan kolaborasi faktor kunci tercapainya tujuan dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulut.
Tuntutan percepatan penurunan stunting ini menjadi semakin nyata setelah Presiden Joko Widodo dalam arahannya meminta agar prevalensi kekerdilan harus turun sampai angka 14 persen pada akhir tahun 2024.
“Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Ketua TPP-PKK Rita Maya Tamuntuan bahkan sudah menyatakan kalau boleh 14 persen itu untuk Sulut bisa dicapai pada tahun 2023. Berarti tinggal menghitung satu tahunan, bulan demi bulan. Ini harus kita lihat sebagai tantangan,” kata Kawatu.