Manado (ANTARA) - Sulut Political Institute dan Wacana Presiden 3 periode dan agenda tersembunyi menteri-menteri Jokowi menjadi isu hangat di tengah masyarakat beberapa waktu terakhir ini.
Isu ini yang melatarbelakangi Sulut Political Institute menggandeng Rumah Nusantara mengadakan diskusi membahas kedua wacana tersebut di Cafe K Mari, Manado, Rabu.
Dalam diskusi ini, menghadirkan empat narasumber (narsum) kompeten di bidangnya. Keempatnya yakni Direktur Eksekutif Sulut Political Institute Melky J Pangemanan, Akademisi Unsrat John Lengkong, Pengamat Politik Sulut Taufik Tumbelaka, dan Redaktur Majalah Gatra Aditya Kirana.
Melky J Pangemanan mengatakan wacana presiden 3 periode tergantung kepada konstitusi.
Kata Melky, sebab konstitusi menjadi nilai tertinggi sesuatu keputusan itu mengacu.
“Kalau konstitusi mengatur dua periode maka kita harus mendukung regulasi tersebut,” sebut Melky yang juga anggota DPRD Sulut Dapil Minut Bitung ini.
John Lengkong mengungkapkan wacana presiden 3 periode merupakan pernyataan tokoh-tokoh politik yang memiliki sejumlah kepentingan. Di satu sisi, Lengkong melihat peran media penting untuk wacana tersebut.
“Kalau boleh media tidak usah memberitakan lagi wacana ini supaya nantinya tidak ribut lagi,” sebut Lengkong kepada audiens.
Dari segi pengamat, Taufik Tumbelaka melihat sebaiknya elit politik fokus kepada kepentingan masyarakat. Sebab, di zaman pandemi Covid-19 ekonomi masyarakat sudah cukup terpukul.
“Belum lagi soal harga minyak goreng,” kritik Taufik.
Sementara Aditya Kirana berharap masyarakat untuk selalu peka terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya kritikan dan masukan dari masyarakat sangatlah penting bagi pembangunan bangsa Indonesia.
“Saya berharap masyarakat memberikan masukan bila kebijakan pemerintah tidak mendukung masyarakat secara keseluruhan,” papar alumnus Fisip Unsrat ini.
Di sisi lain, seluruh narasumber melihat agenda tersembunyi menteri-menteri Jokowi adalah salah satu hal yang wajar. Mengingat posisi mereka sebagai menteri.
Namun, mereka mengingatkan agar menteri-menteri jangan berlebihan dalam bertindak supaya kinerja tidak terganggu.
“Jangan lupa posisi mereka sebagai menteri bukan sebagai calon presiden atau wakil presiden,” kata seluruh narasumber.