Menkopolhukam sebut Presiden beri perhatian khusus untuk provinsi Papua
Senin, 25 April 2022 15:30 WIB
Tangkapan layar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan keterangan pers yang dipantau secara virtual, Senin (25/4/2022) (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan Papua merupakan provinsi yang paling mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo.
Hal itu dikatakan Mahfud usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kedatangan delegasi pimpinan Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.
"Papua itu memang bagian yang menjadi perhatian khusus bagi Presiden. Kalau provinsi lain, Presiden (berkunjung) mungkin hanya dua-tiga kali, tapi ke Papua sudah empat belas kali," kata Mahfud saat memberikan keterangan pers seperti disaksikan secara virtual melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin.
Baca juga: Menkominfo mengajak masyarakat Papua ikuti program literasi digital
Mahfud menjelaskan bahwa pertemuan Presiden dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Papua Barat berjalan baik dan tidak diperlukan adanya keputusan-keputusan baru.
Presiden juga menyatakan kesiapannya untuk mengunjungi kantor MRP ketika sedang berada di Papua.
"Nanti kalau ke ibu kota provinsi (Presiden) akan berkunjung ke kantor MRP maupun Papua Barat," kata Mahfud.
Baca juga: Wapres menerima audiensi perwakilan Persekutuan Gereja-gereja Papua
Adapun pertemuan tersebut membahas aspirasi dari MRP terkait Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua.
DPR RI sebelumnya melalui sidang paripurna pada 17 Juli 2021 telah mengesahkan revisi UU Otsus dengan memperbaikin tujuh poin krusial pada 20 pasal.
Mahfud menyampaikan UU Otsus sudah berjalan dan disahkan, namun masih dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi.
"Kita hargai proses hukum itu dan kita akan ikuti terus perkembangannya dan tentu saja pada akhirnya akan berujung pada vonis Mahkamah Konstitusi nantinya," kata Menko Polhukam.
Baca juga: Tokoh minta pemerintah serius perhatikan kesejahteraan rakyat di Papua
Hal itu dikatakan Mahfud usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kedatangan delegasi pimpinan Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.
"Papua itu memang bagian yang menjadi perhatian khusus bagi Presiden. Kalau provinsi lain, Presiden (berkunjung) mungkin hanya dua-tiga kali, tapi ke Papua sudah empat belas kali," kata Mahfud saat memberikan keterangan pers seperti disaksikan secara virtual melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin.
Baca juga: Menkominfo mengajak masyarakat Papua ikuti program literasi digital
Mahfud menjelaskan bahwa pertemuan Presiden dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Papua Barat berjalan baik dan tidak diperlukan adanya keputusan-keputusan baru.
Presiden juga menyatakan kesiapannya untuk mengunjungi kantor MRP ketika sedang berada di Papua.
"Nanti kalau ke ibu kota provinsi (Presiden) akan berkunjung ke kantor MRP maupun Papua Barat," kata Mahfud.
Baca juga: Wapres menerima audiensi perwakilan Persekutuan Gereja-gereja Papua
Adapun pertemuan tersebut membahas aspirasi dari MRP terkait Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua.
DPR RI sebelumnya melalui sidang paripurna pada 17 Juli 2021 telah mengesahkan revisi UU Otsus dengan memperbaikin tujuh poin krusial pada 20 pasal.
Mahfud menyampaikan UU Otsus sudah berjalan dan disahkan, namun masih dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi.
"Kita hargai proses hukum itu dan kita akan ikuti terus perkembangannya dan tentu saja pada akhirnya akan berujung pada vonis Mahkamah Konstitusi nantinya," kata Menko Polhukam.
Baca juga: Tokoh minta pemerintah serius perhatikan kesejahteraan rakyat di Papua
Pewarta : Mentari Dwi Gayati
Editor : Guido Merung
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Komisi Reformasi Polri soroti masalah promosi dan rekrutmen di tubuh kepolisian
22 December 2025 18:05 WIB
Pemerintah akan bentuk tim reformasi Polri, Mahfud MD dipertimbangkan masuk
19 September 2025 17:14 WIB
Mahfud MD: DPR-pemerintah sebaiknya laksanakan putusan MK soal pemisahan pemilu
09 July 2025 17:04 WIB
Film "Setetes Embun Cinta Niyala" hadir di platform streaming Netflix
25 February 2025 12:50 WIB, 2025
PDIP gelar sekolah hukum bagi caleg terpilih 2024, Mahfud MD jadi pembicara utama
14 June 2024 11:21 WIB, 2024
Ganjar resmi deklarasikan diri jadi oposisi bagi Prabowo-Gibran untuk jaga keseimbangan
07 May 2024 5:56 WIB, 2024
Terpopuler - Politik dan Hukum
Lihat Juga
Kunjungan kerja di Sulut, Komisi XIII minta pemerintah perhatikan daerah kepulauan
23 April 2026 5:17 WIB