Manado, (Antara Sulut) - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Maxi Rondonuwu mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan dana jaminan kesehatan daerah (jamkesda) tahun 2012, khusus untuk nelayan sebesar Rp8,5 miliar.
"Total anggaran yang telah ditata dalam APBD tahun ini sebesar Rp8,5 miliar," kata Rondonuwu di Manado, Senin.
Total anggaran jamkesda nelayan ini menurut dia, bisa menjangkau sekitar 20 ribu nelayan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.
"Jaminan kesehatan ini masuk dalam klaster IV warga yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan masyarakat. Nelayan yang tidak mendapat jamkesmas pasti akan difasilitasi oleh jamkesda nelayan," katanya.
Karena itu, dia mengharapkan, kabupaten/kota dapat memberikan data ril warga nelayan yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan jamkesmas untuk selanjutnya diusulkan ke provinsi.
"Target kami tahun ini cukup banyak. Kami berharap pemerintah di kabupaten/kota bisa memanfaatkan peluang ini sehingga dapat membantu masyarakat nelayan," katanya.
Dia mengatakan, apabila seorang nelayan menjadi peserta jamkesda nelayan, kepadanya tidak akan dikenakan pungutan atau tagihan ketika dia berobat.
Peserta menurut Maxi akan diberikan fasilitas pelayanan kesehatan gratis mulai dari puskesmas.
Bila pasien harus mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit kelas III kabupaten, jamkesda nelayan melayani secara gratis pelayanan kesehatan.
Bahkan, kata dia, apabila harus dirujuk ke rumah sakit provinsi atau ke luar daerah seperti Jakarta dan Surabaya atau rumah sakit lainnya, peserta tidak dipungut bayaran.
"Tiket dan pengobatan pasti gratis. Bahkan pendamping satu orang ikut juga difasilitasi melalui jamkesda nelayan ini," ungkapnya.
(guntur@antarasulutcom)
"Total anggaran yang telah ditata dalam APBD tahun ini sebesar Rp8,5 miliar," kata Rondonuwu di Manado, Senin.
Total anggaran jamkesda nelayan ini menurut dia, bisa menjangkau sekitar 20 ribu nelayan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.
"Jaminan kesehatan ini masuk dalam klaster IV warga yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan masyarakat. Nelayan yang tidak mendapat jamkesmas pasti akan difasilitasi oleh jamkesda nelayan," katanya.
Karena itu, dia mengharapkan, kabupaten/kota dapat memberikan data ril warga nelayan yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan jamkesmas untuk selanjutnya diusulkan ke provinsi.
"Target kami tahun ini cukup banyak. Kami berharap pemerintah di kabupaten/kota bisa memanfaatkan peluang ini sehingga dapat membantu masyarakat nelayan," katanya.
Dia mengatakan, apabila seorang nelayan menjadi peserta jamkesda nelayan, kepadanya tidak akan dikenakan pungutan atau tagihan ketika dia berobat.
Peserta menurut Maxi akan diberikan fasilitas pelayanan kesehatan gratis mulai dari puskesmas.
Bila pasien harus mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit kelas III kabupaten, jamkesda nelayan melayani secara gratis pelayanan kesehatan.
Bahkan, kata dia, apabila harus dirujuk ke rumah sakit provinsi atau ke luar daerah seperti Jakarta dan Surabaya atau rumah sakit lainnya, peserta tidak dipungut bayaran.
"Tiket dan pengobatan pasti gratis. Bahkan pendamping satu orang ikut juga difasilitasi melalui jamkesda nelayan ini," ungkapnya.
(guntur@antarasulutcom)