Kotamobagu (ANTARA) - Ketua Komisi IX DPR-RI, Felly Estelita Runtuwene mengatakan, program 'Pendataan Keluarga 2021' (PK21) yang dimulai 1 April hingga 31 Mei 2021 untuk mengumpulkan data keluarga secara detail.
"Adanya data awal ini pasti akan menghasilkan data keluarga yang valid untuk melakukan perencanaan program kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah di semua tingkatan mulai dari pusat hingga desa atau kelurahan," ujar Felly di Kota Kotamobagu, Selasa.
Ketua Komisi IX DPR RI juga meyakini metode pendataan keluarga oleh kader-kader binaan BKKBN, dapat menunjang visi dan misi pemerintah yang dimulai dari perencanaan kesejahteraan keluarga Indonesia.
Di lain hal, Ketua Komisi IX DPR RI memberi perhatian besar pada program ini karena berkaitan erat untuk mengidentifikasi risiko anak stunting pada sebuah keluarga.
Dia berharap, BKKBN sebagai koordinator penanggulangan masalah stunting dapat mengintegrasikan program-program dari semua kementerian/lembaga terkait stunting.
Dirinya mengingatkan bahwa pada tahun 2024 ada target penurunan angka kasus stunting hingga mencapai 14 persen.
Selanjutnya, Koordinator Bidang ADPIN BKKBN Sulut, Ignatius J Worung SE MSi mengatakan, pendataan keluarga adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data pembangunan keluarga, data kependudukan, data keluarga berencana, dan data anggota Keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah (BKKBN) secara serentak.
"PK21 adalah awal perencanaan keluarga. Jadi dapat dimanfaatkan semua stakeholder atau pemerintahan di setiap tingkatan baik pusat hingga desa," ujarnya.
BKKBN berterima kasih kepada Komisi IX DPR-RI lewat jalinan kemitraan sehingga program 'Bangga Kencana' dapat terlaksana dengan baik menjangkau masyarakat khususnya di Provinsi Sulawesi Utara.
Sosialisasi Pendataan Keluarga 2021 untuk Perencanaan Kesejahteraan Keluarga Indonesia tersebut dilaksanakan di Kobong NKRI, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu.
Acara tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Kotamobagu, anggota DPRD Boltim, Kadis OPD KB Kota Kotamobagu, Sekretaris Perwakilan BKKBN Sulut Ir Ronny Sumilat, Camat Kotamobagu Selatan, tokoh masyarakat dan tokoh agama, jajaran OPD KB dan Kader KB dan Kader Pendata Kota Kotamobagu.
"Adanya data awal ini pasti akan menghasilkan data keluarga yang valid untuk melakukan perencanaan program kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah di semua tingkatan mulai dari pusat hingga desa atau kelurahan," ujar Felly di Kota Kotamobagu, Selasa.
Ketua Komisi IX DPR RI juga meyakini metode pendataan keluarga oleh kader-kader binaan BKKBN, dapat menunjang visi dan misi pemerintah yang dimulai dari perencanaan kesejahteraan keluarga Indonesia.
Di lain hal, Ketua Komisi IX DPR RI memberi perhatian besar pada program ini karena berkaitan erat untuk mengidentifikasi risiko anak stunting pada sebuah keluarga.
Dia berharap, BKKBN sebagai koordinator penanggulangan masalah stunting dapat mengintegrasikan program-program dari semua kementerian/lembaga terkait stunting.
Dirinya mengingatkan bahwa pada tahun 2024 ada target penurunan angka kasus stunting hingga mencapai 14 persen.
Selanjutnya, Koordinator Bidang ADPIN BKKBN Sulut, Ignatius J Worung SE MSi mengatakan, pendataan keluarga adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data pembangunan keluarga, data kependudukan, data keluarga berencana, dan data anggota Keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah (BKKBN) secara serentak.
"PK21 adalah awal perencanaan keluarga. Jadi dapat dimanfaatkan semua stakeholder atau pemerintahan di setiap tingkatan baik pusat hingga desa," ujarnya.
BKKBN berterima kasih kepada Komisi IX DPR-RI lewat jalinan kemitraan sehingga program 'Bangga Kencana' dapat terlaksana dengan baik menjangkau masyarakat khususnya di Provinsi Sulawesi Utara.
Sosialisasi Pendataan Keluarga 2021 untuk Perencanaan Kesejahteraan Keluarga Indonesia tersebut dilaksanakan di Kobong NKRI, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu.
Acara tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Kotamobagu, anggota DPRD Boltim, Kadis OPD KB Kota Kotamobagu, Sekretaris Perwakilan BKKBN Sulut Ir Ronny Sumilat, Camat Kotamobagu Selatan, tokoh masyarakat dan tokoh agama, jajaran OPD KB dan Kader KB dan Kader Pendata Kota Kotamobagu.