Manado (ANTARA) - Ketua komisi III DPRD Manado, Ronny Makawata, segera mengusulkan rapat lintas komisi membahas pajak penerangan jalan umum dan penerangan jalan umum, yang diduga ada selisih kekurangan bayar miliaran rupiah.
"Saat melakukan penghitungan besaran pajak yang masuk ke kas daerah berdasarkan jumlah pelanggan yang dimiliki di Kota Manado, kami menemukan ada selisih kurang bayar miliaran rupiah," kata Makawata, di Manado, Kamis.
Dia menjelaskan, berdasarkan data dari PLN jumlah pelanggan listrik di Manado 160 ribu, dengan asumsi pajak dipukul Rp50 ribu setiap bulannya, dihitung merata dari langganan 450 watt sampai diatas 3.000 watt, ditemukan nominal yang harusnya masuk kas daerah sekitar Rp96 miliar.
Namun justru katanya, yang masuk hanya sekitar Rp40-50 miliar pertahunnya, ada selisih kurang yang cukup jauh, dan itu menurutnya harus ditelusuri supaya jelas kemana dana itu.
"Apalagi, kami berasumsi kalau jumlah pelanggan listrik di Manado, sebenarnya lebih dari itu, sebab jumlah rumah banyak, karena ada banyak perumahan baru yang sudah pasti akan merubah jumlah konsumen listrik," katanya.
Karena itu menurutnya, pihaknya segera mengusulkan rapat lintas komisi, membahas hal tersebut, mengingat masalah itu penting, untuk mengetahui kejelasan dana PPJU itu.
Makawata mengakui, tahun ini PLN dan pemerintah berasumsi kalau besaran PPJU Manado, sebesar Rp80 miliar untuk tahun ini, dan jumlah tersebut dirasakannya masih kurang juga.
Masalah lainnya katanya yang mendesak dibahas adalah tentang penerangan jalan umum, yang biasa dikenal masyarakat lampu-lampu jalan, yang sudah banyak padam, tetapi pembayarannya tinggi.
"Kami menemukan banyak lampu jalan, tanpa meter dan dibayar sampai Rp400 juta perbulan, padahal banya yang sudah padam, hal-hal itu mendesak dibahas, supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari," katanya.
"Saat melakukan penghitungan besaran pajak yang masuk ke kas daerah berdasarkan jumlah pelanggan yang dimiliki di Kota Manado, kami menemukan ada selisih kurang bayar miliaran rupiah," kata Makawata, di Manado, Kamis.
Dia menjelaskan, berdasarkan data dari PLN jumlah pelanggan listrik di Manado 160 ribu, dengan asumsi pajak dipukul Rp50 ribu setiap bulannya, dihitung merata dari langganan 450 watt sampai diatas 3.000 watt, ditemukan nominal yang harusnya masuk kas daerah sekitar Rp96 miliar.
Namun justru katanya, yang masuk hanya sekitar Rp40-50 miliar pertahunnya, ada selisih kurang yang cukup jauh, dan itu menurutnya harus ditelusuri supaya jelas kemana dana itu.
"Apalagi, kami berasumsi kalau jumlah pelanggan listrik di Manado, sebenarnya lebih dari itu, sebab jumlah rumah banyak, karena ada banyak perumahan baru yang sudah pasti akan merubah jumlah konsumen listrik," katanya.
Karena itu menurutnya, pihaknya segera mengusulkan rapat lintas komisi, membahas hal tersebut, mengingat masalah itu penting, untuk mengetahui kejelasan dana PPJU itu.
Makawata mengakui, tahun ini PLN dan pemerintah berasumsi kalau besaran PPJU Manado, sebesar Rp80 miliar untuk tahun ini, dan jumlah tersebut dirasakannya masih kurang juga.
Masalah lainnya katanya yang mendesak dibahas adalah tentang penerangan jalan umum, yang biasa dikenal masyarakat lampu-lampu jalan, yang sudah banyak padam, tetapi pembayarannya tinggi.
"Kami menemukan banyak lampu jalan, tanpa meter dan dibayar sampai Rp400 juta perbulan, padahal banya yang sudah padam, hal-hal itu mendesak dibahas, supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari," katanya.