Manado (ANTARA) - Legislator Rosalita Manday, Selasa sore, melaksanakan kegiatan di luar kantor untuk menyerap aspirasi masyarakat, dengan menggelar pertemuan, di Wawonasa, Singkil, yang dihadiri wakil wali kota Manado terpilih, dr. Richard H Sualang.
"Reses adalah saat yang paling dinantikan masyarakat, karena bisa menyampaikan berbagai keluhan mengenai masalah sosial kemasyarakatan yang terjadi, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur," kata Rosalita, dalam reses tersebut.
Aspirasi yang disampaikan disampaikan warga dalam reses tersebut adalah tentang BPJS kesehatan, angkutan sampah, banjir, sekolah tatap muka, tunjangan bagi pegawai syar'i, serta pembagian lokasi bagi pedagang musiman kala bulan puasa, yang langsung dibicarakannya dengan lurah dan camat.
Warga Wawonasa bernama Inong Noho, menyampaikan keluhan tentang BPJS yang menunggak empat tahun, karena dia memilih menyelesaikan pendidikan anaknya. Inong juga mempertanyakan tentang sampah yang tak terangkut padahal sudah membayar Rp20 ribu tiap bulan.
Warga lainnya, bernama Arif Dukuri, mempertanyakan tentang banjir yang terus terjadi, padahal sudah ada anggaran penanggulangan, dan minta agar hal itu menjadi perhatian serius pemerintah.
Sementara warga Wawonasa bernama Indry Abas, meminta agar diperjuangkan sekolah tatap muka, karena kondisi anak-anak yang semakin mundur, sehingga sekolah tatap muka tetap langsung jadi solusi. Masalah uang komite yang tetap dibayar meskipun sekolah juga disampaikan Indry.
Masalah kesejahteraan pegawai syar'i juga menjadi hal yang disampaikan Indry, karena merasa kesejahteraan mereka sangat rendah. Sementara insentif imam yang diterima tiap tiga bulan juga hanya pas-pasan bagi tokoh agama, sehingga para pegawai syar'i nasibnya prihatin, mohon diperhatikan.
Sedangkan warga Karame, bernama Albert mempertanyakan tentang eksistensi LPM yang tak dianggap oleh kelurahan, sebab dalam penyusunan anggaran masukannya tak diterima pegawai kelurahan.
Menanggapi semua hal tersebut, Rosalita mengatakan, untuk mengantisipasi masalah tersebut, pihaknya memang sudah bicara dengan pimpinan BPJS kesehatan Manado, dan mengakui banyak warga yang tak datang saat pemutihan data. Solusi yang ditawarkannya adalah dengan KIS dari pemerintah, karena semua wajib dilayani, tidak ada hubungannya menunggak atau tidak di BPJS kesehatan akan tetap dilayani.
Namun Rosalita mengingatkan agar yang memiliki hutang di BPJS kesehatan harus membayar walaupun lama. Memang menurutnya ada cara mengurangi hutang di kantor pos dan pegadaian. Tetapi harus punya barang digadai, maka bisa dicicil sambil membayar cicilannya barang di pegadaian.
Sedangkan soal sampah dan banjir dijawab camat Singkil, Zainal Nawai, karena pemerintah terus melakukan penyelesaian, tetapi memang TPA penuh dan banyak alat rusak.
Mengenai uang komite, dia mengatakan itu sebenarnya kewenangan orang tua siswa, jadi bisa dirundingkan, demikian SPP. Tetapi kata Rosalita, DPRD susah menjangkau sekolah swasta, termasuk MI, MTs dan MA itu langsung dibawah kementerian agama, tetapi akan berusaha berkoordinasi.
Mengenai pegawai syar'i, memang menurutnya masih memprihatinkan namun akan tetap dibicarakan, sebab yang terpenting adalah semua aspirasi yang disampaikan bisa diperjuangkan.
"Karena nantinya juga pemerintah baru akan dipegang oleh PDIP, saya juga kader partai dan tentu saja kami akan lebih mudah saling menyampaikan, karena sinergi," katanya.
Reses tersebut juga dihadiri Camat Singkil, Zainal Nawai, Lurah Singkil, Husain Masiaga serta tokoh agama setempat dan warga Wawonasa dan staf DPRD. ***
"Reses adalah saat yang paling dinantikan masyarakat, karena bisa menyampaikan berbagai keluhan mengenai masalah sosial kemasyarakatan yang terjadi, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur," kata Rosalita, dalam reses tersebut.
Aspirasi yang disampaikan disampaikan warga dalam reses tersebut adalah tentang BPJS kesehatan, angkutan sampah, banjir, sekolah tatap muka, tunjangan bagi pegawai syar'i, serta pembagian lokasi bagi pedagang musiman kala bulan puasa, yang langsung dibicarakannya dengan lurah dan camat.
Warga Wawonasa bernama Inong Noho, menyampaikan keluhan tentang BPJS yang menunggak empat tahun, karena dia memilih menyelesaikan pendidikan anaknya. Inong juga mempertanyakan tentang sampah yang tak terangkut padahal sudah membayar Rp20 ribu tiap bulan.
Warga lainnya, bernama Arif Dukuri, mempertanyakan tentang banjir yang terus terjadi, padahal sudah ada anggaran penanggulangan, dan minta agar hal itu menjadi perhatian serius pemerintah.
Sementara warga Wawonasa bernama Indry Abas, meminta agar diperjuangkan sekolah tatap muka, karena kondisi anak-anak yang semakin mundur, sehingga sekolah tatap muka tetap langsung jadi solusi. Masalah uang komite yang tetap dibayar meskipun sekolah juga disampaikan Indry.
Masalah kesejahteraan pegawai syar'i juga menjadi hal yang disampaikan Indry, karena merasa kesejahteraan mereka sangat rendah. Sementara insentif imam yang diterima tiap tiga bulan juga hanya pas-pasan bagi tokoh agama, sehingga para pegawai syar'i nasibnya prihatin, mohon diperhatikan.
Sedangkan warga Karame, bernama Albert mempertanyakan tentang eksistensi LPM yang tak dianggap oleh kelurahan, sebab dalam penyusunan anggaran masukannya tak diterima pegawai kelurahan.
Menanggapi semua hal tersebut, Rosalita mengatakan, untuk mengantisipasi masalah tersebut, pihaknya memang sudah bicara dengan pimpinan BPJS kesehatan Manado, dan mengakui banyak warga yang tak datang saat pemutihan data. Solusi yang ditawarkannya adalah dengan KIS dari pemerintah, karena semua wajib dilayani, tidak ada hubungannya menunggak atau tidak di BPJS kesehatan akan tetap dilayani.
Namun Rosalita mengingatkan agar yang memiliki hutang di BPJS kesehatan harus membayar walaupun lama. Memang menurutnya ada cara mengurangi hutang di kantor pos dan pegadaian. Tetapi harus punya barang digadai, maka bisa dicicil sambil membayar cicilannya barang di pegadaian.
Sedangkan soal sampah dan banjir dijawab camat Singkil, Zainal Nawai, karena pemerintah terus melakukan penyelesaian, tetapi memang TPA penuh dan banyak alat rusak.
Mengenai uang komite, dia mengatakan itu sebenarnya kewenangan orang tua siswa, jadi bisa dirundingkan, demikian SPP. Tetapi kata Rosalita, DPRD susah menjangkau sekolah swasta, termasuk MI, MTs dan MA itu langsung dibawah kementerian agama, tetapi akan berusaha berkoordinasi.
Mengenai pegawai syar'i, memang menurutnya masih memprihatinkan namun akan tetap dibicarakan, sebab yang terpenting adalah semua aspirasi yang disampaikan bisa diperjuangkan.
"Karena nantinya juga pemerintah baru akan dipegang oleh PDIP, saya juga kader partai dan tentu saja kami akan lebih mudah saling menyampaikan, karena sinergi," katanya.
Reses tersebut juga dihadiri Camat Singkil, Zainal Nawai, Lurah Singkil, Husain Masiaga serta tokoh agama setempat dan warga Wawonasa dan staf DPRD. ***