Manado (ANTARA) - Sejumlah fakta muncul dalam gelaran rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Manado dengan pedagang pasar Tuminting, Senin siang sampai sore.
"Kami mempertanyakan sikap PD Pasar, karena para pedagang di pasar Tuminting itu, sudah membayar iuran Rp10 juta perorang pada Desember 2021, tetapi malah disuruh pindah," kata perwakilan pedagang, Noho Poiyo, dalam RDP di ruang komisi II tersebut, Senin.
Poiyo mengatakan, seharusnya tidak ada iuran harusnya retribusi, karena sudah menggunakan Perda, tetapi tetap ditagih iuran dan mengakui PD pasar tak punya lahan tetapi menagih iuran.
Karena itu dia mengatakan pemerintah dan PD pasar, lebih sadis dari corona, karena terang-terangan menyusahkan pedagang.
Personel komisi II, Ridwan Marlian, yang membuka RDP itu, menyesalkan sikap pemerintah yang seolah tutup mata, karena sama sekali tidak menghadiri rapat dengan pedagang itu.
"Bahkan Wali Kota yang biasanya mau mengangkat telepon, sekarang belum merespon, dan beredarnya video yang berisikan pernyataan biarpun ada izin dari pemilik tanah, tetapi Pemkot tak akan mengizinkan ada kegiatan berdagang di situ, membuat kamik kecewa," katanya.
Dia juga menegaskan, bahkan DPRD juga bahkan sudah memeriksa keabsahan kepemilikan, di BPN untuk memastikan semuanya on the track.
Sementara Wakil Ketua Adrey Laikun, meminta pedagang menyampaikan uneg-uneg yang disimpan, sehingga masalah dapat diselesaikan.
"Kami akan memfasilitasi dan menyampaikan semua keluhan pedagang tentang relokasi dan aksi klaim pasar di Buha, supaya ada solusi yang jelas," katanya.
Sedangkan Ketua Komisi IV DPRD, Lily Walandha, menyampaikan sejumlah fakta yang mengejutkan, bahwa ada informasi yang masuk kalau tanah dimana lahan itu berdiri adalah milik Pemkot Manado.
"Saya menerima SMS pemberitahuan dari salah satu petugas PD pasar, dan mendengarkan tentang hal itu, jadi setelah mendapatkan kesempatan berdagang sampai tiga bulan kedepan, harapannya semuanya akan pindah ke Buha," katanya.***
"Kami mempertanyakan sikap PD Pasar, karena para pedagang di pasar Tuminting itu, sudah membayar iuran Rp10 juta perorang pada Desember 2021, tetapi malah disuruh pindah," kata perwakilan pedagang, Noho Poiyo, dalam RDP di ruang komisi II tersebut, Senin.
Poiyo mengatakan, seharusnya tidak ada iuran harusnya retribusi, karena sudah menggunakan Perda, tetapi tetap ditagih iuran dan mengakui PD pasar tak punya lahan tetapi menagih iuran.
Karena itu dia mengatakan pemerintah dan PD pasar, lebih sadis dari corona, karena terang-terangan menyusahkan pedagang.
Personel komisi II, Ridwan Marlian, yang membuka RDP itu, menyesalkan sikap pemerintah yang seolah tutup mata, karena sama sekali tidak menghadiri rapat dengan pedagang itu.
"Bahkan Wali Kota yang biasanya mau mengangkat telepon, sekarang belum merespon, dan beredarnya video yang berisikan pernyataan biarpun ada izin dari pemilik tanah, tetapi Pemkot tak akan mengizinkan ada kegiatan berdagang di situ, membuat kamik kecewa," katanya.
Dia juga menegaskan, bahkan DPRD juga bahkan sudah memeriksa keabsahan kepemilikan, di BPN untuk memastikan semuanya on the track.
Sementara Wakil Ketua Adrey Laikun, meminta pedagang menyampaikan uneg-uneg yang disimpan, sehingga masalah dapat diselesaikan.
"Kami akan memfasilitasi dan menyampaikan semua keluhan pedagang tentang relokasi dan aksi klaim pasar di Buha, supaya ada solusi yang jelas," katanya.
Sedangkan Ketua Komisi IV DPRD, Lily Walandha, menyampaikan sejumlah fakta yang mengejutkan, bahwa ada informasi yang masuk kalau tanah dimana lahan itu berdiri adalah milik Pemkot Manado.
"Saya menerima SMS pemberitahuan dari salah satu petugas PD pasar, dan mendengarkan tentang hal itu, jadi setelah mendapatkan kesempatan berdagang sampai tiga bulan kedepan, harapannya semuanya akan pindah ke Buha," katanya.***