Mamuju (ANTARA Sulsel) - Anggota Badan Anggaran DPRD Mamuju menyoroti retribusi yang diberlakukan di pelabuhan Feri, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang tidak jelas peruntukannya.
"Potensi retribusi kita di pelabuhan Feri sesungguhnya sangat besar, namun, kami melihat dalam penjabaran APBD 2009 di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sama sekali tidak tercantum secara jelas," kata Anggota Badan Anggaran DPDR Mamuju, Abdul Malik Balloko, di Mamuju, dalam rapat lanjutan pembahasan APBD 2010.
Menurutnya, retribusi di pelabuhan Feri yang diberlakukan oleh petugas mencapai Rp4000/orang, namun, anehnya, sektor pendapatan dari hasil pajak retribusi tersebut masih "Abu-abu", dan tidak tau dananya dikemanakan.
"Selama ini pemberlakuan retribusi pajak di dermaga pelabuhan Feri rutin dilakukan oleh petugas pelabuhan, sehingga kami pertanyakan dananya dikemanakan atau diendapkan kemana," tegas Malik dengan nada tinggi.
Malik menjelaskan, aktifitas penyebarang di pelabuhan Feri dilakukan setiap hari dari Mamuju ke Balikpapan (Kaltim) dan begitupa sebaliknya dari Balikpapan ke Mamuju. Maka dapat dibayangkan, jika asumsi penumpang kapal yang menggunakan jasa penyebarangan dalam setiap hari minimal sekitar 200 orang, maka berapa total jumlah penghasilan daerah ini melalui hasil retribusi tersebut.
"Hasil retribusi pajak di Pelabuhan Feridi dalam sebulan jelas bisa mencapai hingga jutaan rupiah, namun sangat disesalkan, jika sektor retribusi ini tidak dikelola secara optimal sehingga ujung-ujungnya telah merugikan pendapatan daerah kita sendiri," tutur dia.
Oleh karena itu, kata dia, diminta SKPD selaku eksekutor pengelolaan hasil pungutan retribusi tersebut, agar senantiasa mengelola secara ankuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan PAD Mamuju di 2010.
"Kondisi ini tidak boleh kita biarkan begitu saja dan sedianya sektor pendapatan itu bisa tertangani secara optimal sehingga target kita untuk menambah sektor PAD bukan sekedar mimpi, namun yang dikehendaki adalah hasil nyata," tuturnya.
Politisi partai Patriot Pancasila ini menambahkan, dalam APBD 2010 nanti, diminta agar dinas pendapatan daerah serius menangani dari berbagai sektor PAD, khususnya retribusi di pelabuhan Feri, jika tidak, maka dewan akan meminta agar kepala dinas yang bersangkutan untuk diganti.
"Kami beri kesempatan tahun ini, jika dalam perjalannya tidak optimal dalam pengelolaan keuangan daerah maka kami akan membuat rekomendasi untuk segera dilakukan pergantian," timpalnya.
(T.KR-ACO/S016)
"Potensi retribusi kita di pelabuhan Feri sesungguhnya sangat besar, namun, kami melihat dalam penjabaran APBD 2009 di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sama sekali tidak tercantum secara jelas," kata Anggota Badan Anggaran DPDR Mamuju, Abdul Malik Balloko, di Mamuju, dalam rapat lanjutan pembahasan APBD 2010.
Menurutnya, retribusi di pelabuhan Feri yang diberlakukan oleh petugas mencapai Rp4000/orang, namun, anehnya, sektor pendapatan dari hasil pajak retribusi tersebut masih "Abu-abu", dan tidak tau dananya dikemanakan.
"Selama ini pemberlakuan retribusi pajak di dermaga pelabuhan Feri rutin dilakukan oleh petugas pelabuhan, sehingga kami pertanyakan dananya dikemanakan atau diendapkan kemana," tegas Malik dengan nada tinggi.
Malik menjelaskan, aktifitas penyebarang di pelabuhan Feri dilakukan setiap hari dari Mamuju ke Balikpapan (Kaltim) dan begitupa sebaliknya dari Balikpapan ke Mamuju. Maka dapat dibayangkan, jika asumsi penumpang kapal yang menggunakan jasa penyebarangan dalam setiap hari minimal sekitar 200 orang, maka berapa total jumlah penghasilan daerah ini melalui hasil retribusi tersebut.
"Hasil retribusi pajak di Pelabuhan Feridi dalam sebulan jelas bisa mencapai hingga jutaan rupiah, namun sangat disesalkan, jika sektor retribusi ini tidak dikelola secara optimal sehingga ujung-ujungnya telah merugikan pendapatan daerah kita sendiri," tutur dia.
Oleh karena itu, kata dia, diminta SKPD selaku eksekutor pengelolaan hasil pungutan retribusi tersebut, agar senantiasa mengelola secara ankuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan PAD Mamuju di 2010.
"Kondisi ini tidak boleh kita biarkan begitu saja dan sedianya sektor pendapatan itu bisa tertangani secara optimal sehingga target kita untuk menambah sektor PAD bukan sekedar mimpi, namun yang dikehendaki adalah hasil nyata," tuturnya.
Politisi partai Patriot Pancasila ini menambahkan, dalam APBD 2010 nanti, diminta agar dinas pendapatan daerah serius menangani dari berbagai sektor PAD, khususnya retribusi di pelabuhan Feri, jika tidak, maka dewan akan meminta agar kepala dinas yang bersangkutan untuk diganti.
"Kami beri kesempatan tahun ini, jika dalam perjalannya tidak optimal dalam pengelolaan keuangan daerah maka kami akan membuat rekomendasi untuk segera dilakukan pergantian," timpalnya.
(T.KR-ACO/S016)