Manado (ANTARA) - Personel badan anggaran (Banggar) dari fraksi Gerindra, Benny Parasan, mendorong pemerintah menaikan target pendapatan asli daerah (PAD) dari rumah kost menjadi Rp2 miliar pada RAPBD 2021 dari Rp1,5 miliar.
"Kami menyampaikan hal tersebut, karena mendengar bahwa jumlah rumah-rumah kost, dengan jumlah minimal kamar 10 itu, ada sekitar 1.800 unit," kata Parasan, usai pembahasan di ruang paripurna DPRD Manado, Selasa.
Sedangkan menurut Parasan, sesuai dengan regulasi yang ada, yakni UU 28/2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka rumah kost dengan jumlah kamar, minimal 10 akan dikenakan pajak yang harus ditagih oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
Apalagi kata dia, bahwa berdasarkan penelusuran selama ini, banyak yang terluput, karena ada rumah-rumah kost dengan jumlah kamar yang sesuai dengan aturan, justru milik pejabat bahkan anggota DPRD sehingga sering luput dan bebas pajak.
Karena itulah, maka menurutnya, pihaknya mendorong agar PAD dari sektor rumah kost, bisa dinaikan dari target Rp1,5 miliar menjadi Rp2 miliar pada induk RAPBD 2021 nanti.
"Bahkan kemungkinan potensinya bisa sampai Rp4 miliar, dan itu yang kami harapkan bisa didongkrak naik untuk mendorong PAD murni naik pula," kata Parasan.
Sebab itulah, maka politisi empat periode di DPRD Manado itu, mendesak pemerintah melakukan intensifikasi pajak dengan cara memaksimalkan sejumlah potensi pajak agar kontribusinya ke PAD naik juga.
Meskipun menurutnya memang bukanlah hal yang mudah mendorong itu, apalagi di kondisi pandemi seperti ini, tetapi bukan berarti harus berdiam saja, tetapi harus ada aksi nyata. ***
"Kami menyampaikan hal tersebut, karena mendengar bahwa jumlah rumah-rumah kost, dengan jumlah minimal kamar 10 itu, ada sekitar 1.800 unit," kata Parasan, usai pembahasan di ruang paripurna DPRD Manado, Selasa.
Sedangkan menurut Parasan, sesuai dengan regulasi yang ada, yakni UU 28/2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka rumah kost dengan jumlah kamar, minimal 10 akan dikenakan pajak yang harus ditagih oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
Apalagi kata dia, bahwa berdasarkan penelusuran selama ini, banyak yang terluput, karena ada rumah-rumah kost dengan jumlah kamar yang sesuai dengan aturan, justru milik pejabat bahkan anggota DPRD sehingga sering luput dan bebas pajak.
Karena itulah, maka menurutnya, pihaknya mendorong agar PAD dari sektor rumah kost, bisa dinaikan dari target Rp1,5 miliar menjadi Rp2 miliar pada induk RAPBD 2021 nanti.
"Bahkan kemungkinan potensinya bisa sampai Rp4 miliar, dan itu yang kami harapkan bisa didongkrak naik untuk mendorong PAD murni naik pula," kata Parasan.
Sebab itulah, maka politisi empat periode di DPRD Manado itu, mendesak pemerintah melakukan intensifikasi pajak dengan cara memaksimalkan sejumlah potensi pajak agar kontribusinya ke PAD naik juga.
Meskipun menurutnya memang bukanlah hal yang mudah mendorong itu, apalagi di kondisi pandemi seperti ini, tetapi bukan berarti harus berdiam saja, tetapi harus ada aksi nyata. ***