#PEMILU NASIONAL

Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai bahwa model pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak bisa diseragamkan antara satu daerah dengan daerah lainnya di ...

Partai Buruh mengajukan permohonan uji materi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi dengan membawa bukti baru (novum) dan ...

Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyebut jadwal keserentakan pemilu seharusnya open legal policy atau kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang alih-alih Mahkamah ...

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dapat ditunjuk pusat atau dipilih DPRD. “Kalau ...

Presiden Prabowo Subianto menilai demokrasi yang dianut di Indonesia tidak ditunjukkan dengan "gontok-gontokan" atau saling adu kekuatan manakala ada pendapat yang berbeda, dan tidak pula ...

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilu antara pemilu nasional dan pemilu lokal menyalahi amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Maka ...

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan para ketua umum partai politik di tanah air belum berkomunikasi membahas putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan ...

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyarankan DPR dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal, meski ...

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memandang secara personal apabila DPR dan Pemerintah melakukan rekayasa konstitusi dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan ...

Anggota DPR RI Supriyanto menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah berpotensi melanggar konstitusi. ...