Anggota banggar DPRD Manado kejar rendahnya pemanfaatan DAK di BKB

Manado (ANTARA) - Para anggota badan anggaran (banggar) DPRD Manado, terus mengejar dan mencari mencari tahu  pemanfaatan APBD 2019 oleh pemerintah di badan keluarga berencana (BKB) dalam pembahasan dengan tim anggaran pemerintah daerah (TPAD). 

"Kami ingin tahu mengapa ada program yang tak dilaksanakan, sehingga anggaran Rp1,4 miliar tak terpakai di badan keluarga berencana (BKB) Manado," kata Anggota Banggar DPRD Manado, Royke Anter, di Manado. 

Anter mengatakan, seharusnya anggaran yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK) tersebut, dibelanjakan, supaya tidak menjadi Silpa pada 2020. 

Sebab menurutnya, jika menjadi Silpa, maka akan mempengaruhi DAK untuk tahun 2020, karena itu mendesak agar pemerintah menjelaskan, penyebab tak dimanfaatkannya anggaran tersebut. 

Anter juga mempertanyakan jumlah THL di instansi tersebut, untuk melihat apakah efektif jumlah dengan kerja di perangkat daerah tersebut.  

Sementara Kepala BKB Manado, Meisje Wollah, mengakui memang program yang sudah ditetapkan tersebut tidak terlaksana, karena terkendala batasan waktu. 

"Kami tidak bisa mengadakan program tersebut, karena untuk pengadaannya paling lambat adalah September 2019, sehingga kami tak bisa melanjutkan lagi, meskipun sudah ada anggarannya, sehingga menjadi Silpa," katanya. 

Sedangkan untuk THL di instansi tersebut, katanya ada 19 orang dan masih dianggap wajar dan sesuai dengan kinerjanya di perangkat daerah tersebut.***