"Saya menyampaikan hal tersebut dalam Musrenbang di Kecamatan Tuminting, sebab ternyata tidak semua kelurahan mendapatkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam musyawarah tersebut," kata Tatukude, di Manado, Kamis.
Dia mengatakan, di Kecamatan Tuminting ada 10 kelurahan, tetapi yang menjadi prioritas untuk pembangunan fisik hanya tujuh, itu berarti ada tiga yang tak masuk.
"Tidak boleh seperti itu, karena itu saya bertanya kepada camat maupun lurah, apa sebenarnya yang menjadi parameter prioritas pembangunan di satu wilayah, dan harus dijelaskan dengan baik sebab pasti menjadi pertanyaan kenapa ada yang masuk dan tidak," katanya.
Dia mengatakan awalnya ada 20 prioritas, tetapi berkurang sampai tujuh padahal satu kelurahan hanya mendapat satu prioritas kalau hanya sejumlah itu ada tiga yang tak dapat, dan berarti ada yang terabaikan.
Dia juga mengatakan, dalam Musrenbang tersebut juga mempertanyakan tentang pengusulan para Lansia penerima bantuan yang masih belum merata, karena masih juga menerima keluhan tentang bantuan tersebut.
"Jadi mempertanyakan dari mana data yang dimiliki kecamatan, jangan sampai yang tidak pantas mendapatkan menjadi peneriman, tetapi yang harusnya berhak malah tidak dapat bantuan, harus adil memandang sebab bukan warna partai yang dilihat tetapi masyarakat sebagai warga negara sekaligus penduduk Manado," katanya.
Dia mengingatkan, pemerintah baik kecamatan sampai ke kota agar mengingat hal itu, jangan sampai mengabaikan masyarakat yang membutuhkan dan harus memberikan porsi yang sama dalam pelayanan pembangunan mulai dari Kecamatan Malalayang sampai Bunaken Pulau. ***
(LIPUTAN KHUSUS)
