"Sampai saat ini masih ada sejumlah Perda yang belum ditindaklanjuti dengan sosialisasi oleh pemerintah serta belum memiliki juknis berupa Perwal sehingga pemberlakuannya pun masih susah dilakukan," kata legislator Dapil Singkil- Mapanget Syrifuddin Safaa, SH, di Manado
Dia mengatakan salah satu contoh oh yang belum ditindaklanjuti dengan sosialisasi sehingga pemberlakuan yang tidak jelas adalah Perda kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan sejak periode lalu namun belum di sosialisasi di masyarakat.
Karena itu, dia mengingatkan agar pemerintah segera memperhatikan hal tersebut, mengingat Perda mendesak diterapkan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri..
"Meskipun memang untuk itu suprastruktur sebagai pendukung pemberlakuan Perda sekaligus penegakan aturan itu harus ada, tetapi minimal langkah utama pemerintah dengan melakukan sosialisasi juga mendesak dilaksanakan," kata Syarief, sapaan akrabnya.
Tanggapan juga disampaikan oleh legislator Dapil Sario Malalayang Robert Tambuwun SH, yang menyatakan pemerintah harus bertindak cepat supaya penegakan Perda dapat dilakukan.
"Sebenarnya belum adanya juknis maupun terlambatnya sosialisasi ke masyarakat terhadap Perda yang telah ditetapkan oleh DPRD adalah bentuk kelambanan pemerintah dalam bekerja dan hari ini harus diperbaiki," kata sapaan akrab politisi Perindo itu.
Sebab menurutnya Perda baru bisa ditegakkan, jika sudah ada juknis dan disosialisasikan ke masyarakat sehingga tidak akan ada resistensi dari warga terhadap peraturan daerah yang dibuat Karena sudah diketahui dan dipahami.
Meskipun tidak menuding pemerintah sengaja mengabaikan Dan lalai dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap sosialisasi Perda, tetapi kedua politisi muda itu mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan hal ini sebab sangat penting dilakukan mengingat hal tersebut adalah kewajiban yang harus dilakukan.
