DPRD Sangihe bahas LPPAPBD 2018

Jumat, 28 Juni 2019 20:05 WIB

Rapat paripurna DPRD Sangihe (1)

Tahuna (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara Jumat melaksanakan rapat paripurna pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPPAPBD) tahun 2018.

Bupati Jabes Gaghana dalam laporannya mengatakan, penyusunan laporan keuangan pemerintah kabupaten tahun 2018 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Ada beberapa undang-undang yang dijadikan dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah diantaranya undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara," kata Bupati Jabes Gaghana di gedung DPRD Sangihe, Jumat.

Menurut Bupati, komponen yang terdapat dalam laporan keuangan terdiri dari; laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Bupati mengatakan, tanggal 27 Mei 2019 yang lalu, bertempat di kantor BPK-RI perwakilan Sulawesi Utara telah diterima laporan hasil pemeriksaan BPK-RI dengan opini yang diberikan adalah wajar tanpa pengecualian.

Opini ini kata Bupati merupakan buah dari kerja semua pihak yang harus disyukuri bersama.

Bupati berharap, opini wajar tanpa pengecualian agar tetap dipertahankan di tahun yang akan datang.

Bupati menambahkan, target pendapatan tahun 2018 sebesar Rp. 878.345.910.827,00 dengan realisasi sebesar Rp 898.490.548.054,18 atau 102,41 persen.

Sedangkan untuk pendapatan asli daerah ditargetkan Rp 44.331.451.883,00 dan realisasi Rp 62.574.046.551,18 atau 141,15 persen.

Atas laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, DPRD melalui enam fraksi yang ada semuanya menerima LPPAPBD untuk dilanjutkan dalam dibahas lebih lanjut.

Fraksi Nasdem disampaikan oleh Dikson Haling, fraksi Gerindra Ahmad Nur Bintaher, fraksi PDIP Velmin Katiandagho, fraksi
Golkar Dice Korneles, fraksi Gabungan Charles Nesa dan fraksi PKPI Jefry Sasiang.