Manado (Antaranews Sulut) - Wakil Ketua DPRD Manado, dr. Richard Sualang, mengundang anak-anak muda dan pemuka agama di Malalayang, saat menggelar reses Selasa malam di kawasan Malalayang.
Berbagai masalah disampaikan dalam reses tersebut, antara lain, tentang sweeping rumah kos, pengawasan keluar masuk penduduk, masalah jalur ambulans, tentang penambahan sekolah menengah atas, ancaman kriminalitas, angkutan perorangan dalam jaringan serta pemasangan lampu jalan, di lorong masuk Malalayang Dua.
"Semua aspirasi yang masuk tentu akan kami tindaklanjuti sesuai Tupoksi yang ada, jika sudah bukan kewenangan Manado, kami usulkan lewat jalur fraksi ke provinsi seperti penambahan SMA sederajat di Malalayang, dan yang merupakan kewenangan Manado, kami terima diperjuangkan atau diteruskan kepada perangkat daerah terkait sambil tetap mengawalnya," kata
Aspirasi pertama disampaikan oleh Melky Bawoho, yang mengangkat tentang angka kriminalitas yang mulai tinggi, karena keluar masuk penduduk yang tinggi di Malalayang dan dikhawatirkan punya maksud tidak baik, kemudian tentang angkutan online yang diminta untuk diatur agar tidak menimbulkan gesekan dengan yang konvensional.
Aspirasi lainnya datang dari Dantje Kukus yang mempertanyakan tentang jalur ambulans, karena khawatir jika menambah kemacetan serta minta penambahan SMA sederajat karena hanya ada satu SMA 9 di Kleak, sehingga perlu penambahan.
Kemudian usulan lainnya datang dari Ibu Lengkey Rompis, Rudi Regah, Ibu Moniung, yang mengangkat tentang sweeping rumah kos, pesoalan UC, angka pelanggaran ketertiban dan keamanan karena ehabond, taksi gelap ke Amurang yang memacetkan jalan.
"Kalau untuk penertiban keluar masuk penduduk, akan diteruskan kepada Sat Pol PP dan pemerintah setempat, tentu dengan beretika minta supaya bisa memeriksa kos-kosan, serta penertiban taksi gelap akan teruskan ke dinas perhubungan dan mengenai UC itu sudah diintegrasikan ke BPJS dan sudah keputusan pemerinkltah pusat, tetapi Pemkot Manado sudah membuat keputusan untuk membiayai orang tak mampu dengan membayar BPJS ditanggung pemerintah," katanya.
Mengenai penertiban anak-anak yang mengganggu ketertiban karena miras dan menggunakan ehabond juga akan disampaikan kepada pemerintah setempat dan pol pp sehingga bisa ditertibkan. ***
