Tondano (AntaraSulut) - Pasca terjaringnya petahana Ivan Sarundajang pada penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati oleh Partai Golkar pada momentum Pilkada Minahasa 2018 mendatang, tidak membahayakan posisinya selaku kader PDIP.
Menurut penuturan Wakil Ketua I DPD PDIP Sulut Ferry Wowor, tidak ada alasan untuk memberikan sanksi pemecatan bagi kader yang terjaring di partai lain.
"Perlu saya tegaskan PDIP Sulut tidak mengenal istilah sanksi pemecatan untuk hal semacam ini," tegas Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Sulut ini, Selasa (4/7).
Dijelaskan Wowor, PDIP tidak akan melakukan pemecatan terhadap kadernya yang terjaring masuk daftar kandidat bakal calon Pilkada dari partai lain. PDIP terbuka dan membuka diri apabila kadernya dijaring dan disurvei partai lain.
"Seperti di Minahasa yang dijaring bukan hanya nama Ivan Sarundajang, tapi ada Hangky A. Gerungan juga Robby Dondokambey. Kita harus bangga kalau kader PDIP dilirik partai lain," jelasnya.
Sementara itu, IvanSa mengaku, bahwa langkah merespon hadir dan memberikan sambutan atas hasil penjaringan Partai Golkar Minahasa di Tompaso adalah bagian dari langkah yang diambil atas petunjuk Ketua DPD PDIP Sulut Olly Dondokambey.
"Dalam rangka Pilkada 2018, saya sudah menghadap Ketua DPD PDI Perjuangan pak Olly," ungkapnya.
Dalam pertemuan itu, lanjut Ivan, selaku Ketua, Olly Dondokambey mengarahkan untuk bersosialisasi dengan melakukan kerja-kerja politik.
"Jadi mengenai lobi-lobi politik dengan partai lain, beliau mengatakan kalau ada komunikasi dengan partai lain itu baik," tuturnya.
Terkait lobi politik, Wowor pun beranggapan demikian. Menurut dia, PDIP secara kelembagaan juga melakukan lobi politik dengan partai lain, termasuk dengan Golkar, sehubungan dengan telah dijaringnya IvanSa bersama kader PDIP lain, seperti HAG dan RD.
"Dalam proses penjaringan sampai penetapan calon di Golkar untuk Pilkada Minahasa, PDIP akan menjalin komunikasi politik tentunya," ungkapnya.
Yang pasti, ditegaskan Wowor, mengenai kemungkinan hasil penjaringan Partai Golkar dan PDIP berbeda, itu bisa saja. Namun, jika sudah berkaitan dengan pemecatan, itu tidak mungkin. Terkecuali kader tersebut sudah melakukan pelanggaran etika dalam partai.
"Untuk melakukan pemecatan kader, harus punya dasar yang jelas. Ada mekanismenya. Itu harus melalui badan kehormatan, mulai dari DPC, DPD sampai di DPP," urainya.
"Jadi tidak sembarangan memecat kader," tegasnya.
Memang, pada penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati oleh Partai Golkar, IvanSa berhasil meraup dukungan sebanyak 221 suara melalui eksternal partai. Jumlah suara tersebut menempatkan nama IvanSa menduduki posisi teratas, disusul Joula Lariwa Mantik diurutan kedua. Selain nama IvanSa, kader PDIP yang ikut terjaring pada penjaringan eksternal Golkar tersebut. Diantaranya, Hangky Arther Gerungan dan Robby Dondokambey.
