"Kota yang kami tuju pertama kali adalah Manado, dimana kami bertukar informasi mengenai pembahasan LKPJ kepala daerah, karena di Solok Selatan, masih sering terjadi masalah sehingga kami belajar dari daerah yang sudah lebih dulu dan berkali-kali melaksanakannya, kemudian ke Kota Bitung dan Tomohon," kata Ketua Pansus LKPJ DPRD Solok Selatan, Solihin, di Manado.
Solihin mengatakan di Kabupaten Solok Selatan pembahasan LKPJ oleh DPRD dan pemerintah sering tidak berjalan dengan baik, karena masih terjadi ketidaksesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif.
Karena itu, pihaknya mencari tahu bagaimana caranya Manado melakukan pembahasan LKPJ dan caranya menyiasati berbagai rekomendasi BPK sehingga dilaksanakan pemerintah dan bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengeculian.
"Semua hal tersebut akan kami bawa untuk disampaikan kepada pemerintah sehingga sebagai kabupaten baru, Solok Selatan bisa mendapatkan mendapatkan opini WTP dari BPK.
Anggota Komisi B DPRD Manado, Arthur Rahasia, yang menerima para wakil rakyat dari Solok Selatan tersebut menjelaskan mengenai cara pemerintah Manado serta berbagai program unggulan yang justru membuahkan opini WTP.
Dia mengatakan, kiat lainnya adalah meminjam pejabat BPKP dan dijadikan sebagai kepala bagian keuangan dan sudah naik status menjadi kepala badan pengelola keuangan dan barang milik daerah yakni Manarsar Panjaitan, yang mengerti tentang keuangan sehingga tidak berdampak hukum.
"Manado punya program unggulan santunan duka bagi masyarakat, dimana setiap warga yang meninggal akan mendapatkan dana duka dari pemerintah sebesar Rp2,5 juta, dan itu dibolehkan BPK," katanya.
Sedangkan anggota komisi C DPRD Manado, Raynaldo Heydemans, menjelaskan tentang program program unggulan lainnya yang juga tak menjadi masalah meskipun masuk kategori bantuan sosial honor pemuka agama.
"Untuk program tersebut, pemerintah mengeluarkan dana puluhan miliar, karena ada 1.020 orang pemuka agama di Manado mendapatkan dana hibah dalam bentuk honor setiap bulan sebesar Rp1.250.000 setahun penuh, dan itupun bukan temuan," katanya.***2***
(T.KR-JHB/B/G004/G004) 27-04-2017 21:39:27
Karena itu, pihaknya mencari tahu bagaimana caranya Manado melakukan pembahasan LKPJ dan caranya menyiasati berbagai rekomendasi BPK sehingga dilaksanakan pemerintah dan bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengeculian.
"Semua hal tersebut akan kami bawa untuk disampaikan kepada pemerintah sehingga sebagai kabupaten baru, Solok Selatan bisa mendapatkan mendapatkan opini WTP dari BPK.
Anggota Komisi B DPRD Manado, Arthur Rahasia, yang menerima para wakil rakyat dari Solok Selatan tersebut menjelaskan mengenai cara pemerintah Manado serta berbagai program unggulan yang justru membuahkan opini WTP.
Dia mengatakan, kiat lainnya adalah meminjam pejabat BPKP dan dijadikan sebagai kepala bagian keuangan dan sudah naik status menjadi kepala badan pengelola keuangan dan barang milik daerah yakni Manarsar Panjaitan, yang mengerti tentang keuangan sehingga tidak berdampak hukum.
"Manado punya program unggulan santunan duka bagi masyarakat, dimana setiap warga yang meninggal akan mendapatkan dana duka dari pemerintah sebesar Rp2,5 juta, dan itu dibolehkan BPK," katanya.
Sedangkan anggota komisi C DPRD Manado, Raynaldo Heydemans, menjelaskan tentang program program unggulan lainnya yang juga tak menjadi masalah meskipun masuk kategori bantuan sosial honor pemuka agama.
"Untuk program tersebut, pemerintah mengeluarkan dana puluhan miliar, karena ada 1.020 orang pemuka agama di Manado mendapatkan dana hibah dalam bentuk honor setiap bulan sebesar Rp1.250.000 setahun penuh, dan itupun bukan temuan," katanya.***2***
(T.KR-JHB/B/G004/G004) 27-04-2017 21:39:27
