Pemerintah perluas Sekolah Rakyat, 16 ribu sekolah rusak direnovasi
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperluas akses pendidikan melalui program sekolah rakyat hingga percepatan renovasi sekolah rusak di berbagai daerah.
Teddy, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, mengatakan sekolah rakyat ditujukan bagi anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan formal, termasuk yang putus sekolah maupun yang belum pernah bersekolah.
"Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat," katanya.
Ia mengatakan, para siswa tidak hanya memperoleh pendidikan gratis, tetapi juga fasilitas penginapan, asupan gizi, serta jaminan kesehatan.
Ia menjelaskan, dalam satu tahun terakhir program tersebut telah menjangkau sekitar 16.000 hingga 22.000 siswa di 166 sekolah.
"Tahun ini, akan dibangun lagi 100 sekolah," katanya.
Terkait persoalan renovasi sekolah di daerah, Teddy mengatakan bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan menengah atas berada di tingkat gubernur, sementara sekolah dasar dan menengah pertama menjadi kewenangan bupati dan wali kota.
Namun demikian, pemerintah pusat tetap melakukan intervensi percepatan renovasi karena banyak kerusakan yang tidak tertangani selama bertahun-tahun.
Sepanjang 2025, kata dia, sekitar 16.000 sekolah telah direnovasi dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Selain perbaikan infrastruktur, pemerintah juga memperkuat pembelajaran digital dengan mendistribusikan 280.000 unit televisi digital ke 280.000 sekolah pada 2025 dan jumlahnya akan ditingkatkan pada tahun ini.
Ia menambahkan, pembangunan sekolah Garuda, sekolah terintegrasi, serta kampus-kampus baru juga tengah berjalan.
“Tidak ada program yang tidak dilanjutkan. Semua program berjalan dan bahkan ditambah,” ujar Teddy.
Pewarta : Andi Firdaus
Editor:
Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA 2026
