Akademisi: Pemilu sudah baik, mekanisme partai harus dibenahi

Rabu, 29 Oktober 2025 13:07 WIB

Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr. Donald K. Monintja. Antara/Martin

Manado (ANTARA) - Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr. Donald K. Monintja, menilai sistem pemilihan umum (Pemilu) pascareformasi di Indonesia secara konsep sudah berjalan baik.

"Namun sistem tersebut masih memiliki kekurangan besar pada mekanisme internal partai politik (parpol)," kata Monintja di Manado, Selasa (28/10).

Monintja menjelaskan, meskipun Pemilu 2014 sudah menerapkan suara terbanyak, kepentingan mutlak pimpinan parpol masih dominan, termasuk dalam mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW).

Ia mencontohkan kasus di Sulut, di mana anggota DPR RI yang terpilih dapat diberhentikan oleh keputusan parpol.

Menurutnya, kekurangan terbesar adalah mahalnya biaya politik, yang mendorong masyarakat dan calon anggota dewan ke posisi pragmatis.

"Masyarakat diajak pada posisi pragmatis. Maksudnya, siapa yang ada uang, itu yang dipilih," tegas Monintja.

Ia menyebut pandangan ini sangat kontras sebagai akibat langsung dari proses mencari suara terbanyak.

Monintja mengusulkan dua pembenahan utama, pertama, tahapan Pemilu yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum dinilai terlalu lama, sehingga perlu dipersingkat agar tidak terlalu banyak kegiatan yang tidak penting dan memangkas biaya.

Kedua, mekanisme rekrutmen kader parpol harus diperkuat.

Ia mengkritik seleksi kader yang lemah, di mana yang diterima adalah yang memiliki uang atau berprofesi sebagai artis, bukan berdasarkan kaderisasi yang solid.

Hal ini menyebabkan gejolak dan mempertontonkan perilaku anggota dewan yang tidak etis.

Lanjut mantan jurnalis ini mengatakan, perlu ada evaluasi keseluruhan biaya (cost) pada Pemilu langsung saat ini.

Monintja berpandangan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota), sebaiknya dikembalikan ke DPR/DPRD dari pada dipilih langsung oleh rakyat.

Ia menganggap sistem pemilihan langsung saat ini hanya menciptakan "pesta demokrasi yang semu" karena dicekoki pragmatisme.

Keuntungan sistem dipilih DPR/DPRD menurutnya sangat banyak, yakni efisiensi biaya dan waktu, proses menjadi hemat, murah, cepat, dan lebih terukur. Hasil dapat langsung diketahui pada hari yang sama.

Mereduksi konflik horizontal, mengingat keberagaman suku, ras, dan agama di Indonesia, pemilihan oleh DPR akan membuat singgungan konflik latar belakang lebih terpetakan dan tidak menyebar luas ke masyarakat.

Menghindari kecurangan sistem, mekanisme yang ringkas menghindari kebuntuan dan gangguan sistem penghitungan suara manual yang lama.

Kelemahan sistem kembali ke DPR/DPRD hanya satu, rakyat tidak terlibat dalam proses pemilihan langsung. Namun, ia menilai sistem langsung saat ini masih tidak masuk akal (absurd) karena rakyat cenderung dibodoh-bodohi oleh praktik politik uang.