Bupati Minahasa Utara Evaluasi Kinerja SKPD
"Berharap semua kegiatan yang dilakukan setiap SKPD khususnya menyangkut keuangan daerah diselesaikan secara baik. Dengan demikian Minahasa Utara akan mampu meraih opini tertinggi kalau boleh opini WTP," katanya.
Minahasa Utara, 29/2 (Antara Sulut) - Bupati Minahasa Utara Vonnie A Panambunan didampingi Wakilnya Joppi Lengkong beserta Sekretaris Daerah Sandra Moniaga melakukan rapat evaluasi kinerja bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat yang berlangsung di atrium Pemkab, Senin.
Dalam rapat evaluasi itu, Bupati Minahasa Utara menekankan agar program kesejahteraan rakyat terus digenjot oleh setiap SKPD.
"Setiap persoalan yang terjadi di masing-masing SKPD harus diselesaikan demi menunjang program pemerintah dalam kepemimpinannya bersama pak Joppie Lengkong," ujar Bupati.
Dia mengatakan, banyak hal yang terjadi di Minahasa Utara yang berbuntut pada keresahan masyarakat.
"Seperti halnya masalah pengrusakan hutan mangrove di Desa Kampung Ambon Likupang Timur, berharap dapat diselesaikan oleh dinas terkait karna dampaknya sudah menyebar dikalangan masyarakat setempat," katanya.
Begitu juga kata Panambunan, permasalahan gaji para perangkat desa agar mampu diselesaikan oleh pemerintah dalam hal ini bagian keuangan tanpa ada unsur kesengajaan atas keterlambatan subsidi.
"Banyak laporan gaji perangkat desa belum dibayar sampai lima bulan sejak tahun lalu hingga tahun ini. Sehingga dinas terkait dapat membayarnya secara cepat agar kebutuhan rumah tangga setiap perangkat dapat terpenuhi," ujar Bupati menegaskan.
Bukan hanya itu saja kata Bupati, masalah bantuan dana duka yang terjadi di Kecamatan Kema, disinyalir ada pemotongan dari yang sebelumnya Rp1,2 juta hanya dibayarkan Rp1,1 juta.
"Dana duka adalah sumbangan inisiatif pemerintah yang harus dibayarkan menyeluruh, kalaupun ada pemotongan itu tindakan tak terpuji," ujar Bupati.
Dia berharap segala permasalahan itu dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana oleh dinas terkait, demi kesejahteraan masyarakat.
Akan permasalahan itu, dinas terkait berjanji segera menyelesaikan masalah itu.
Banyak hal terkait kinerja SKPD mendapat tekanan dari Bupati Minahasa Utara untuk dilakukan secara baik tanpa menyalahi aturan yang berlaku.
"Berharap semua kegiatan yang dilakukan setiap SKPD khususnya menyangkut keuangan daerah diselesaikan secara baik. Dengan demikian Minahasa Utara akan mampu meraih opini tertinggi kalau boleh opini WTP," katanya.
Dalam rapat evaluasi itu, Bupati Minahasa Utara menekankan agar program kesejahteraan rakyat terus digenjot oleh setiap SKPD.
"Setiap persoalan yang terjadi di masing-masing SKPD harus diselesaikan demi menunjang program pemerintah dalam kepemimpinannya bersama pak Joppie Lengkong," ujar Bupati.
Dia mengatakan, banyak hal yang terjadi di Minahasa Utara yang berbuntut pada keresahan masyarakat.
"Seperti halnya masalah pengrusakan hutan mangrove di Desa Kampung Ambon Likupang Timur, berharap dapat diselesaikan oleh dinas terkait karna dampaknya sudah menyebar dikalangan masyarakat setempat," katanya.
Begitu juga kata Panambunan, permasalahan gaji para perangkat desa agar mampu diselesaikan oleh pemerintah dalam hal ini bagian keuangan tanpa ada unsur kesengajaan atas keterlambatan subsidi.
"Banyak laporan gaji perangkat desa belum dibayar sampai lima bulan sejak tahun lalu hingga tahun ini. Sehingga dinas terkait dapat membayarnya secara cepat agar kebutuhan rumah tangga setiap perangkat dapat terpenuhi," ujar Bupati menegaskan.
Bukan hanya itu saja kata Bupati, masalah bantuan dana duka yang terjadi di Kecamatan Kema, disinyalir ada pemotongan dari yang sebelumnya Rp1,2 juta hanya dibayarkan Rp1,1 juta.
"Dana duka adalah sumbangan inisiatif pemerintah yang harus dibayarkan menyeluruh, kalaupun ada pemotongan itu tindakan tak terpuji," ujar Bupati.
Dia berharap segala permasalahan itu dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana oleh dinas terkait, demi kesejahteraan masyarakat.
Akan permasalahan itu, dinas terkait berjanji segera menyelesaikan masalah itu.
Banyak hal terkait kinerja SKPD mendapat tekanan dari Bupati Minahasa Utara untuk dilakukan secara baik tanpa menyalahi aturan yang berlaku.
"Berharap semua kegiatan yang dilakukan setiap SKPD khususnya menyangkut keuangan daerah diselesaikan secara baik. Dengan demikian Minahasa Utara akan mampu meraih opini tertinggi kalau boleh opini WTP," katanya.