Manado (ANTARA) - Pangdam XIII/Merdeka Mayor Jenderal TNI Suhardi menerima kunjungan kerja Staf Kepresidenan Republik Indonesia, membahas program prioritas Presiden RI dan beberapa isu-isu strategis.
Program tersebut terkait pengamanan perbatasan Indonesia–Filipina, mitigasi bencana alam dan sosial, serta penanganan permasalahan 'Persons of Philippines Descent' (PPDs) di wilayah Sulawesi Utara.
"Kami mengapresiasi perhatian Staf Kepresidenan terhadap Sulawesi Utara sebagai salah satu beranda depan NKRI," kata Pangdam XIII/Merdeka, Mayor Jenderal TNI Suhardi di Manado, Jumat.
Mayjen Suhardi mengatakan, wilayah Sulawesi Utara memiliki kompleksitas permasalahan mulai dari ancaman tradisional seperti pelanggaran batas dan infiltrasi bersenjata.
Sementara ancaman non-tradisional seperti illegal fishing, narkotika, perdagangan manusia, dan barang ilegal, ujar Pangdam.
"Sulawesi Utara juga memiliki kerawanan khusus karena berada di jalur cincin api pasifik yang rawan bencana geologi, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami," katanya menjelaskan.
Pangdam menegaskan pentingnya upaya mitigasi bencana yang terencana dan komprehensif sebagai bagian dari pertahanan dan keamanan wilayah.
Kodam XIII/Merdeka, kata dia, berkomitmen menjaga kedaulatan NKRI di perbatasan, melindungi keselamatan masyarakat, mengamankan sumber daya nasional di Laut Sulawesi dari eksploitasi ilegal, serta menjunjung profesionalisme dan integritas.
Acara dihadiri oleh Ketua KSP Dr. Heru Khresna Reza beserta jajaran, Kasdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Yustinus Nono Yulianto, Irdam Brigjen TNI Bagus Suryadi Tayo, Kapoksahli Pangdam Brigjen TNI Wakhyono, Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Martin Susilo Martopo Turnip, Pemprov Sulut, Polda Sulut, Pemkot Manado, kepala daerah wilayah perbatasan, unsur TNI–Polri, serta berbagai instansi terkait.
