Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan anggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk 24 daerah yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi (MK) akan diatur sehemat mungkin.
“Kita pastikan anggarannya seminimal mungkin, sehemat mungkin. Jangan sampai dianggarkan untuk hal yang enggak perlu. Misalnya, sosialisasi koordinasi PSU di hotel, enggak boleh,” ucap Wamendagri Bima Arya di Jakarta, Senin.
Menurut Bima, anggaran PSU akan difokuskan untuk hal-hal pokok, termasuk di antaranya pengadaan surat suara, penyiapan tempat pemungutan suara (TPS), hingga pengamanan selama tahapan PSU.
Anggaran PSU tersebut masih dalam koordinasi. Kemendagri, kata Bima, akan memastikan terlebih dahulu mengenai kesiapan daerah.
“Kalau daerahnya siap maka ditanggung oleh APBD kota/kabupaten, tapi kalau kota/kabupaten tidak mampu maka akan dibantu provinsi. Nanti kalau provinsi juga tidak memungkinkan, baru kita akan komunikasikan dengan Kementerian Keuangan,” jelas Bima.
Bima pun menyebut beberapa provinsi dengan kapasitas fiskal kuat sudah menyatakan kesiapannya menganggarkan pelaksanaan PSU dengan APBD.
“Dalam beberapa hari ke depan kita akan tahu bagaimana sistem pendanaannya,” kata dia.
Diketahui bahwa MK memutuskan mengabulkan sebagian 26 dari 40 perkara sengketa Pilkada 2024 yang berlanjut ke tahap pembuktian. Dari jumlah itu, sebanyak 24 daerah diperintahkan melaksanakan PSU.
Mahkamah memerintahkan KPU setempat melakukan PSU baik di seluruh maupun sebagian tempat pemungutan suara dengan batas waktu yang beragam, yakni 30 hingga 180 hari sejak putusan diucapkan pada 24 Februari 2025.
Berikut daftar 24 perkara yang diputuskan MK untuk dilakukan PSU:
1. Perkara Nomor 304/PHPU.GUB- XXIII/2025 (Provinsi Papua)
2. Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Kota Banjarbaru)
3. Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Kota Sabang)
4. Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO- XXIII/2025 (Kota Palopo)
5. Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kabupaten Tasikmalaya)
6. Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kabupaten Magetan)
7. Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kabupaten Buru)
8. Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kabupaten Pasaman)
9. Perkara Nomor 224/PHPU.BUP- XXIII/2025 (Kabupaten Mahakam Ulu)
10. Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kabupaten Empat Lawang)
11. Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kabupaten Bangka Barat)
12. Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kabupaten Serang)
13. Perkara Nomor 20/PHPU.BUP- XXIII/2025 (Kabupaten Pesawaran)
14. Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kabupaten Kutai Kartanegara)
15. Perkara Nomor 260/PHPU.BUP- XXIII/2025 (Kabupaten Boven Digoel)
16. Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kabupaten Kepulauan Talaud)
17. Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kabupaten Banggai)
18. Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kabupaten Gorontalo Utara)
19. Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kabupaten Bungo)
20. Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kabupaten Bengkulu Selatan)
21. Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kabupaten Barito Utara)
22. Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kabupaten Parigi Moutong)
23. Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kabupaten Siak)
24. Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Kabupaten Pulau Taliabu)
