Cerdas Memilih

Hari H pemilihan kepala daerah di Sulawesi Utara kian dekat, 3 Agustus 2010. Para kandidat sudah menjajakan "barang dagangannya" berhari-hari dengan berbagai cara agar laris manis didatangi "pembeli".

Untuk memikat "pembeli" ada yang mendatangkan artis dari Jakarta, mendatangkan pelawak, mendatangkan ustadz, mendatangkan tokoh-tokoh nasional, hingga mencari legitimasi tokoh-tokoh terkenal kalau si X ini hebat dan kredibel. Layak dipilih.

Semua sarana digunakan untuk memikat warga. Mulai dari sarana tradisional hingga yang memanfaatkan IT.

Calon memanfaatkan konsultan politik, lembaga survei, media cetak, media elektronik, media online, jejaring sosial, youtube, blog, baliho, banner, sms, balon, one way mobil, stiker, selebaran,
bendera, umbul-umbul hingga membikin gardu pemenangan.

Itulah perkawinan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik yang melahirkan genre baru berupa marketing politics.

Seorang ibu muda yang mengakses internet dengan Telkomflash tiba-tiba kaget karena laptopnya berdering, tidak tahunya ada pesan masuk yang mengajak memilih si fulan, lengkap dengan program dan tagline pasangan tersebut.

Komunitas-komunitas keagamaan seperti jamaah majelis dzikir dan acara gereja juga tidak luput dari politisasi kandidat. Lahirlah doa politik.

Atas nama pencitraan pilkada, mediapun kadang dilematis harus menomorduakan kontrol sosial karena kepentingan pragmatis berupa iklan.

Namun pencitraan yang masif tidak selamanya berhasil. Kita belum lupa pertarungan yang sengit antara Andy Mallarangeng dan Anas Urbaningrum dalam memperebutkan jabatan Ketua Umum Partai Demokrat. Andy yang mengandalkan serangan udara ternyata kalah telak dengan Anas.

Anas lebih mengedepankan pendekatan hati dengan jalinan intensif ke cabang-cabang selain juga mendirikan komunitas Sahabat Anas di facebook. Harusnya para kandidat harus belajar dari kejadian ini.

Terus bagaimana ?. Masa kampanye sebentar lagi usai. Warga dan para kandidat diberi kesempatan menenangkan diri dalam masa tenang.

Kini saatnya untuk berkontemplasi atau bertafakur guna menentukan pilihan yang terbaik. Biasanya semua yang ditampilkan di permukaan adalah yang baik-baik sehingga kekurangan diri bisa tertutup.

Ada baiknya mengkaji informasi-informasi underground, isu-isu maupun pro kontra di media secara kritis. Karena kadang rumor itu ada benarnya. Wow ternyata si X itu begini, wow ternyata tuduhan si z itu tidak benar.

Kalau dalam bahasa jurnalistik, penulis buku "Sembilan Elemen Jurnalisme" Bill Kovach menyebutnya sebagai jurnalisme verifikasi yakni menceritakan apa yang terjadi setepat-tepatnya, tidak ada propaganda dan fiksi.

Jadi marilah melakukan verifikasi. Mari melakukan tracking atau melacak track record kandidat. Jangan membeli kucing dalam karung, begitu istilah peribahasa.

Sebagian pemilih saat ini ada yang sudah cerdas dan dewasa dalam berpolitik. Orang Manado bilang tidak mau dibodohi. Bahkan dengan bagi-bagi uang maupun beras sekalipun. Namun sebagian masih awam.

Mari berkontemplasi. Salah menentukan pilihan pada hari H pencoblosan, akan fatal akibatnya pada lima tahun kedepan.

Siapa bilang terlibat aktif dalam pilkada tidak berdampak langsung secara personal ?. Pasti memberikan dampak. Kepala daerah terpilih adalah eksekutor penentu kebijakan di daerahnya masing-masing. Jadi signifikan.

Pedagang kaki lima di Manado yang tergusur pasti menyesal memilih wali kota yang menggusur mereka. Apalagi kalau yang bersangkutan tidak memberikan alternatif tempat baru untuk mencari nafkah bagi para pedagang.

Wali kota yang pintar mencari terobosan beasiswa bagi guru SD, sehingga guru-guru SD banyak yang berpendidikan S2 tentu akan dirasakan langsung manfaatnya oleh pemilihnya. Apalagi kalau di sekolah banyak fasilitas gratis.

Kepemimpinan di Sulut-pun tidak bisa dibantah ada yang berhasil, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Ada yang gagal.

Yang baru terjadi adalah keberhasilan Pemprov Sulut memperoleh penghargaan atas keberhasilannya menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2009 dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dari Menkeu, Agus DW Martowardojo.

Untuk menggambarkan tata kelola pemerintahan yang berhasil ada baiknya melayangkan pikiran ke Bali tepatnya Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Daerah ini selalu disebut-sebut sebagai daerah yang berhasil dalam setiap kali pelatihan yang menyinggung tentang peningkatkan PAD maupun pemanfaatan IT untuk memberikan pelayanan masyarakat.

Sejumlah daerah ramai-ramai melakukan studi banding ke Jembrana, bahkan tokoh sekaliber Teten Masduki, Sekjen Transparency International Indonesia, turut memuji keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Jembrana pada awalnya termasuk kabupaten yang paling miskin baik dari segi pendapatan maupun sumberdaya alam. Jembrana adalah daerah agraris, yang masih mengantungkan sumber pendapatan dari sektor pertanian bukan pariwisata sebagaimana daerah-daerah lainnya.

Namun Jembrana justru berhasil menjual hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pariwisata di kabupaten lain, seperti Badung, Denpasar dan Gianyar.

Manajemen efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran yang bersumber dari pusat juga menjadi penentu dalam membiayai program-program Pemkab Jembrana dalam meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Petani diberikan subsidi pajak sawah bahkan anak-anak petani mendapat prioritas untuk magang ke Jepang, selain untuk memperoleh pendapatan mereka juga mendapat pengetahuan bertani di Jepang.

Sepuluh tahun lalu Jembrana merupakan daerah miskin dengan PAD hanya Rp 2 miliar. Sebesar Rp 1,7 di antara PAD itu digunakan untuk membayar biaya operasional pemerintahan, sisanya Rp 300 juta untuk membanguan daerah. Namun sekarang PAD Jembrana sudah mencapai Rp 20
miliar lebih.

Dengan adanya sistem kependudukan online berbasis SIAK (Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan) di Jembrana memberikan ide bagi Bupati Jembrana I Gede Winasa untuk menerapkan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Electronic
Voting atau yang lazim disebut E-Voting.

Sistem ini bertujuan untuk efisiensi biaya maupun waktu serta meningkatkan keakuratan proses pemilihan. Mereka memanfaatkan data kependudukan yang lebih baik dan KTP ber
chips (RFID) sehingga dikembangkan sistem E-Voting dengan menggunakan layar sentuh sebagai media bagi pemilih untuk menyalurkan aspirasinya dengan tanpa mengabaikan kemudahan pemilih dalam memberikan pilihannya.

Bupati I Gede Winasa dan 20 kepala dusun di kabupaten tersebut telah mengajukan uji materi ke MK terhadap Undang-Undang Pemerintah Daerah, terutama pasal 88 dan Mahkamah Konsitutusi (MK) memutuskan memperbolehkan pemilihan umum dengan E-Voting.

Teknologi e-voting dengan memanfaatkan KTP SIAK ternyata mengantarkan Kabupaten Jembrana sebagai Best of The Best dalam ajang Warta Ekonomi E-Government Award 2009. Ini berarti untuk
kedua kalinya Jembrana meraih predikat bergengsi setelah mengalahkan 153 peserta lainnya.

Jembrana terlebih dahulu meraih peringkat terbaik pertama kategori kabupaten/kota yang mengimplementasikan teknologi informasi dalam menjalankan kegiatan pemerintahan.

Bursa kerja online merupakan media terbuka untuk mempertemukan pihak perusahaan dengan pencari kerja secara online yang dapat memberikan efesiensi watu dan biaya. Cukup dengan mengakses pada situs www.bursakerja_jembranakab.go.id dari mana saja sudah
diketahui lowongan pekerjaannya.

Tentu senang bukan dengan kepala daerah kreatif seperti Jembrana. Makanya harus cerdas memilih. Jangan asal coblos, janji-janji harus di-verifikasi. Selamat mencoblos. (agusantara@yahoo.com).

* Kepala Biro Perum LKBN ANTARA Biro Sulawesi Utara

Pewarta :
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026