Manado (ANTARA) - DPRD Manado, Selasa menggelar rapat paripurna buka tutup sidang dan mendengarkan laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota Manado tahun 2019, dengan video conference.
"Rapat paripurna mendengarkan LKPJ wali kota ini, tetap mengikuti protokol kesehatan, sehingga hanya dihadiri oleh 15 anggota DPRD termasuk pimpinan dewan," kata Ketua DPRD Manado, Dra. Aaltje Dondokambey, M.Kes, Apt, saat membuka rapat paripurna, di Manado.
Ketua DPRD Manado juga menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah, atas prestasi yang dicapai dimana BPK RI perwakilan Sulawesi Utara, memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Manado 2019.
Sementara itu Wali Kota Manado, Vicky Lumentut, sebelum membacakan LKPJ 2019 mengatakan, bahwa itu adalah APBD yang dibuat sebelum ada audit dari BPK, dan laporan setelah audit akan disampaikan dalam paripurna mendatang.
Wali Kota Vicky Lumentut, secara garis besar menyampaikan LKPJ wali kota meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan kewenangan daerah damn hasil pelaksanaan tugas pembantuan.
"LKPJ Wali kota juga memuat pengelolaan keuangan daerah, baik pendapatan maupun belanja daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan umum," katanya.
Dia merinci, pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Dimana PAD targetnya sebesar Rp412.319.878.383, realiasi Rp377.866.709.523,84 atau 91,46 persen, kemudian dana perimbangan target Rp1.011.342.465.000 realisasi Rp970.704.698.002 atau 95,98 persen, lalu lain-lain pendapatan daerah yang sah, target Rp187.240.402.697 realisasi Rp174.180.629.093 atau 93,95 persen.
"Jadi secara keseluruhan target pendapatan 2019, sebesar Rp1.610.902.746.080 realisasiRp1.523.352.034.618,84 atau 94,57 persen dari target," katanya.
Kemudian untuk belanja, kata wali kota, targetnya pada 2019 sebesar Rp2.014.658.465.344 realisasi Rp1.612.678.362.557 atau 80,05 persen. dengan rincian belanja tak langsung Rp767.868.763.000 realisasi Rp723.412.151.195, belanja langsung Rp1.246.789.702.344 realisasi Rp889.266.211.362.000.
Hal-hal lain yang disampaikan wali kota Vicky Lumentut adalah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, dan lainnya. ***
"Rapat paripurna mendengarkan LKPJ wali kota ini, tetap mengikuti protokol kesehatan, sehingga hanya dihadiri oleh 15 anggota DPRD termasuk pimpinan dewan," kata Ketua DPRD Manado, Dra. Aaltje Dondokambey, M.Kes, Apt, saat membuka rapat paripurna, di Manado.
Ketua DPRD Manado juga menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah, atas prestasi yang dicapai dimana BPK RI perwakilan Sulawesi Utara, memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Manado 2019.
Sementara itu Wali Kota Manado, Vicky Lumentut, sebelum membacakan LKPJ 2019 mengatakan, bahwa itu adalah APBD yang dibuat sebelum ada audit dari BPK, dan laporan setelah audit akan disampaikan dalam paripurna mendatang.
Wali Kota Vicky Lumentut, secara garis besar menyampaikan LKPJ wali kota meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan kewenangan daerah damn hasil pelaksanaan tugas pembantuan.
"LKPJ Wali kota juga memuat pengelolaan keuangan daerah, baik pendapatan maupun belanja daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan umum," katanya.
Dia merinci, pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Dimana PAD targetnya sebesar Rp412.319.878.383, realiasi Rp377.866.709.523,84 atau 91,46 persen, kemudian dana perimbangan target Rp1.011.342.465.000 realisasi Rp970.704.698.002 atau 95,98 persen, lalu lain-lain pendapatan daerah yang sah, target Rp187.240.402.697 realisasi Rp174.180.629.093 atau 93,95 persen.
"Jadi secara keseluruhan target pendapatan 2019, sebesar Rp1.610.902.746.080 realisasiRp1.523.352.034.618,84 atau 94,57 persen dari target," katanya.
Kemudian untuk belanja, kata wali kota, targetnya pada 2019 sebesar Rp2.014.658.465.344 realisasi Rp1.612.678.362.557 atau 80,05 persen. dengan rincian belanja tak langsung Rp767.868.763.000 realisasi Rp723.412.151.195, belanja langsung Rp1.246.789.702.344 realisasi Rp889.266.211.362.000.
Hal-hal lain yang disampaikan wali kota Vicky Lumentut adalah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, dan lainnya. ***