Minahasa (ANTARA) - Bupati Minahasa Royke Roring memastikan pihaknya akan mengupayakan berbagai kebijakan dalam pencegahan korupsi, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Pemerintah Kabupaten Minahasa mempunyai komitmen yang kuat untuk melakukan pencegahan korupsi pada setiap penyelenggaraan pemerintahan di daerah," kata Roring saat rapat bersama dengan KPK bersama BPKP di Tondano, Sulut, Selasa.
Dia mengungkapkan, pihaknya akan fokus pada delapan kriteria pencegahan korupsi yakni, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, tata kelola dana desa, serta peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
"Ini akan menjadi sasaran dari Pemkab Minahasa dalam upaya pencegahan terhadap korupsi," katanya.
Roring berjanji, akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KPK dalam upaya pencegahan korupsi.
"Kami juga berterima kasih karena KPK terus memberikan arahan dan masukkan kepada penyelenggara pemerintah di daerah, sehingga dapat terhindar dari praktik korupsi," ujarnya.
Ia juga menekankan jajarannya untuk mencari solusi serta berupaya mengejar ketertinggalan dalam pencegahan korupsi.
"Sangat diharapkan kerjasama dan koordinasi yang baik dari semua jajaran sehingga mampu menghasilkan yang terbaik bagi pemerintah Kabupaten Minahasa," pungkasnya.
"Pemerintah Kabupaten Minahasa mempunyai komitmen yang kuat untuk melakukan pencegahan korupsi pada setiap penyelenggaraan pemerintahan di daerah," kata Roring saat rapat bersama dengan KPK bersama BPKP di Tondano, Sulut, Selasa.
Dia mengungkapkan, pihaknya akan fokus pada delapan kriteria pencegahan korupsi yakni, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, tata kelola dana desa, serta peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
"Ini akan menjadi sasaran dari Pemkab Minahasa dalam upaya pencegahan terhadap korupsi," katanya.
Roring berjanji, akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KPK dalam upaya pencegahan korupsi.
"Kami juga berterima kasih karena KPK terus memberikan arahan dan masukkan kepada penyelenggara pemerintah di daerah, sehingga dapat terhindar dari praktik korupsi," ujarnya.
Ia juga menekankan jajarannya untuk mencari solusi serta berupaya mengejar ketertinggalan dalam pencegahan korupsi.
"Sangat diharapkan kerjasama dan koordinasi yang baik dari semua jajaran sehingga mampu menghasilkan yang terbaik bagi pemerintah Kabupaten Minahasa," pungkasnya.