Manado (ANTARA) -
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar sosialisasi hasil rapat koordinasi (Rakor) Sumber Daya Manusia dan sasaran kinerja pegawai.
Sekretaris KPU Sulut Pujiastuti, di Manado, Rabu, mengatakan tujuan kegiatan ini untuk memberikan penjelasan kepada KPU kabupaten dan kota terkait dengan sasaran kinerja pegawai.
"Di Sulut terdapat 15 satuan kerja KPU kabupaten dan kota dimana dari jumlah itu, 12 berada di daratan dan tiga KPU di wilayah kepulauan," katanya.
Ia menambahkan terkait dengan agenda SDM KPU Provinsi Sulut, yang terakhir KPU provinsi telah mengusulkan rolling eselon III namun belum ada rekomendasi dari KPU RI.
"KPU Provinsi Sulut juga telah melaksanakan seleksi pejabat seleon III dan eselon IV,"katanya.
Kabag Perencanaan dan Pengadaan SDM Biro SDM KPU RI Afriadi Ristoni, mengatakan KPU RI mendapatkan jatah 716 pada penerimaan CPNS tahun 2019.
Terkait dengan CPNS Provinsi Sulut mendapat jatah CPNS pada penerimaan saat ini sekitar 20 CPNS.
"Tahapan CPNS saat ini adalah verifikasi syarat pendaftaran," katanya.
Terkait dengan pembuatan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), ia mengimbau, diharapkan jangan nanti dibuat saat akan naik pangkat.
Wakil Ketua Divisi SDM KPU Sulut Meidy Tinangon lebih menekankan pada bagaimana SDM KPU, baik komisioner untuk melakukan pengembangan kualitas dan SDM unggul perlu menjadi misi kita bersama.
"Tentunya ini dibarengi dengan kerja keras, proses evaluasi diri dan pengembangan kapasitas," kata Tinangon.
Tinangon meminta jajaran kpu Kabupaten/Kota konsisten mengimplementasikan grand design reformasi birokrasi guna mewujudkan akuntabilitas dan kinerja unggul.
Pada saat itu Kasubbag Analisis Kebutuhan SDM dan Kesra Biro SDM KPU RI Solikhah menyampaikan terkait dengan tata cara pembuatan SKP diatur dalam PP Nomor 46 tahun 2017 dan PP Nomor 30 Tahun 2018.
Kegiatan yang dilaksanakan guna menindaklanjuti Rakor Bidang Kepegawaian/Sumber Daya Manusia di Palembang tersebut, diikuti Ketua Divisi SDM dan Parmas, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU kabupaten dan kota se-Sulut.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar sosialisasi hasil rapat koordinasi (Rakor) Sumber Daya Manusia dan sasaran kinerja pegawai.
Sekretaris KPU Sulut Pujiastuti, di Manado, Rabu, mengatakan tujuan kegiatan ini untuk memberikan penjelasan kepada KPU kabupaten dan kota terkait dengan sasaran kinerja pegawai.
"Di Sulut terdapat 15 satuan kerja KPU kabupaten dan kota dimana dari jumlah itu, 12 berada di daratan dan tiga KPU di wilayah kepulauan," katanya.
Ia menambahkan terkait dengan agenda SDM KPU Provinsi Sulut, yang terakhir KPU provinsi telah mengusulkan rolling eselon III namun belum ada rekomendasi dari KPU RI.
"KPU Provinsi Sulut juga telah melaksanakan seleksi pejabat seleon III dan eselon IV,"katanya.
Kabag Perencanaan dan Pengadaan SDM Biro SDM KPU RI Afriadi Ristoni, mengatakan KPU RI mendapatkan jatah 716 pada penerimaan CPNS tahun 2019.
Terkait dengan CPNS Provinsi Sulut mendapat jatah CPNS pada penerimaan saat ini sekitar 20 CPNS.
"Tahapan CPNS saat ini adalah verifikasi syarat pendaftaran," katanya.
Terkait dengan pembuatan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), ia mengimbau, diharapkan jangan nanti dibuat saat akan naik pangkat.
Wakil Ketua Divisi SDM KPU Sulut Meidy Tinangon lebih menekankan pada bagaimana SDM KPU, baik komisioner untuk melakukan pengembangan kualitas dan SDM unggul perlu menjadi misi kita bersama.
"Tentunya ini dibarengi dengan kerja keras, proses evaluasi diri dan pengembangan kapasitas," kata Tinangon.
Tinangon meminta jajaran kpu Kabupaten/Kota konsisten mengimplementasikan grand design reformasi birokrasi guna mewujudkan akuntabilitas dan kinerja unggul.
Pada saat itu Kasubbag Analisis Kebutuhan SDM dan Kesra Biro SDM KPU RI Solikhah menyampaikan terkait dengan tata cara pembuatan SKP diatur dalam PP Nomor 46 tahun 2017 dan PP Nomor 30 Tahun 2018.
Kegiatan yang dilaksanakan guna menindaklanjuti Rakor Bidang Kepegawaian/Sumber Daya Manusia di Palembang tersebut, diikuti Ketua Divisi SDM dan Parmas, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU kabupaten dan kota se-Sulut.