Manado (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw mengatakan, reformasi agraria ikut menguntungkan daerah karena mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki.
"Setelah dikaji, sektor investasi dan belanja pemerintah ikut dipengaruhi variabel land reform yang diwujudkan dengan status tanah yang jelas, ini pastinya menguntungkan masyarakat," kata Wagub di Manado, Senin.
Pada Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) itu, Wagub mengatakan, reformasi agraria di Sulut berperan penting majunya pembangunan di berbagai bidang.
Reformasi agraria, lanjut dia, harus didukung pemerintah daerah termasuk kabupaten dan kota sebagaimana harapan Gubernur Olly Dondokambey.
"Kejelasan status tanah yang dibuktikan dengan sertifikat secara langsung memberikan suatu kepastian bagi masyarakat mengakses perbankan untuk dijadikan modal," ujarnya.
Selain itu, lanjut Wagub keenam provinsi ujung utara Sulawesi itu, kejelasan status tanah membantu pemerintah daerah mendapatkan kontribusi dari pajak bumi dan bangunan.
"Petunjuk pak Gubernur, kabupaten dan kota juga diharapkan mengalokasikan dana untuk membantu penerbitan sertifikat supaya tidak ada pungutan. Karena ternyata memerlukan biaya, untuk proses pengukuran tanah misalkan," katanya.
Wagub Kandouw memberikan apresiasi kinerja BPN dalam mendorong pembangunan infrastruktur Sulut.
"Pembangunan infrastruktur perlu dukungan BPN untuk pembebasan lahan. Di daerah ini, pembangunan infrastruktur secara masif dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.
Ia menjelaskan, kontribusi penting BPN nyata saat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, tol Manado-Bitung yang rencananya akan dioperasikan pada bulan Oktober ini dan penyelesaian pembangunan Bendungan Kuwil serta Ring Road III.
Rakor GTRA turut dihadiri Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN Arief Pasha, serta Kakanwil BPN Sulut Freddy Kolintama.