Manado, (Antaranews Sulut) - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey optimistis 15 kabupaten dan kota meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018.
"Pada Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2017, dari 15 kabupaten dan kota di Sulut, 14 di antaranya berhasil meraih opini WTP. Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi satu-satunya daerah yang mendapat disclaimer," ujar Gubernur di Manado, Kamis.
Olly juga optimistis Kabupaten Bolaang Mongondow mampu menyelesaikan masalah aset sehingga keluar dari disclaimer.
"Ini hanya persoalan aset. Kalau kita tekun melaksanakan arahan BPK pasti keluar dari disclaimer," ucap Olly.
Pada "Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V dan VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI" Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara berharap kegiatan ini mampu memperkuat koordinasi seluruh tenaga auditor BPK dalam melaksanakan pemeriksaan di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
"Rapat koordinasi ini harus mampu membangun komunikasi antarunit kerja sehingga perlakuan pemeriksaan semakin seragam. Jangan ada perbedaaan perlakuan di setiap daerah yang diperiksa," kata Ketua BPK.
Moermahadi juga meminta seluruh tenaga pemeriksa bekerja profesional dan tidak mudah dipengaruhi pihak lain dalam menjalankan tugasnya.
"Para pemeriksa bekerja sebaik mungkin dan harus melakukannya dengan penuh integritas sehingga kualitas pemeriksaan semakin baik," ajaknya.***1***
"Pada Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2017, dari 15 kabupaten dan kota di Sulut, 14 di antaranya berhasil meraih opini WTP. Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi satu-satunya daerah yang mendapat disclaimer," ujar Gubernur di Manado, Kamis.
Olly juga optimistis Kabupaten Bolaang Mongondow mampu menyelesaikan masalah aset sehingga keluar dari disclaimer.
"Ini hanya persoalan aset. Kalau kita tekun melaksanakan arahan BPK pasti keluar dari disclaimer," ucap Olly.
Pada "Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V dan VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI" Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara berharap kegiatan ini mampu memperkuat koordinasi seluruh tenaga auditor BPK dalam melaksanakan pemeriksaan di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
"Rapat koordinasi ini harus mampu membangun komunikasi antarunit kerja sehingga perlakuan pemeriksaan semakin seragam. Jangan ada perbedaaan perlakuan di setiap daerah yang diperiksa," kata Ketua BPK.
Moermahadi juga meminta seluruh tenaga pemeriksa bekerja profesional dan tidak mudah dipengaruhi pihak lain dalam menjalankan tugasnya.
"Para pemeriksa bekerja sebaik mungkin dan harus melakukannya dengan penuh integritas sehingga kualitas pemeriksaan semakin baik," ajaknya.***1***