Manado, (Antaranews Sulut) - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw bertemu dengan manajamen sejumlah pabrikan yang memanfaatkan kelapa sebagai bahan baku sejumlah komoditi turunan.
"Pemerintah provinsi serius memperjuangkan harga kopra, Gubernur dan Wakil Gubernur terus mencari solusi menyelesaikan masalah ini," kata Wagub Steven Kandouw sebagaimana dikutip Kepala Bagian Humas Pemprov Sulut Christian Iroth di Manado, Jumat.
Beberapa manajamen pabrikan yang ditemui Wagub Steven bersama pejabat lainnya di Gedung Menara Revindo Kebon Sirih Jakarta, yaitu PT Cargill yang diwakili Arif (Direktur) dan Imelda (Plant Manager), Iwan (Pimpinan Perusahaan PT Multi Nabati Bitung) dan Rapolo Hutabarat (Perwakilan PT Agro Makmur).
Dalam pertemuan itu, kata Christian, Wagub Steven menyampaikan bahwa Pemprov Sulut memahami situasi dan kondisi fluktuasi harga kopra saat ini yang menurun sebagai akibat dari konsumsi dan permintaan pasar dunia yang menurun.
Namun dia berharap di tengah situasi seperti ini, perusahaan-perusahaan pembeli utama komoditi kopra tersebut tergerak hatinya melihat kondisi rakyat Sulut yang sebagian besar adalah petani Kopra.
"Kami berharap mereka mengurangi sedikit keuntungannya dan menaikkan harga kopra yang dibeli dari masyarakat, apalagi sebagian besar petani sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi perayaan natal," harap Wagub.
Ketiga perusahaan pemanfaat bahan baku kelapa itu merespons positif keinginan Pemerintah Provinsi Sulut.
"Mereka (perwakilan perusahaan) berharap agar ada surat imbauan ke pihak perusahaan sebagai pijakan bagi mengambil keputusan," katanya.
Manajemen PT Cargill mengungkapkan sementara bermitra dengan sekitar 88 orang petani kopra yang tersertifikasi dan membeli kopra dengan harga yang jauh lebih tinggi/premium.
"Mereka berharap Pemprov Sulut memfasilitasi agar semakin banyak lagi petani tersertifikasi sehingga produk kopra terstandarisasi dan bisa dibeli dengan harga tinggi.
Dalam pertemuan tersebut, perusahaan-perusahaan berkomitmen turut serta menanggulangi penduduk miskin di Sulawesi Utara melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang nantinya diarahkan untuk penyediaan sarana perumahan atau rumah layak huni.
Ikut dalam pertemuan tersebut yaitu Asisten Pembangunan dan Perekonomian Ruddy Mokoginta, Karo Pemerintahan dan Humas DR. Jemmy Kumendong, Karo Ekonomi D. Frangky Manumpil dan Kabid Perdagangan Dinas Perindag Hanny Wayong.***3***
"Pemerintah provinsi serius memperjuangkan harga kopra, Gubernur dan Wakil Gubernur terus mencari solusi menyelesaikan masalah ini," kata Wagub Steven Kandouw sebagaimana dikutip Kepala Bagian Humas Pemprov Sulut Christian Iroth di Manado, Jumat.
Beberapa manajamen pabrikan yang ditemui Wagub Steven bersama pejabat lainnya di Gedung Menara Revindo Kebon Sirih Jakarta, yaitu PT Cargill yang diwakili Arif (Direktur) dan Imelda (Plant Manager), Iwan (Pimpinan Perusahaan PT Multi Nabati Bitung) dan Rapolo Hutabarat (Perwakilan PT Agro Makmur).
Dalam pertemuan itu, kata Christian, Wagub Steven menyampaikan bahwa Pemprov Sulut memahami situasi dan kondisi fluktuasi harga kopra saat ini yang menurun sebagai akibat dari konsumsi dan permintaan pasar dunia yang menurun.
Namun dia berharap di tengah situasi seperti ini, perusahaan-perusahaan pembeli utama komoditi kopra tersebut tergerak hatinya melihat kondisi rakyat Sulut yang sebagian besar adalah petani Kopra.
"Kami berharap mereka mengurangi sedikit keuntungannya dan menaikkan harga kopra yang dibeli dari masyarakat, apalagi sebagian besar petani sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi perayaan natal," harap Wagub.
Ketiga perusahaan pemanfaat bahan baku kelapa itu merespons positif keinginan Pemerintah Provinsi Sulut.
"Mereka (perwakilan perusahaan) berharap agar ada surat imbauan ke pihak perusahaan sebagai pijakan bagi mengambil keputusan," katanya.
Manajemen PT Cargill mengungkapkan sementara bermitra dengan sekitar 88 orang petani kopra yang tersertifikasi dan membeli kopra dengan harga yang jauh lebih tinggi/premium.
"Mereka berharap Pemprov Sulut memfasilitasi agar semakin banyak lagi petani tersertifikasi sehingga produk kopra terstandarisasi dan bisa dibeli dengan harga tinggi.
Dalam pertemuan tersebut, perusahaan-perusahaan berkomitmen turut serta menanggulangi penduduk miskin di Sulawesi Utara melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang nantinya diarahkan untuk penyediaan sarana perumahan atau rumah layak huni.
Ikut dalam pertemuan tersebut yaitu Asisten Pembangunan dan Perekonomian Ruddy Mokoginta, Karo Pemerintahan dan Humas DR. Jemmy Kumendong, Karo Ekonomi D. Frangky Manumpil dan Kabid Perdagangan Dinas Perindag Hanny Wayong.***3***