Manado, (Antaranews Sulut) - Wakil Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Cabang Sulawesi Utara (Sulut) Ivanry Matu meminta agar pemerintah meninjau kembali relaksasi daftar negatif investasi (DNI).

"Kami harap pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan akan DNI tersebut, dan melibatkan pihak terkait lainnya," kata Ivanry di Manado, Rabu.

Pelaksanan relaksasi daftar negatif investasi (DNI) yang masuk dalam salah satu poin utama Paket Kebijakan Ekonomi XVI.

Dia mengatakan Kadin Indonesia memahami alasan pemerintah melakukan langkah-langkah karena situasi perekonomian nasional saat ini memang membutuhkan dukungan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan, terutama masalah kenaikan defisit neraca transaksi berjalan.

Ivanry menjelaskan obyektivitas kebijakan ini akan turut dipengaruhi oleh masukan-masukan dari dunia usaha.

Ia menilai ada sejumlah poin yang perlu mendapat perhatian pemerintah, khususnya berkaitan dengan DNI 2018.

Juga yang akan menjadi perhatian Kadin terkait UMKM nasional.

Oleh sebab itu, kebijakan yang berkaitan dengan sektor UMKM perlu dipertimbangkan secara matang, termasuk dalam kaitannya dengan investasi.

Pewarta : Jerusalem Mendalora

Copyright © ANTARA 2024