Manado, (Antaranews Sulut) - Mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Sulawesi Utara (Sulut) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan berbagai kegiatan sehingga mampu menekan angka inflasi.
Pihak Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah melaksanakan Rapat Koordinasi High Level Meeting TPID.
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey melihat bahwa hal-hal seperti ini sangat perlu, koordinasi antara satu dengan yang lain sangat penting dalam menjaga inflasi.
Olly mengatakan hal ini sangat perlu dilakukan untuk mengambil satu keputusan untuk menjaga inflasi di Sulawesi Utara.
Disamping itu, katanya, dalam upaya menjaga pengendalian inflasi agar dapat terkendali, Gubernur menawarkan 4K sebagai solusi agar laju inflasi di Bumi Nyiur Melambai tetap stabil.
4K tersebut yakni, Keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.
Lanjutnya pula, berkaitan dengan keterjangkauan harga, Gubernur menerangkan faktor belanja masyarakat mendorong perkembangan ekonomi yang ada. Sedangkan ketersediaan pasokan yakni harus ada cadangan, gunanya apabila terjadi kelangkaan ada ketersediaan.
Dia berharap optimalisasi pasar murah/operasi pasar 10 komoditas bahan makanan pangan strategis, dengan memperhatikan permintaan antar waktu dan daerah. Memperkuat monitoring stabilitas harga harian dengan pemanfaatan teknologi informasi.
Meningkatkan umur pakai komoditas perishable goods dengan peningkatan infrastruktur pergudangan dan kerjasama antar daerah. Sosialisasi diversifikasi konsumsi bahanmakananmelalui pemanfaatan program di Desa, Kelurahan, Puskesmas, dan Sekolah, mendorong kemandirian produksi masyarakat melalui urban farming.
Peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal, optimalisasi bantuan sarana produksi, memperkuat realisasi program “Gerakan BARITO-Bertanam Bawang, Rica, dan Tomat”, serta peningkatan kapasitas petani beras dan barito.
Percepatan realisasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur pertanian, perbaikan sistem budidaya (kalender tanam), penguatan Cadangan Pangan Pemerintah, enjaga level CBP dan mendukung penguatan mekanisme peningkatan CBP, memperkuat fungsi pendampingan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap kelompok penerima bantuan APBN.
Perbaikan struktur tata niaga komoditas utama antara lain dengan efisiensi mata rantai distribusi.
Peningkatan efektivitas peran penyuluh pertanian komoditas utama, mengembangkan alternatif pembiayaan usaha tani, optimalisasi pemanfaatan SistemResi Gudang (SRG), mendorong transisi kelembagaan petanimenjadi lembaga ekonomi petani antara lain melalui contract farming, serta memperkuat pengawasan distribusi pasokan bahan bakar gas.
Sementara itu, kata Gubernur Olly, berkaitan dengan kelancaran distribusi, mengingatkan jalur trans Sulawesi harus bebas dari pungutan liar terlebih dalam pendistribusian pasokan.
Tambahnya pula harus ada komunikasi agar hambatan-hambatan dapat teratasi. Misalnya menurut Gubernur, ketersediaan panen raya di suatu tempat dapat dikomunikasikan sehingga tidak terjadi gagal panen.
Lebih dalam lagi, Gubernur menyampaikan kepada peserta apabila inflasi yang ada di Sulut tertinggal tidak guna pertumbuhan ekonomi Sulut, dan ini harus dijaga sehingga masyarakat mendapatkan pendapat yang baik.
Direktur BI Sulut Soekowardojo menerangkan bahwa Sulut mencatatkan inflasi terendah se-pulau Sulawesi. Disamping itu juga, kegiatan ini akan mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia, transoprtasi udara dan bahan pangan menjelang natal dan tahun baru. Lanjutnya pula, dalam rakor ini akan merancang TPID 2019 2021.
"Kami mendukung sepenuhnya pelaksanaan acara pada hari ini, yang merupakan salah satu perwujudan kerja sama erat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Bank Indonesia, serta Instansi terkait lainnya dalam menjaga kestabilan harga di wilayah Provinsi Sulut.
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Sulut yang diwakili oleh Kota Manado pada Oktober 2018 tercatat sebesar 0,08 persen (mtm), inflasi tahun kalender sebesar 1,17 persen (ytd) dan inflasi tahunan sebesar 1,59 persen (yoy).
Inflasi Sulut pada bulan Oktober 2018, baik secara bulanan dan tahunan juga lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata inflasi bulan maupun tahunan Oktober dalam 5 tahun terakhir.
Secara tahun kalender (ytd), Sulut mencatatkan inflasi terendah dibandingkan inflasi seluruh provinsi lain di Pulau Sulawesi.
"Kita patut mengapresiasi kinerja TPID dalam pencapaian ini. Namun, kita tidak boleh lengah dan perlu terus waspada terhadap tantangan ke depan yang disertai beberapa risiko tekanan inflasi, seperti diantaranya kenaikan harga minyak dunia, kenaikan tarif jasa transportasi angkutan udara, serta kenaikan permintaan barang dan jasa menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru," jelasnya.
Sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, program-program kerja yang mengacu pada Roadmap Pengendalian Inflasi tahun 2015-2018 telah dilaksanakan secara baik dan rasa perlu untuk dilanjutkan dan dikembangkan lebih meningkatkan lagi efektivitas peran TPID dalam upaya pengendalian inflasi daerah Provinsi Sulut ke depan, seperti diantaranya BARITO+, Operasi Pasar, Sidak Pasar, Toko Tani Indonesia Center, Kawasan Rumah Pangan Lestari, dan program lainnya.
Agenda dalam rapat koordinasi High Level Meeting TPID membahas terkait upaya antisipasi TPID Provinsi Sulawesi Utara menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2018, sekaligus merancang Roadmap Pengendalian Inflasi TPID Sulawesi Utara tahun 2019-2021 yang akan menjadi pedoman bagi TPID dalam menyusun program kerja pengendalian inflasi ke depan.
Pihaknya berharap hasil diskusi dan pertemuan hari ini dapat semakin memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh instansi terkait dalam bahu-membahu melaksanakan program upaya pengendalian inflasi di Sulawesi Utara, sehingga inflasi di Sulawesi Utara dapat terkendali di level yang rendah dan stabil.***3***
Pihak Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah melaksanakan Rapat Koordinasi High Level Meeting TPID.
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey melihat bahwa hal-hal seperti ini sangat perlu, koordinasi antara satu dengan yang lain sangat penting dalam menjaga inflasi.
Olly mengatakan hal ini sangat perlu dilakukan untuk mengambil satu keputusan untuk menjaga inflasi di Sulawesi Utara.
Disamping itu, katanya, dalam upaya menjaga pengendalian inflasi agar dapat terkendali, Gubernur menawarkan 4K sebagai solusi agar laju inflasi di Bumi Nyiur Melambai tetap stabil.
4K tersebut yakni, Keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.
Lanjutnya pula, berkaitan dengan keterjangkauan harga, Gubernur menerangkan faktor belanja masyarakat mendorong perkembangan ekonomi yang ada. Sedangkan ketersediaan pasokan yakni harus ada cadangan, gunanya apabila terjadi kelangkaan ada ketersediaan.
Dia berharap optimalisasi pasar murah/operasi pasar 10 komoditas bahan makanan pangan strategis, dengan memperhatikan permintaan antar waktu dan daerah. Memperkuat monitoring stabilitas harga harian dengan pemanfaatan teknologi informasi.
Meningkatkan umur pakai komoditas perishable goods dengan peningkatan infrastruktur pergudangan dan kerjasama antar daerah. Sosialisasi diversifikasi konsumsi bahanmakananmelalui pemanfaatan program di Desa, Kelurahan, Puskesmas, dan Sekolah, mendorong kemandirian produksi masyarakat melalui urban farming.
Peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal, optimalisasi bantuan sarana produksi, memperkuat realisasi program “Gerakan BARITO-Bertanam Bawang, Rica, dan Tomat”, serta peningkatan kapasitas petani beras dan barito.
Percepatan realisasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur pertanian, perbaikan sistem budidaya (kalender tanam), penguatan Cadangan Pangan Pemerintah, enjaga level CBP dan mendukung penguatan mekanisme peningkatan CBP, memperkuat fungsi pendampingan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap kelompok penerima bantuan APBN.
Perbaikan struktur tata niaga komoditas utama antara lain dengan efisiensi mata rantai distribusi.
Peningkatan efektivitas peran penyuluh pertanian komoditas utama, mengembangkan alternatif pembiayaan usaha tani, optimalisasi pemanfaatan SistemResi Gudang (SRG), mendorong transisi kelembagaan petanimenjadi lembaga ekonomi petani antara lain melalui contract farming, serta memperkuat pengawasan distribusi pasokan bahan bakar gas.
Sementara itu, kata Gubernur Olly, berkaitan dengan kelancaran distribusi, mengingatkan jalur trans Sulawesi harus bebas dari pungutan liar terlebih dalam pendistribusian pasokan.
Tambahnya pula harus ada komunikasi agar hambatan-hambatan dapat teratasi. Misalnya menurut Gubernur, ketersediaan panen raya di suatu tempat dapat dikomunikasikan sehingga tidak terjadi gagal panen.
Lebih dalam lagi, Gubernur menyampaikan kepada peserta apabila inflasi yang ada di Sulut tertinggal tidak guna pertumbuhan ekonomi Sulut, dan ini harus dijaga sehingga masyarakat mendapatkan pendapat yang baik.
Direktur BI Sulut Soekowardojo menerangkan bahwa Sulut mencatatkan inflasi terendah se-pulau Sulawesi. Disamping itu juga, kegiatan ini akan mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia, transoprtasi udara dan bahan pangan menjelang natal dan tahun baru. Lanjutnya pula, dalam rakor ini akan merancang TPID 2019 2021.
"Kami mendukung sepenuhnya pelaksanaan acara pada hari ini, yang merupakan salah satu perwujudan kerja sama erat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Bank Indonesia, serta Instansi terkait lainnya dalam menjaga kestabilan harga di wilayah Provinsi Sulut.
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Sulut yang diwakili oleh Kota Manado pada Oktober 2018 tercatat sebesar 0,08 persen (mtm), inflasi tahun kalender sebesar 1,17 persen (ytd) dan inflasi tahunan sebesar 1,59 persen (yoy).
Inflasi Sulut pada bulan Oktober 2018, baik secara bulanan dan tahunan juga lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata inflasi bulan maupun tahunan Oktober dalam 5 tahun terakhir.
Secara tahun kalender (ytd), Sulut mencatatkan inflasi terendah dibandingkan inflasi seluruh provinsi lain di Pulau Sulawesi.
"Kita patut mengapresiasi kinerja TPID dalam pencapaian ini. Namun, kita tidak boleh lengah dan perlu terus waspada terhadap tantangan ke depan yang disertai beberapa risiko tekanan inflasi, seperti diantaranya kenaikan harga minyak dunia, kenaikan tarif jasa transportasi angkutan udara, serta kenaikan permintaan barang dan jasa menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru," jelasnya.
Sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, program-program kerja yang mengacu pada Roadmap Pengendalian Inflasi tahun 2015-2018 telah dilaksanakan secara baik dan rasa perlu untuk dilanjutkan dan dikembangkan lebih meningkatkan lagi efektivitas peran TPID dalam upaya pengendalian inflasi daerah Provinsi Sulut ke depan, seperti diantaranya BARITO+, Operasi Pasar, Sidak Pasar, Toko Tani Indonesia Center, Kawasan Rumah Pangan Lestari, dan program lainnya.
Agenda dalam rapat koordinasi High Level Meeting TPID membahas terkait upaya antisipasi TPID Provinsi Sulawesi Utara menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2018, sekaligus merancang Roadmap Pengendalian Inflasi TPID Sulawesi Utara tahun 2019-2021 yang akan menjadi pedoman bagi TPID dalam menyusun program kerja pengendalian inflasi ke depan.
Pihaknya berharap hasil diskusi dan pertemuan hari ini dapat semakin memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh instansi terkait dalam bahu-membahu melaksanakan program upaya pengendalian inflasi di Sulawesi Utara, sehingga inflasi di Sulawesi Utara dapat terkendali di level yang rendah dan stabil.***3***