Minahasa Tenggara, (Antaranews Sulut) - Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Minahasa Tenggara diharapkan dapat berperan dalam upaya peningkatan ekonomi kerakyatan.
"BUMDes yang ada di setiap desa harus bisa untuk berperan dalam upaya peningkatan ekonomi kerakyatan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Tenggara Robby Ngongoloy dalam pelatihan manajemen BUMDes, Rabu.
Ia mengingatkan, BUMDes adalah bentuk kepercayaan dari pemerintah desa dalam pengelolaan unit usaha, sehingga perlu dikelola secara baik dan profesional.
"BUMDes ini dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk meingkatkan usaha secara kolektif, artinya dapat digunakan, dan diberdayakan dengan baik namun perlu adanya gotong royong dan musyawarah dalam mengelolanya," jelasnya.
Selain itu ia juga mengingatkan dalam pengelolaan BUMDes harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan.
"Yang paling penting juga harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, karena ada konsekuensi anggaran dana desa dalam pengelolaan BUMDes ini," tandasnya.
Sementara itu Ketua Panitia Pelatihan Manajemen BUMDes, Sem Tongkotow menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan upaya peningkatan pemahaman desa dalam fungsi manajemen pengelolaan badan usaha.
"Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan pemahaman pengurus desa agar dapat memahami dan terampil dalam mengelola peningkatan ekonomi desa serta bertujuan agar peserta dapat mempunyai wawasan dan pemahaman dalam rangka mengelola potensi ekonomi di desa dengan dibentuknya BUM Deda," jelasnya.
Selain itu menurutnya, pembentukan BUMDes termuat dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendirian, Pembentukan Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.***3***
"BUMDes yang ada di setiap desa harus bisa untuk berperan dalam upaya peningkatan ekonomi kerakyatan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Tenggara Robby Ngongoloy dalam pelatihan manajemen BUMDes, Rabu.
Ia mengingatkan, BUMDes adalah bentuk kepercayaan dari pemerintah desa dalam pengelolaan unit usaha, sehingga perlu dikelola secara baik dan profesional.
"BUMDes ini dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk meingkatkan usaha secara kolektif, artinya dapat digunakan, dan diberdayakan dengan baik namun perlu adanya gotong royong dan musyawarah dalam mengelolanya," jelasnya.
Selain itu ia juga mengingatkan dalam pengelolaan BUMDes harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan.
"Yang paling penting juga harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, karena ada konsekuensi anggaran dana desa dalam pengelolaan BUMDes ini," tandasnya.
Sementara itu Ketua Panitia Pelatihan Manajemen BUMDes, Sem Tongkotow menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan upaya peningkatan pemahaman desa dalam fungsi manajemen pengelolaan badan usaha.
"Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan pemahaman pengurus desa agar dapat memahami dan terampil dalam mengelola peningkatan ekonomi desa serta bertujuan agar peserta dapat mempunyai wawasan dan pemahaman dalam rangka mengelola potensi ekonomi di desa dengan dibentuknya BUM Deda," jelasnya.
Selain itu menurutnya, pembentukan BUMDes termuat dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendirian, Pembentukan Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.***3***