Manado, (Antaranews Sulut) - Inflasi yang rendah dan stabil diyakini akan berkontribusi positif pada upaya penguatan momentum pemulihan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Secara nasional, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dalam rangka mencapai sasaran inflasi jangka menengah sebesar 3,5?1 persen pada 2019, serta 3?1 persen yahun 2020 dan 2021. Begitu pula dengan yang ditargetkan di setiap daerah.
Bank Indonesia menginginkan inflasi terkendali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi untuk mewujudkannya.
Untuk memberikan kesejahteraan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan mengendalikan inflasi.
Inflasi adalah kunci memberikan kesejahteraan, tidak hanya menumbuhkan ekonomi.
Mengendalikan inflasi bukan hanya tugas pemerintah pusat dan daerah, kedua instansi tersebut harus bersinergi mengatasi permasalahan yang dapat menjadi pemicu inflasi.
Kepala BI Perwakilan Sulut Soekowardojo mengatakan, untuk hal itu di Indonesia harus mampu bergandengan tangan dan bersinergi mengatasi permasalahan pengendalian inflasi.
BI memperkirakan inflasi di Kota Manado, Provinsi Sulut tahun 2018 ini akan lebih membias ke bawah.
Pihaknya memperkirakan inflasi Manado tahun 2018 sekitar 3,5 plus minus 1 persen, namun dengan kondisi ini diperkirakan akan lebih rendah lagi.
Melihat kondisi dua bulan terakhir ini yang terus mengalami deflasi, diperkirakan inflasi tahunan Kota Manado akan lebih membias ke bawah.
"Saat ini, tinggal bagaimana menjaga pergerakan volatile food seperti cabai rawit, tomat dan bawang yang sering menjadi pemicu inflasi," katanya.
Kemudian, peningkatan harga beras saat ini perlu diperhatikan, sehingga berbagai upaya pemerintah terus dilakukan seperti operasi pasar (OP) beras dari Bulog.
Dari sisi administered priced harga angkutan udara masih tinggi, sehingga perlu koordinasi dengan pihak maskapai.
Menyikapi perkembangan inflasi Sulut pada semester pertama tahun 2018, katanya, TPID akan melanjutkan upaya untuk memantau secara ketat dan melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengendalikan harga, terutama pada kelompok Bahan Makanan dan Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan yang berpotensi memberikan tekanan yang cukup tinggi pada inflasl Sulut.
Sepanjang tiga bulan terakhir, TPID telah melakukan berbagai upaya pengendalian harga, seperti kegiatan sidak pasar bersama dalam rangka ketersediaan stok bahan pangan menjelang bulan Ramadhan bersama kementerian perdagangan Rl pada tanggal 4 Mei 2018.
Penyelenggaraan pasar murah di 15 kabupaten/kota selama bulan Juni 2018. Selain itu, untuk menjaga keterjangkauan harga oleh masyarakat, upaya juga dilakukan melalui peresmian Toko Tani Indonesia Center (TTIC) di Manado.
TTIC juga dimaksudkan sebagai alternatif penyedia bahan pangan murah bagi masyarakat selama bulan Ramadhan.
Keterjangkauan Pasokan
Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) memastikan keterjangkauan harga dan pasokan kebutuhan pokok dalam menekan angka inflasi di Kota Manado, Provinsi Sulut.
Soekowardojo mengatakan sejauh ini pengendalian harga tahun 2018 ini didukung oleh ketersediaan bahan pokok strategis yang memadai, serta upaya dan koordinasi Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia melalui wadah TPID untuk terus memperkuat upaya pengendalian inflasi. Mencermati perkembangan inflasi sampai dengan paruh pertama tahun 2018.
TPID akan memantau secara intensif dan mengambil tindakan antisipatif dalam pengendalian harga, terutama komoditas pada komponen Volatile Food dan AP.
Pada bulan Juli 2018, telah dilakukan gerakan Barito plus (bawang, rica dan tomat) berupa penyerahan bantuan 20.000 bibit bawang, rica, tomat kepada Tim Penggerak PKK Provinsi Sulut sehingga diharapkan dapat mendorong kepedulian ibu-ibu rumah tangga untuk menanam komoditas kebutuhan dapur tersebut di pekarangan rumah masing-masing.
Selain itu, pada bulan Juli juga sudah diadakan rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di Jakarta yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Sebagai bentuk apresiasi keberhasilan pengendalian inflasi Sulut, TPID daerah ini ditetapkan sebagai TPID terbaik propinsi se-Sulawesi.
Untuk tingkat Kabupaten/Kota non pencatatan inflasi, Kota Bitung terpilih sebagai TPID berprestasi tingkat nasional.
Ke depan, masih terdapat sejumlah risiko tekanan inflasi khususnya dari komponen VF (terutama komoditas bawang, rica, dan tomat sayur).
Untuk itu, TPID akan memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan. kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif sehingga kestabilan harga dapat terjaga.
Program Gertam
Pemerintah Kota Bitung terus meningkatkan program Gemar Tanam atau Gertam cabai rawit guna menekan angka inflasi yang selalu dipicu oleh komoditas tersebut.
Wali Kota Bitung Maximiliaan Jonas Lomban mengatakan Program Gemar Tanam Cabai Pemerintah Kota Bitung sukses dilakukan.
Keberhasilan itu ditandai dengan dilakukannya panen Cabai oleh Wali Kota Bitung didampingi Ketua TP PKK setempat.
Upaya Pemerintah Kota Bitung memberi contoh kepada masyarakat untuk gemar menanam cabai sebagai upaya menekan terjadinya inflasi, berhasil dilakukan. Terbukti, panen cabai dengan jumlah yang sangat besar sekitar 14 ribu pohon cabai dengan lima kualitas cabai unggulan.
Ini membuktikan lahan/tanah yang ada di Kota Bitung tidak kalah subur dibandingkan dengan lahan yang ada di Kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Utara serta menjadikan Bitung sebagai satu-satunya kota yang memiliki kebun percontohan cabai di Sulut.
Dia mengingatkan pentingnya penerapan pertanian kota yaitu sistem hydroponik untuk diterapkan di seluruh jajaran Perangkat Daerah Kota Bitung.
Penerapan ini harus dilakukan ke semua PD termasuk Kecamatan dan Kelurahan bukan hanya di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bitung saja.
Anggaran pembuatan sistem hidroponik juga tidak terlalu besar, namun hanya dengan waktu tiga minggu bisa langsung panen.
Ke depan Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas terkait akan menyosialisasikan kepada seluruh masyarakat Kota Bitung khususnya para petani agar dibekali dengan pengetahuan tentang cara menanam yang baik dan benar sehingga memperoleh hasil yang maksimal dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi kota Bitung lewat bidang pertanian.
Waspada Kemarau
Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Manado Robert Winerungan mengatakan pemerintah harus mengantisipasi dampak musim panas bila berkepanjangan karena bisa memicu inflasi.
Sektor pertanian di Sulut perlu mewaspadai terjadinya musim panas di 15 kabupaten/ Kota setempat.
Sebab, berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, musim panas di Sulut akan berlangsung hingga November 2018.
Robert Winerungan menilai, musim panas yang panjang bisa menjadi pemicu terjadinya inflasi pada sektor pertanian. Di mana kekurangan debit air di sentra pertanian bisa membuat produktivitas tanaman hortikultura menurun.
Penurunan hasil panen itu akan membuat harga jualnya cenderung naik.
Kenaikan harga cabai karena pengaruh musim panas, ini juga mungkin akan terjadi pada tomat dan tanaman sayuran lainnya, jelasnya.
Musim panas juga akan berdampak pada tanaman jagung hingga padi. Sebab dinilainya petani di Sulut masih ada yang menggunakan lahan tadah hujan yang hanya mengandalkan air hujan.
Karena itu, bilamana terjadi kenaikan pada produk tersebut, hal itu bukan bagian skenario dari petani, akan tetapi karena hasil panen yang menyusut. Sehingga untuk mengimbangi biaya pengeluaran, petani mau tidak mau menaikan harga.
"Kalau harga naik itu saya kira wajar, karena mungkin saja petani mengeluarkan biaya lebih untuk menyiram tanaman agar tidak mati karena kekeringan. Jadi kalau dihitung biaya yang mereka keluarkan sudah lebih banyak dari biasanya," katanya.
Sebab itu, pihaknya mendorong pemerintah perlu melakukan langkah antisipasi, berdasarkan kalender musim tanam pada Oktober nanti petani sudah akan menggarap sawah untuk mulai menanam.
Faktor irigasi perlu diperhatikan, atau bisa juga memberikan bantuan pompa air. Mungkin setelah tomat, harga jagung, padi atau tanaman kacang-kacangan naik karena musim panas yang panjang.
Jika hal ini tidak diantisipasi, maka tanaman pangan dan hortikultura bisa menyumbang inflasi yang besar.
Kepala Seksi Observasi dan Informasi Stasiun Klimatologi BMKG Sulut Asep Hendrawan mengatakan, perkiraan musim panas di wilayah Provinsi Sulut akan terjadi hingga November mendatang.
Prakiraan musim panas untuk Manado akan berlangsung sampai akhir bulan September atau awal bulan Oktober, dan umumnya untuk Sulut pada bulan Oktober hingga November. Sedangkan daerah yang kurang hujannya adalah daerah Bitung, sebagian Minahasa dan sebagian Minahasa Tenggara, jelasnya.
Sinergitas TPID
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey berharap Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus bersinergi agar tetap mengendalikan inflasi Kota Manado.
Sulut mendapatkan penghargaan TPID Terbaik Tingkat Provinsi se Kawasan Sulawesi Tahun 2018, hal ini karena sinergitas yang terbangun cukup baik.
Hal ini tidak lain disebabkan oleh kontribusi dari berbagai stakeholder pembangunan, termasuk TPID yang terus saling bersinergi dan berupaya memberikan dampak positif bagi pembangunan Sulut secara keseluruhan.
Gubernur Olly mengimbau TPID Kabupaten/Kota untuk tetap menjaga dan mengatur ketersediaan pasokan kebutuhan pokok dan stabilitas harga pangan untuk kebutuhan masyarakat, khususnya saat hari raya keagamaan.
Ia mengajak semua pemangku kepentingan untuk memaksimalkannya sebagai langkah memantapkan koordinasi, seiring dengan pembentukan struktur TPID sesuai Keppres 23 Tahun 2017 bagi Kabupaten/Kota.
Sekaligus untuk memperkuat sinergitas program dan kegiatan dalam rangka pengamanan pasokan kebutuhan bahan pokok dan harga pangan pokok untuk menjaga stabilitas harga di setiap wilayah, di Provinsi Sulut.
Diingatkan pentingnya komunikasi efektif antar-TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota, sambil terus mengajak dan mendorong masyarakat, khususnya petani untuk mengatur pola tanam bawang, rica, tomat sebagai pemicu utama inflasi, agar tersedia saat hari raya keagamaan.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara Edwin Silangen mengharapkan peningkatkan koordinasi dan peran tim pengendali inflasi daerah (TPID) kabupaten dan kota setempat.
Dengan koordinasi yang baik maka ke depan akan mampu mengendalikan inflasi Sulut dan 15 kabupaten/kota lainnya di provinsi ini.
Koordinasi dan peran serta semua instansi terkait sangat penting untuk terus dilakukan.
Hal tersebut telah terbukti karena TPID Sulut menerima penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo.
Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pemacu untuk tetap menjaga harga kebutuhan pokok yang menjadi pemicu agar tetap terkendali.
TPID baik di Sulut maupun kabupaten dan kota setempat dinilai sudah 60 persen dianggap sukses dengan semangat yang tinggi.
"Karena jika tanpa semangat, apapun konsep dan formulasi yang disiapkan pasti tidak akan berhasil," ucap Edwin yang juga sebagai Wakil Ketua TPID Provinsi Sulut.
Karena itu perlu kerja sama, bersatu, sehingga tidak terlena dengan penghargaan yang telah diterima. Dan yang lebih penting bukan hanya penghargaannya, tapi implementasi, operasionalnya, bisa mengendalikan inflasi lebih rendah dari target nasional.
(T.KR-NCY/B/T007/T007) 10-10-2018 07:15:49
Secara nasional, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dalam rangka mencapai sasaran inflasi jangka menengah sebesar 3,5?1 persen pada 2019, serta 3?1 persen yahun 2020 dan 2021. Begitu pula dengan yang ditargetkan di setiap daerah.
Bank Indonesia menginginkan inflasi terkendali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi untuk mewujudkannya.
Untuk memberikan kesejahteraan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan mengendalikan inflasi.
Inflasi adalah kunci memberikan kesejahteraan, tidak hanya menumbuhkan ekonomi.
Mengendalikan inflasi bukan hanya tugas pemerintah pusat dan daerah, kedua instansi tersebut harus bersinergi mengatasi permasalahan yang dapat menjadi pemicu inflasi.
Kepala BI Perwakilan Sulut Soekowardojo mengatakan, untuk hal itu di Indonesia harus mampu bergandengan tangan dan bersinergi mengatasi permasalahan pengendalian inflasi.
BI memperkirakan inflasi di Kota Manado, Provinsi Sulut tahun 2018 ini akan lebih membias ke bawah.
Pihaknya memperkirakan inflasi Manado tahun 2018 sekitar 3,5 plus minus 1 persen, namun dengan kondisi ini diperkirakan akan lebih rendah lagi.
Melihat kondisi dua bulan terakhir ini yang terus mengalami deflasi, diperkirakan inflasi tahunan Kota Manado akan lebih membias ke bawah.
"Saat ini, tinggal bagaimana menjaga pergerakan volatile food seperti cabai rawit, tomat dan bawang yang sering menjadi pemicu inflasi," katanya.
Kemudian, peningkatan harga beras saat ini perlu diperhatikan, sehingga berbagai upaya pemerintah terus dilakukan seperti operasi pasar (OP) beras dari Bulog.
Dari sisi administered priced harga angkutan udara masih tinggi, sehingga perlu koordinasi dengan pihak maskapai.
Menyikapi perkembangan inflasi Sulut pada semester pertama tahun 2018, katanya, TPID akan melanjutkan upaya untuk memantau secara ketat dan melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengendalikan harga, terutama pada kelompok Bahan Makanan dan Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan yang berpotensi memberikan tekanan yang cukup tinggi pada inflasl Sulut.
Sepanjang tiga bulan terakhir, TPID telah melakukan berbagai upaya pengendalian harga, seperti kegiatan sidak pasar bersama dalam rangka ketersediaan stok bahan pangan menjelang bulan Ramadhan bersama kementerian perdagangan Rl pada tanggal 4 Mei 2018.
Penyelenggaraan pasar murah di 15 kabupaten/kota selama bulan Juni 2018. Selain itu, untuk menjaga keterjangkauan harga oleh masyarakat, upaya juga dilakukan melalui peresmian Toko Tani Indonesia Center (TTIC) di Manado.
TTIC juga dimaksudkan sebagai alternatif penyedia bahan pangan murah bagi masyarakat selama bulan Ramadhan.
Keterjangkauan Pasokan
Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) memastikan keterjangkauan harga dan pasokan kebutuhan pokok dalam menekan angka inflasi di Kota Manado, Provinsi Sulut.
Soekowardojo mengatakan sejauh ini pengendalian harga tahun 2018 ini didukung oleh ketersediaan bahan pokok strategis yang memadai, serta upaya dan koordinasi Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia melalui wadah TPID untuk terus memperkuat upaya pengendalian inflasi. Mencermati perkembangan inflasi sampai dengan paruh pertama tahun 2018.
TPID akan memantau secara intensif dan mengambil tindakan antisipatif dalam pengendalian harga, terutama komoditas pada komponen Volatile Food dan AP.
Pada bulan Juli 2018, telah dilakukan gerakan Barito plus (bawang, rica dan tomat) berupa penyerahan bantuan 20.000 bibit bawang, rica, tomat kepada Tim Penggerak PKK Provinsi Sulut sehingga diharapkan dapat mendorong kepedulian ibu-ibu rumah tangga untuk menanam komoditas kebutuhan dapur tersebut di pekarangan rumah masing-masing.
Selain itu, pada bulan Juli juga sudah diadakan rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di Jakarta yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Sebagai bentuk apresiasi keberhasilan pengendalian inflasi Sulut, TPID daerah ini ditetapkan sebagai TPID terbaik propinsi se-Sulawesi.
Untuk tingkat Kabupaten/Kota non pencatatan inflasi, Kota Bitung terpilih sebagai TPID berprestasi tingkat nasional.
Ke depan, masih terdapat sejumlah risiko tekanan inflasi khususnya dari komponen VF (terutama komoditas bawang, rica, dan tomat sayur).
Untuk itu, TPID akan memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan. kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif sehingga kestabilan harga dapat terjaga.
Program Gertam
Pemerintah Kota Bitung terus meningkatkan program Gemar Tanam atau Gertam cabai rawit guna menekan angka inflasi yang selalu dipicu oleh komoditas tersebut.
Wali Kota Bitung Maximiliaan Jonas Lomban mengatakan Program Gemar Tanam Cabai Pemerintah Kota Bitung sukses dilakukan.
Keberhasilan itu ditandai dengan dilakukannya panen Cabai oleh Wali Kota Bitung didampingi Ketua TP PKK setempat.
Upaya Pemerintah Kota Bitung memberi contoh kepada masyarakat untuk gemar menanam cabai sebagai upaya menekan terjadinya inflasi, berhasil dilakukan. Terbukti, panen cabai dengan jumlah yang sangat besar sekitar 14 ribu pohon cabai dengan lima kualitas cabai unggulan.
Ini membuktikan lahan/tanah yang ada di Kota Bitung tidak kalah subur dibandingkan dengan lahan yang ada di Kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Utara serta menjadikan Bitung sebagai satu-satunya kota yang memiliki kebun percontohan cabai di Sulut.
Dia mengingatkan pentingnya penerapan pertanian kota yaitu sistem hydroponik untuk diterapkan di seluruh jajaran Perangkat Daerah Kota Bitung.
Penerapan ini harus dilakukan ke semua PD termasuk Kecamatan dan Kelurahan bukan hanya di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bitung saja.
Anggaran pembuatan sistem hidroponik juga tidak terlalu besar, namun hanya dengan waktu tiga minggu bisa langsung panen.
Ke depan Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas terkait akan menyosialisasikan kepada seluruh masyarakat Kota Bitung khususnya para petani agar dibekali dengan pengetahuan tentang cara menanam yang baik dan benar sehingga memperoleh hasil yang maksimal dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi kota Bitung lewat bidang pertanian.
Waspada Kemarau
Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Manado Robert Winerungan mengatakan pemerintah harus mengantisipasi dampak musim panas bila berkepanjangan karena bisa memicu inflasi.
Sektor pertanian di Sulut perlu mewaspadai terjadinya musim panas di 15 kabupaten/ Kota setempat.
Sebab, berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, musim panas di Sulut akan berlangsung hingga November 2018.
Robert Winerungan menilai, musim panas yang panjang bisa menjadi pemicu terjadinya inflasi pada sektor pertanian. Di mana kekurangan debit air di sentra pertanian bisa membuat produktivitas tanaman hortikultura menurun.
Penurunan hasil panen itu akan membuat harga jualnya cenderung naik.
Kenaikan harga cabai karena pengaruh musim panas, ini juga mungkin akan terjadi pada tomat dan tanaman sayuran lainnya, jelasnya.
Musim panas juga akan berdampak pada tanaman jagung hingga padi. Sebab dinilainya petani di Sulut masih ada yang menggunakan lahan tadah hujan yang hanya mengandalkan air hujan.
Karena itu, bilamana terjadi kenaikan pada produk tersebut, hal itu bukan bagian skenario dari petani, akan tetapi karena hasil panen yang menyusut. Sehingga untuk mengimbangi biaya pengeluaran, petani mau tidak mau menaikan harga.
"Kalau harga naik itu saya kira wajar, karena mungkin saja petani mengeluarkan biaya lebih untuk menyiram tanaman agar tidak mati karena kekeringan. Jadi kalau dihitung biaya yang mereka keluarkan sudah lebih banyak dari biasanya," katanya.
Sebab itu, pihaknya mendorong pemerintah perlu melakukan langkah antisipasi, berdasarkan kalender musim tanam pada Oktober nanti petani sudah akan menggarap sawah untuk mulai menanam.
Faktor irigasi perlu diperhatikan, atau bisa juga memberikan bantuan pompa air. Mungkin setelah tomat, harga jagung, padi atau tanaman kacang-kacangan naik karena musim panas yang panjang.
Jika hal ini tidak diantisipasi, maka tanaman pangan dan hortikultura bisa menyumbang inflasi yang besar.
Kepala Seksi Observasi dan Informasi Stasiun Klimatologi BMKG Sulut Asep Hendrawan mengatakan, perkiraan musim panas di wilayah Provinsi Sulut akan terjadi hingga November mendatang.
Prakiraan musim panas untuk Manado akan berlangsung sampai akhir bulan September atau awal bulan Oktober, dan umumnya untuk Sulut pada bulan Oktober hingga November. Sedangkan daerah yang kurang hujannya adalah daerah Bitung, sebagian Minahasa dan sebagian Minahasa Tenggara, jelasnya.
Sinergitas TPID
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey berharap Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus bersinergi agar tetap mengendalikan inflasi Kota Manado.
Sulut mendapatkan penghargaan TPID Terbaik Tingkat Provinsi se Kawasan Sulawesi Tahun 2018, hal ini karena sinergitas yang terbangun cukup baik.
Hal ini tidak lain disebabkan oleh kontribusi dari berbagai stakeholder pembangunan, termasuk TPID yang terus saling bersinergi dan berupaya memberikan dampak positif bagi pembangunan Sulut secara keseluruhan.
Gubernur Olly mengimbau TPID Kabupaten/Kota untuk tetap menjaga dan mengatur ketersediaan pasokan kebutuhan pokok dan stabilitas harga pangan untuk kebutuhan masyarakat, khususnya saat hari raya keagamaan.
Ia mengajak semua pemangku kepentingan untuk memaksimalkannya sebagai langkah memantapkan koordinasi, seiring dengan pembentukan struktur TPID sesuai Keppres 23 Tahun 2017 bagi Kabupaten/Kota.
Sekaligus untuk memperkuat sinergitas program dan kegiatan dalam rangka pengamanan pasokan kebutuhan bahan pokok dan harga pangan pokok untuk menjaga stabilitas harga di setiap wilayah, di Provinsi Sulut.
Diingatkan pentingnya komunikasi efektif antar-TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota, sambil terus mengajak dan mendorong masyarakat, khususnya petani untuk mengatur pola tanam bawang, rica, tomat sebagai pemicu utama inflasi, agar tersedia saat hari raya keagamaan.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara Edwin Silangen mengharapkan peningkatkan koordinasi dan peran tim pengendali inflasi daerah (TPID) kabupaten dan kota setempat.
Dengan koordinasi yang baik maka ke depan akan mampu mengendalikan inflasi Sulut dan 15 kabupaten/kota lainnya di provinsi ini.
Koordinasi dan peran serta semua instansi terkait sangat penting untuk terus dilakukan.
Hal tersebut telah terbukti karena TPID Sulut menerima penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo.
Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pemacu untuk tetap menjaga harga kebutuhan pokok yang menjadi pemicu agar tetap terkendali.
TPID baik di Sulut maupun kabupaten dan kota setempat dinilai sudah 60 persen dianggap sukses dengan semangat yang tinggi.
"Karena jika tanpa semangat, apapun konsep dan formulasi yang disiapkan pasti tidak akan berhasil," ucap Edwin yang juga sebagai Wakil Ketua TPID Provinsi Sulut.
Karena itu perlu kerja sama, bersatu, sehingga tidak terlena dengan penghargaan yang telah diterima. Dan yang lebih penting bukan hanya penghargaannya, tapi implementasi, operasionalnya, bisa mengendalikan inflasi lebih rendah dari target nasional.
(T.KR-NCY/B/T007/T007) 10-10-2018 07:15:49