Manado, (Antaranews Sulut) - Komisi V DPR-RI mengunjungi "overpass" Tumaluntung, Kabupaten Minahasa, di kilometer 13 tol Manado-Bitung yang ambruk pada Selasa (17/4).
"Kami punya data salah satu BUMN yang melaksanakan kegiatan program strategis nasional yaitu WIKA yang juga mengalami beberapa kecelakaan konstruksi, kita menyayangkan," kata Ketua Komisi V DPR-RI Fary Djemi Francis kepada wartawan di Kabupaten Minahasa Utara, Senin (30/4).
Dia mengatakan setelah pencabutan moratorium pembangunan tol, Menteri PUPR menegaskan tentang pengetatan SOP pekerjaan yang berhubungan dengan keselamatan, keamanan konstruksi, dan pekerja.
"Hari ini kita datang setelah moratorium, ternyata kegiatan di atas masih ada orang di bawah. Sederhananya, ini tidak melaksanakan SOP," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Francis, Komisi V akan memanggil Menteri PUPR dan akan mendorong terbentuknya panitia kerja.
Dia menegaskan apabila betul terjadi pelanggaran, akan ada sanksi di antaranya pemecatan direktur atau mendaftarhitamkan perusahaan.
Politikus Partai Gerindra itu juga menyayangkan manajemen PT WIKA yang hanya mengutus "engineering" untuk meladeni pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Komisi V DPR.
"Kita melakukan kunjungan kerja untuk mencari jalan keluar, direkturnya tidak ada, masak dikasih pekerja. Memangnya kita siapa, ini akan menjadi catatan kita," ujarnya.
"Overpass" Tumaluntung kira-kira sepanjang 19 meter ambruk menewaskan dan melukai beberapa pekerja, tim puslabfor Mabes Polri kemudian turun melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab insiden tersebut.
(T.K011/B/M029/M029) 01-05-2018 00:19:59
"Kami punya data salah satu BUMN yang melaksanakan kegiatan program strategis nasional yaitu WIKA yang juga mengalami beberapa kecelakaan konstruksi, kita menyayangkan," kata Ketua Komisi V DPR-RI Fary Djemi Francis kepada wartawan di Kabupaten Minahasa Utara, Senin (30/4).
Dia mengatakan setelah pencabutan moratorium pembangunan tol, Menteri PUPR menegaskan tentang pengetatan SOP pekerjaan yang berhubungan dengan keselamatan, keamanan konstruksi, dan pekerja.
"Hari ini kita datang setelah moratorium, ternyata kegiatan di atas masih ada orang di bawah. Sederhananya, ini tidak melaksanakan SOP," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Francis, Komisi V akan memanggil Menteri PUPR dan akan mendorong terbentuknya panitia kerja.
Dia menegaskan apabila betul terjadi pelanggaran, akan ada sanksi di antaranya pemecatan direktur atau mendaftarhitamkan perusahaan.
Politikus Partai Gerindra itu juga menyayangkan manajemen PT WIKA yang hanya mengutus "engineering" untuk meladeni pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Komisi V DPR.
"Kita melakukan kunjungan kerja untuk mencari jalan keluar, direkturnya tidak ada, masak dikasih pekerja. Memangnya kita siapa, ini akan menjadi catatan kita," ujarnya.
"Overpass" Tumaluntung kira-kira sepanjang 19 meter ambruk menewaskan dan melukai beberapa pekerja, tim puslabfor Mabes Polri kemudian turun melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab insiden tersebut.
(T.K011/B/M029/M029) 01-05-2018 00:19:59