Manado,(Antaranews Sulut) - Panitia khusus (Pansus) LKPJ DPRD Manado, menemukan dugaan ketidakberesan dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Tradisional Pinasungkulan dengan biaya sebesar Rp24,4 miliar.

"Ketika kami turun lapangan memeriksa, pekerjaannya sangat asal-asalan, contohnya dinding dan plafon bocor, sehingga tidak bisa dipasangi instalasi listrik, sebab ada rembesan air yang berbahaya bagi keselamatan jiwa," kata Anggota Pansus LKPJ, Nurasyid Abdurahman, di Manado, Rabu.

Dia mengatakan, yang tidak beres juga pembangunan drainase katanya, dibangun tidak benar, menurun kemudian naik sehingga airnya tidak bisa mengalir dengan baik.

Dugaan ketidakberesan lainnya, kata Nurasyid, adalah jumlah lapak yang dibangun di pasar tersebut, yang seharusnya sebanyak 1.200 sesuai jumlah pedagang di situ, tetapi hanya ada 600.

"Bukan hanya itu, pintu-pintu di toilet yang dibangun di situ juga sudah rusak, sehingga tidak bisa dipakai lagi dan ada yang sudah tak bisa dibuka atau kunci," katanya.

Dia mengakui bingung mengapa sampai terjadi seperti itu, apakah konsultan tidak melakukan tugasnya mengawasi jalannya pembangunan atau tidak, tetapi yang terjadi adalah fakta di lapangan pembangunan pasar tradisional tersebut tidak beres.

"Bukan hanya tidak beres di situ, kanopi yang dibangun juga tidak berimbang sehingga yang berdagang di bawahnya ketika panas kepanasan dan hujan kehujanan, sehingga menimbulkan masalah baru," katanya.

Sebab itulah, katanya, PD pasar tidak bisa menerima pekerjaan tersebut, sebab tidak beres dan tak bisa digunakan, sehingga pihaknya mendesak agar wali kota turun memeriksa, karena pekerjaan itu bermasalah dan bisa berdampak hukum.

"Kami heran bagaimana bisa pekerjaan dengan anggaran Rp24,4 miliar untuk satu pasar tradisional saja tidak beres pekerjaannya, yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR dan Dinas Perindag Manado, jadi harus diperiksa wali kota supaya ada solusi untuk masalah itu," katanya.

Dia menjelaskan berdasarkan data yang ada, pekerjaan dilakukan oleh Dinasperindag anggarannya sebesar Rp9,7 miliar dan oleh PUPR sebesar Rp14,7 miliar sehingga total mencapai Rp24,4 miliar.



(T.KR-JHB/B/E008/E008) 18-04-2018 13:39:02

Pewarta : Joyce Hestyawatie B

Copyright © ANTARA 2024